Mendorong Desa Terapkan Keterbukaan Informasi Publik

Tempel – Saat ini masyarakat sampai di tingkat desa telah sadar haknya untuk memperoleh informasi publik. Demi terwujudnya pemerintah desa dan masyarakat yang sadar informasi, maka saat ini pemerintah desa dituntut untuk menerapkan keterbukaan informasi publik, yang ditandai dengan terbentuknya struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman beserta Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) melakukan sosialisasi pembentukan PPID tingkat desa, terkait dengan bagaimana mengelola informasi-informasi yang berkualitas sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Kegiatan ini kami anggap penting dan perlu diketahui oleh masyarakat luas, sehingga kami harapkan nanti setelah menyerap apa yang disampaikan bisa dilaksanakan di masing-masing desa dan juga untuk mendukung agar keterbukaan informasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Artoni Suwasti, Sekretaris Camat Tempel saat membuka sosialisasi di Kantor Kecamatan Tempel, Senin (24/06/2019).

Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya wilayah di DIY yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik berbasis e-PPID. Akan tetapi hal itu belum diadopsi oleh desa-desa yang pemerintahannya mandiri karena statusnya otonomi. Itulah mengapa pemerintah kabupaten gencar melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Sleman agar desa dapat menerapkan hal tersebut secara serentak.

Penggalakan keterbukaan informasi publik ini karena desa juga menjadi badan publik yang legal dan bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, desa harus mempersiapkan beberapa hal untuk mendukung posisinya sebagai badan publik.

“Pertama desa haruslah membentuk SK PPID. Kedua mempersiapkan website desa yang berdomain .go.id. Ketiga mempersiapkan desk layanan informasi, dan yang terakhir ialah mempersiapkan anggaran meliputi anggaran untuk sarana dan prasarana, pelatihan dan bimtek, sosialisasi, dan pengelolaan website,“ jelas Suharnanik Listiana, Komisioner KID DIY.

Salah satu tugas PPID desa ialah melakukan pengumpulan informasi di setiap satuan unit informasinya. Alurnya ialah, sekretaris desa meminta usulan kepada tiga orang kepala seksi dan tiga kepala urusan terkait dengan pengklasifikasian informasi terbuka dan dan dirahasiakan, setelah itu informasi tersebut diberikan kepada tim pertimbangan tingkat kabupaten, kemudian tim inilah yang akan mengolah untuk disebarkan dengan beberapa pertimbangan baik dari dasar hukum hingga alasannya.

Lalu pengelolaan website desa juga penting sebagai jendela informasi dunia dengan mencantumkan beragam informasi terbuka, yang memberikan layanan informasi langsung berbasis online. Sedangkan untuk anggaran itu sendiri, Suharnanik mengatakan perlu untuk dilakukan keterbukaan pengelolaan anggaran sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Anggaran ini termasuk insentif bagi para pelaku yang terlibat di dalam PPID desa, yang mana dalam pengelolaannya disesuaikan dengan kemampuan APBD.(Rep Bilqis)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts