Pemkab Sleman Luncurkan “SI URAT NADI”, Jawab Tantangan Tata Naskah Dinas di Era Digital

Sleman – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus berinovasi dalam tata kelola birokrasi kembali dibuktikan dengan diluncurkannya “SI URAT NADI” (Simplifikasi Urusan Surat dan Naskah Dinas), sebuah terobosan administratif yang digagas oleh Kapanewon Depok. Inovasi ini resmi diluncurkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Slema, bertempat di Ruang Rapat Sekda, Selasa, (24/6/2025).

Kegiatan Launching dan Workshop Aplikasi SI URAT NADI ini dihadiri jajaran pegawai Kapanewon Depok, lurah beserta pamong dari Kalurahan Caturtunggal dan Maguwoharjo, serta dukungan dari Bagian Organisasi Setda Sleman, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman

Dalam sambutannya Sekda Sleman, Susmiarto menegaskan bahwa SI URAT NADI adalah bagian dari transformasi birokrasi menuju tata kelola administrasi yang responsif, efisien, dan tetap berbasis regulasi

“Penyederhanaan bukan berarti mengabaikan aturan. Justru dari inovasi seperti inilah kita bisa menjawab tantangan administrasi modern tanpa kehilangan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik,” ujarnya.

Sekda Sleman juga menekankan bahwa format naskah dinas yang sesuai pedoman harus dibarengi dengan kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan efektif.

“Informasi dalam naskah dinas harus ditulis secara sederhana, tidak berbelit-belit, runtut secara kronologis, dan mudah dipahami. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar substansi pesan dapat diterima dengan jelas,” pungkas Susmiarto.

Ia pun menyoroti pentingnya pengamanan data dan informasi dalam pemanfaatan aplikasi digital, dan meminta Dinas Kominfo Sleman untuk ikut mengawal aspek keamanan sistem, demi menjaga integritas dokumen.

Pada kesempatan itu, Wawan Hariawan, selaku penggagas inovasi SI URAT NADI, menjelaskan bahwa program tersebut lahir dari realitas tantangan penyusunan naskah dinas yang selama ini kerap menemui kendala dari segi waktu, format, hingga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

 “Padahal regulasinya sudah jelas, ada Perbup Sleman Nomor 39 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 41 Tahun 2020. Tapi implementasi di lapangan belum merata. SI URAT NADI hadir sebagai solusi praktis, bukan hanya untuk menyederhanakan, tapi juga menertibkan,” jelas Wawan.

Dengan pendekatan berbasis digital, SI URAT NADI hadir dalam bentuk aplikasi sederhana melalui tautan digital yang menyediakan template, panduan, serta contoh naskah dinas yang sesuai aturan. Hal ini memungkinkan pegawai baik di kapanewon maupun kalurahan dapat mengakses bahan rujukan yang seragam dan valid.

“SI URAT NADI tidak hanya memudahkan pegawai, tapi juga memperkuat peran kapanewon dalam membina kalurahan dalam hal tata kelola administrasi. Ini bentuk konkret pembinaan yang terstruktur,” imbuhnya.

Panewu Depok, Djoko Muljanto dalam sambutannya menyebut SI URAT NADI sebagai representasi budaya kerja baru yang sistematis dan adaptif.

“Kapanewon Depok ingin membuktikan bahwa birokrasi bisa tampil efisien, tertib, dan tetap akuntabel. SI URAT NADI adalah jawaban nyata atas kebutuhan akan tata kelola administrasi yang modern namun tetap taat asas,” tegasnya.

Dukungan kuat juga datang dari tingkat kalurahan. Lurah Condongcatur, Reno Candra Sanghaji ikut memberikan apresiasi atas hadirnya SI URAT NADI.

