112 Ketua RT dan RW Donoharjo Dilantik, Bupati Sleman Tekankan Keikhlasan Melayani Warga

Sleman — Sebanyak 112 Ketua RT dan RW di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, dilantik di Aula Kalurahan Donoharjo, Selasa (22/9/2026). Mereka terdiri atas 77 Ketua RT dan 35 Ketua RW.

Para pengurus RT dan RW tersebut akan membantu pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Donoharjo.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi kepada para Ketua RT dan RW yang telah bersedia menerima amanah untuk melayani masyarakat. Ia berharap pengabdian tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semoga berkah untuk semuanya. Anda yang akan membantu menyejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Donoharjo,” ujar Harda.

Menurut Harda, jabatan sebagai Ketua RT maupun RW merupakan amanah yang telah dipilih dan disanggupi melalui sumpah. Oleh karena itu, niat untuk mengabdi kepada masyarakat perlu terus dijaga dengan penuh keikhlasan.

Ia menyadari dinamika sosial di tengah masyarakat terus berkembang dan tugas Ketua RT maupun RW tidak selalu mudah. Karena itu, ia mengajak para pengurus untuk menjalankan tugas dengan niat ibadah serta senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Jogoboyo Donoharjo, R. Fendi Aji Putra, menjelaskan bahwa terdapat 35 RW dan 77 RT di Kalurahan Donoharjo yang pengurusnya dilantik dalam kegiatan tersebut.

Menurut Fendi, RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. RT berada pada lingkup warga yang lebih kecil, sedangkan RW berfungsi mengoordinasikan beberapa RT dalam satu wilayah.

“Ketua RT memiliki sejumlah tugas yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, di antaranya membantu pelayanan administrasi warga, pendataan kependudukan, menjaga kerukunan dan ketenteraman, serta membantu penyelesaian persoalan sosial melalui musyawarah,” jelasnya.

Selain itu, RT berperan menggerakkan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan, mengoordinasikan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti takziah, kerja bakti, ronda, dan kegiatan keagamaan, serta menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat.

“RT juga menjadi penghubung aspirasi warga kepada pemerintah kalurahan dan mendorong kepedulian terhadap warga yang membutuhkan,” lanjut Fendi.

Sementara itu, RW memiliki fungsi koordinasi yang lebih luas dengan menghubungkan beberapa RT. RW berperan mengoordinasikan kegiatan antar-RT, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mendorong gotong royong, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di tingkat RW.

RW juga membantu penyelesaian persoalan sosial yang melibatkan lebih dari satu RT, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sosial, budaya, dan kepemudaan, serta membantu pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Dengan dilantiknya 112 Ketua RT dan RW tersebut, diharapkan koordinasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan Donoharjo semakin kuat. Para pengurus lingkungan diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerukunan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Fendi.

(Endarwati/KIM Donoharjo Ngaglik)




Dinsos Sleman Dorong Puskesos-SLRT Mandiri, dari Bantuan Menuju Pemberdayaan

Sleman — Dinas Sosial Kabupaten Sleman terus memperkuat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sembada sebagai layanan satu pintu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Selain memastikan akses bantuan sosial, layanan tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat menuju kemandirian dan keberlanjutan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, saat menerima kunjungan studi tiru Dinas Sosial Kabupaten Bogor di Aula Nakula Lantai 3 Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Selasa (22/9/2026).

“Puskesos-SLRT tidak boleh hanya berhenti pada pelayanan bantuan dan penanganan keluhan. Paradigmanya harus bergeser dari pelayanan menuju pemberdayaan, sehingga masyarakat rentan dapat tumbuh produktif dan mandiri secara ekonomi,” ujar Ari.

Menurut Ari, SLRT Sembada berfungsi mengintegrasikan berbagai layanan perlindungan sosial, mulai dari KIS, KIP, Jamkesda, hingga bantuan sosial daerah lainnya. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, memperoleh asesmen kebutuhan, serta mendapatkan rujukan sesuai kondisi dan kebutuhan.

Penguatan layanan juga dilakukan melalui Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di tingkat kalurahan. Puskesos diharapkan menjadi garda depan dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, termasuk dalam pemutakhiran data, penanganan pengaduan, serta pendampingan warga yang membutuhkan.

Dinsos Sleman turut mengembangkan sejumlah inovasi untuk memperkuat akses layanan. Salah satunya N(g)antar Paimah (Ngantar Sampai Rumah), berupa layanan transportasi gratis bagi pengunjung SLRT yang membutuhkan kendaraan untuk kembali ke rumah. Selain itu, terdapat Lasamba (Layanan Sambang Warga), yang memungkinkan petugas turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi sekaligus menindaklanjuti keluhan warga.

