Tak Perlu Jauh Cari Info Kerja, 110 Kalurahan di DIY Kini Punya Peladi Makarti

Sleman — Warga tidak perlu selalu datang ke kantor pemerintah untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan. Sebanyak 110 kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini memiliki layanan Pelayanan Ketenagakerjaan di Tingkat Kalurahan (Peladi Makarti).
Peladi Makarti menyediakan berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi lowongan kerja, bimbingan persiapan karier, pelatihan vokasi dan pemagangan, pendampingan tenaga kerja mandiri, hingga informasi padat karya dan transmigrasi. Layanan tersebut juga mencakup mediasi hubungan industrial serta informasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penetapan 110 kalurahan sebagai pelaksana Peladi Makarti tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 98 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 31 Maret 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari Reformasi Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023, yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, terdapat delapan mandat pelayanan yang diberikan kepada kalurahan, yakni pelayanan antar kerja, pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi kerja, pembinaan hubungan industrial, penegakan norma ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3), jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penanganan program transmigrasi.
Untuk memperkuat kapasitas petugas di tingkat kalurahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menggelar pelatihan dan pembekalan selama dua hari, 22–23 September 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Bagaskara, Kantor Disnakertrans DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Kegiatan tersebut diikuti 40 peserta dari Kapanewon Tempel, yang merupakan perwakilan Kalurahan Margorejo dan Merdikorejo.
Pengawas Ketenagakerjaan Muda Disnakertrans DIY, Ryan Perdana menyampaikan materi mengenai norma kerja dan K3. Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan ketenagakerjaan diperlukan agar pekerja maupun pemberi kerja memahami hak, kewajiban, serta aspek keselamatan di tempat kerja.
“Pemahaman norma kerja dan K3 penting karena perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan keselamatan saat bekerja, tetapi juga pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Petugas di kalurahan diharapkan mampu menyampaikan informasi dasar tersebut kepada masyarakat,” ujar Ryan, Rabu (23/9/2026).
Sementara itu, Nila Rahmawati dari UPT BP2MI DIY menyampaikan materi mengenai peran kalurahan dalam perlindungan dan penempatan PMI. Menurutnya, kalurahan menjadi salah satu pintu awal untuk memastikan calon pekerja migran memperoleh informasi yang benar sebelum bekerja ke luar negeri.
“Kalurahan memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar kepada calon pekerja migran. Masyarakat perlu memahami prosedur penempatan yang resmi, hak-haknya sebagai pekerja, serta pentingnya perlindungan agar tidak mudah terjebak pada penempatan yang tidak sesuai ketentuan,” kata Nila.
Peserta dari Kalurahan Margorejo, Anwar Ihsani, mengatakan pembekalan tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tugas dan layanan Peladi Makarti.
“Pembekalan ini memberikan pemahaman kepada kami mengenai tugas dan layanan Peladi Makarti. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini kami bisa meneruskan informasi yang diperoleh kepada masyarakat dan membantu warga mendapatkan akses informasi ketenagakerjaan dengan lebih mudah,” kata Anwar.
Petugas Peladi Makarti dipersyaratkan mampu mengoperasikan teknologi informasi, memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan masyarakat, serta mampu mengolah dan menyampaikan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara berkelanjutan.
Melalui penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas petugas, Peladi Makarti diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan ketenagakerjaan melalui kalurahan sebagai layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. (SBD/KIM Tempel)