“Sebagai Lurah, saya merasa ini adalah angin segar. Selama ini format naskah dinas seringkali membingungkan pamong karena kurangnya rujukan yang seragam. Kini, dengan SI URAT NADI, tinggal klik tautan, semua sudah tersedia. Ini menyederhanakan, menertibkan, sekaligus mendidik,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa SI URAT NADI bukan sekadar aplikasi, tetapi simbol penguatan relasi pembinaan antara kapanewon dan kalurahan, serta bentuk konkret dari perubahan kultur kerja yang lebih profesional dan modern.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Abu Bakar menyambut positif peluncuran ini. Ia menyebut SI URAT NADI sebagai inovasi yang mendukung upaya digitalisasi arsip.

“SI URAT NADI memberi warna baru dalam manajemen kearsipan. Jika sistem keamanannya teruji, maka sangat memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam Aplikasi SIMARDA,” jelasnya.

Dengan peluncuran SI URAT NADI, Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menegaskan bahwa inovasi birokrasi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana namun berdampak besar. Bukan sekadar menjawab kebutuhan administrasi, SI URAT NADI membawa pesan kuat bahwa tata naskah dinas bisa ditata lebih baik di era digital, lebih cepat, lebih tepat, lebih tertib. (Wasana / KIM Depok)




KWT Srikandi Nglempongsari; Berdayakan Wanita dalam Bidang Pertanian

Sleman – Sebagai salah satu wujud pemberdayaan wanita di bidang pertanian, masyarakat dari berbagai unsur di Ngaglik resmi mendirikan Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Nglempongsari. Proses pembentukan KWT tersebut berlangsung di Rumah Trep Suko Nglempongsari, pada Senin (23/6/2025).

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Paguyuban KWT se- Kapanewon Ngaglik, Untari Wahyuningsih yang menekankan pentingnya peran wanita dalam sektor pertanian dan peranan KWT sebagai wadah untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan keluarga.

“Kita harus bersama-sama berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pertanian,” ujarnya.

Sesi berikutnya diisi dengan sosialisasi mengenai pembentukan KWT oleh PPL, Afif Nur Hidayati yang menjelaskan bahwa KWT tidak hanya berfungsi sebagai kelompok tani, tetapi juga sebagai sarana interaksi dan pembelajaran antar anggota. “KWT adalah langkah awal untuk memberdayakan wanita dalam bidang pertanian,” jelasnya.

Lebih lanjut, musyawarah pembentukan KWT dipimpin oleh Trep Suko selaku moderator. Dalam musyawarah tersebut, para peserta sepakat untuk membentuk KWT dengan nama Srikandhi Nglempongsari. Pembentukan KWT ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan rumah tangga.

Dengan terbentuknya KWT ini, diharapkan para wanita di Nglempongsari dapat lebih berdaya dan berkontribusi dalam sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Arief Hartanto / KIM Turi)   




MRA dan SRA: Wujudkan Lingkungan Pendidikan Aman, Nyaman, Menyenangkan bagi Anak

Sleman – Setiap lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah harus mewujudkan konsep Madrasah Ramah Anak (MRA) atau Sekolah Ramah Anak (SRA).  SRA atau MRA adalah konsep yang harus diterapkan. Sekolah dan madrasah harus menjamin hak-hak anak, menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak.

MRA dan SRA dilaksanakan berdasarkan beberapa payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Peraturan Kementerian Agama terkait Pendidikan Madrasah, dan Program Madrasah Ramah Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 

Adapun tujuan dari MRA atau SRA adalah melindungi anak dari kekerasan fisik, verbal, emosional, dan seksual, menumbuhkan karakter anak yang positif, mendorong partisipasi anak dalam proses pembelajaran, menyediakan lingkungan sehat, hijau, dan bersih, serta membangun kerja sama antara guru, orangtua, dan masyarakat.

“Prinsip utama pelaksanaan MRA atau SRA, tak ada diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak termasuk dalam pengambilan keputusan,” kata Wakil Bidang Kesiswaan MAN 4 Sleman, Edy Suparyanto dalam event Penguatan Madrasah Ramah Anak (MRA) bagi seluruh guru dan pegawai MAN 4 Sleman, Selasa (24/6/2025).  

Kegiatan yang berlangsung di Joglo Nglaras & Homestay, Dayakan, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik tersebut juga dihadir oleh salah satu perwakilan pengurus komite, Asmaji. Pada kesempatan itu, Edy menegaskan bahwa MRA memiliki beberapa ciri, di antaranya bebas dari kekerasan dan perundungan, inklusif atau menerima semua anak termasuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Kemudian memiliki fasilitas pendukung tumbuh kembang anak, memiliki kebijakan tertulis tentang perlindungan anak, dan menjalin kerja sama dengan orangtua dan komunitas. 

“Kita menjalin dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, Puskesmas, Kepolisian, dunia usaha, serta lembaga sosial kemasyarakatan.  Semua untuk kepentingan siswa,” kata Edy.

“Dalam pelaksanaan MRA, diperlukan kerja sama yang solid antar seluruh warga madrasah atau sekolah. Mulai dari kepala, para wakil kepala, guru, pegawai hingga petugas kebersihan, semua memiliki peran penting.  Semua memiliki peran semua turut menentukan,” lanjutnya.

Adapun peran dari masing-masing pihak ialah guru sebagai pendidik sekaligus pelindung, siswa berpartisipasi aktif menjaga lingkungan madrasah, orang tua mendukung program, hadir dalam kegiatan. Selanjutnya, para pegawai dan satuan keamanan (satpam) juga harus bersikap ramah terhadap siswa, dan tidak melakukan kekerasan.  Sementara Kepala madrasah memimpin perubahan, dan memastikan sistem yang diterapkan berjalan dengan baik.

Dalam implementasi MRA/SRA diperlukan strategi dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga madrasah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan (tendik), menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Anak, serta pembentukan Tim Madrasah Ramah Anak. 

“Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala,” ungkap Edy. 

Ada beberapa contoh kegiatan pendukung di antaranya Pojok Baca Ramah Anak, Program Sekolah Sehat (UKS), senam pagi dan gerakan literasi, Forum Kegiatan Anak dan OSIS sebagai partisipan, serta giat lomba kebersihan antar kelas. 

“MRA atau SRA adalah investasi masa depan.  Mari ciptakan lingkungan belajar yang melindungi dan memanusiakan anak.  Kita bekerja sepenuh hati, mencintai pekerjaan, bekerja dengan cinta,” tuturnya.

“Cinta bukan sekedar memiliki, tapi menjaga dan merawat. Kalau kita sudah menjadi keluarga MAN 4 Sleman, mari kita jaga, kita rawat bersama rumah kedua kita ini, sebagai tempat untuk mengabdi, menjemput keberkahan,” tandas Edy.  (KIM Sumber Biwara Moyudan)




Optimalisasi Peran Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Tempel

Sleman – Untuk mengoptimalisasikan peran Forum Koordinasi Pimpinan tingkat Kapanewon Tempel dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kapanewon Tempel kembali menggelar rapat yang dilaksanakan di Pendopo Kapanewon Tempel, Selasa (24/6/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Panewu Tempel, Dakiri ini dihadiri oleh tiga orang anggota DPRD Kabupaten Sleman, Kapolsek Tempel, Danramil Tempel, perwakilan lurah se-Kapanewon Tempel, Kepala Jawatan Kapanewon Tempel, Kepala KUA, Kepala Puskesmas Tempel, Kepala UPT Pertanian Wilayah Tempel Seyegan, Kepala UPT Pengairan, Kepala UPT Pendidikan, dan KIM Senyum Tempel.  

Penewu Tempel dalam sambutannya menyampaikan tentang perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih sudah terbentuk 100%.

“Kita sambut gembira pembentukan koperasi yang dikelola lewat Bumkal ini dengan harapan bisa berkontribusi dalam peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) di Kalurahan setempat,” ujar Dakiri.

Ia juga mengungkapkan program pembangunan rumah tidak layak huni di Kapanewon Tempel mendapatkan anggaran RTLH sebesar 527 juta rupiah, dan beberapa informasi terkait berbagai hal di Kapanewon Tempel.

“Untuk pelaksanaan musyawarah kalurahan atau Muskal RPKal dilaksanakan maksimal di bulan Juli. Selanjutnya upaya pencegahan stunting BKKBN mari selalu kita tingkatkan dengan mengoptimalkan gerakan orangtua asuh pengentasan stunting kemudian gerakan ayah teladan Indonesia,” kata Dakiri.

“Untuk program penambalan jalan yang berlobang terus kita optimalkan, dan yang berikutnya kami informasikan mengenai pencapaian tertib adminduk di Kapanewon Tempel yang sudah baik untuk dapat ditingkatkan lagi,” pungkasnya.

Selanjutnya, Kapolsek Tempel, AKP Gunawan Setyabudi, dan Danramil 04/Tempel, Kapten Infantri Edi Widodo secara berurutan menyampaikan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Secara umum kondisi keamanan di wilayah Tempel tergolong kondusif aman terkendali hanya yang perlu menjadi perhatian dan masyarakat umum harus tahu maraknya peredaran uang palsu 100 ribuan yang rata-rata terjadi di counter hp dengan modus melakukan top up dana. Terakhir kita amankan tiga orang dari Magelang,”ujar Kapolsek Tempel.

Selanjutnya Danramil Tempel menyampaikan mengenai pelaksanaan TMMD yang sudah selesai dan berjalan lancar.

“Selain itu kami mengharapkan peningkatan pembinaan karakter yang berjenjang, serta pendampingan dan penguatan terhadap security atau tenaga pengamanan di sekolah,” ungkap Edi Widodo.

Pada kesempatan yang sama, salah satu anggota DPRD Kabupaten Sleman Komisi A, Wahyudi Kurniawan menegaskan tentang pentingnya Pancasila.

“Pemantapan nilai-nilai Pancasila dimasyarakat harus ditingkatkan dalam segala aspek kehidupan pemerintahan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa adanya kehadiran anggota anggota dewan khususnya di dapil Tempel silakan diberdayakan. Salah satunya adalah dengan memberikan apresiasi penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi disegala bidang di tingkat kalurahan ataupun kapanewon,” jelas Wahyudi. (Sih Budi Daryanto/Kim Tempel)




Indonesia Emas 2045 Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Sleman — Pendidikan usia dini menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan pelepasan peserta didik Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa, yang berlangsung di Padukuhan Sombangan, Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Sleman, Selasa (24/6/2025)

Acara pelepasan peserta didik angkatan ke-15 Tahun Pelajaran 2024/2025 ini dihadiri oleh Penilik PAUD Kapanewon Moyudan, tokoh masyarakat, dukuh, ketua RT dan RW setempat, serta wali murid.

Kepala KB Tunas Bangsa, Riningsih, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari 20 peserta didik, sebanyak 14 anak resmi dilepas tahun ini. Ia juga melaporkan bahwa hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) menunjukkan KB Tunas Bangsa memperoleh predikat “B gemuk”.

“Kami mohon doa restunya agar nilai akreditasi ini dapat kami pertahankan, bahkan meningkat menjadi A,” ujar Riningsih.

Ia menambahkan bahwa sesuai visi dan misi lembaga, KB Tunas Bangsa menanamkan nilai-nilai budaya Jawa dalam proses pembelajaran dan perilaku anak.

“Kami ingin nilai budaya ini menjadi bekal anak-anak hingga dewasa dalam berperilaku, bergaul, dan berbudaya,” jelasnya.

Penilik PAUD Kapanewon Moyudan, Salimah, memberikan apresiasi atas kontribusi KB Tunas Bangsa dalam mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 tentang hak memperoleh pendidikan.

Salimah menegaskan bahwa KB/PAUD memiliki peran strategis dalam pendidikan anak usia dini, yang mencakup usia 2 hingga 4 tahun, dan masih dapat menerima anak usia hingga 6 tahun. Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan tiga aspek utama pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

“Pendidikan usia dini adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Karakter anak terbentuk sejak dini. Di usia itulah ilmu lebih mudah diserap,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Salimah berharap KB Tunas Bangsa terus meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dengan menambah jumlah peserta didik sebagai salah satu indikator penilaian akreditasi. (Giek/KIM Moyudan)