Melalui mekanisme rujukan SLRT, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengakses berbagai jaring pengaman sosial, antara lain Jamkesda, bantuan kebutuhan dasar, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Ke depan, penguatan Puskesos-SLRT diarahkan pada empat pilar, yakni pergeseran paradigma pelayanan menuju pemberdayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitator, pemutakhiran data yang terintegrasi dan akurat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melalui puskesmas, Dinas Pendidikan, lembaga masyarakat, hingga sektor swasta. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dan berbagai peluang pengembangan ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, Puskesos-SLRT diharapkan tidak sekadar menjadi pintu masuk bantuan sosial, tetapi berkembang menjadi pusat pemberdayaan yang mendukung Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menuju graduasi dan kemandirian. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dapat dikurangi secara bertahap.

(Sutarto Agus/KIM Seyegan)




Kinerja Lurah di Sleman Mulai Diukur dari Hasil, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Sleman — Pemerintahan kalurahan kini dituntut tidak berhenti pada penyerapan anggaran dan kelengkapan administrasi. Setiap program yang dilaksanakan perlu memiliki sasaran, indikator, dan target yang jelas serta menghasilkan perubahan yang dapat diukur bagi masyarakat.

Pola kerja berbasis hasil tersebut diperkuat Pemerintah Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, melalui penyusunan dokumen kinerja Lurah berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan (SAKIPKal).

Penguatan tata kelola tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan dokumen kinerja Lurah di Kalurahan Margorejo, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan jajaran pamong kalurahan, mulai dari kasi, kaur, dukuh, hingga staf untuk menyelaraskan target dan indikator kinerja sesuai tugas masing-masing.

Carik Margorejo, Ariyanto Wibowo, mengatakan SAKIPKal menjadi instrumen untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan berjalan dalam satu arah serta berorientasi pada hasil.

“SAKIPKal bukan sekadar menambah dokumen administrasi. Yang paling penting adalah memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, indikator yang bisa diukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” kata Ariyanto.

Penerapan SAKIPKal mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2025. Dalam kerangka tersebut, terdapat empat sasaran utama kinerja Lurah, yakni menurunkan jumlah kepala keluarga miskin, menurunkan jumlah anak stunting, meningkatkan pendapatan asli kalurahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan kalurahan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari hasil dan dampak yang dicapai setelah program dilaksanakan.

Dalam penanganan kemiskinan, misalnya, program diarahkan untuk berkontribusi terhadap penurunan jumlah keluarga miskin. Intervensi di bidang kesehatan ditujukan untuk mendukung penurunan angka stunting. Sementara itu, pengelolaan potensi ekonomi dan aset kalurahan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli kalurahan.

Pada aspek pelayanan publik, pemerintah kalurahan juga dituntut memastikan masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan perbaikan yang diperlukan.

“Target kinerja harus dipahami bersama. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab Lurah, tetapi menjadi pekerjaan seluruh perangkat sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar Ariyanto.

Penerapan SAKIPKal mendorong agar akuntabilitas pemerintahan kalurahan tidak berhenti pada penyusunan laporan. Prosesnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan.

Melalui pendekatan tersebut, pelaksanaan program diharapkan semakin terarah dan memberikan manfaat yang terukur. Ukuran keberhasilan pemerintahan kalurahan pun tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. (SBD / KIM Tempel)




Rakordasi Kader KB-Kesehatan Condongcatur Perkuat Koordinasi dan Penyampaian Informasi kepada Masyarakat

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakordasi) Kader KB-Kesehatan di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi sekaligus penyampaian informasi mengenai program keluarga berencana (KB) dan kesehatan kepada para kader.

Rakordasi diikuti perwakilan Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Penyuluh KB (PKB) Kapanewon Depok, Tim Puskesmas Depok II, serta 40 Kader KB-Kesehatan yang mewakili 40 Posyandu di Kalurahan Condongcatur.

Dalam kegiatan tersebut, para kader menerima informasi mengenai perkembangan program dan pelayanan KB serta kesehatan di masyarakat. Selain itu, kader juga menyampaikan laporan dan perkembangan kegiatan Posyandu di masing-masing wilayah.

Perwakilan Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Apri Nugroho, menyampaikan apresiasi atas peran kader KB-Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah di tingkat masyarakat.

“Kader memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan berbagai program pemerintah sekaligus menjadi penghubung informasi antara masyarakat dengan pemerintah,” ujarnya.

Apri juga menyampaikan informasi mengenai Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang saat ini mulai banyak disampaikan kepada masyarakat. Para kader diharapkan turut membantu menyampaikan informasi tersebut secara tepat agar dapat dipahami oleh masyarakat.

Rakordasi sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarkader dari 40 Posyandu di Kalurahan Condongcatur. Melalui koordinasi yang dilakukan secara rutin, pelaksanaan program KB dan kesehatan di tingkat masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian laporan bulanan serta informasi program yang perlu ditindaklanjuti oleh para kader di masing-masing wilayah.

(Tri Suhartati/KIM Depok)




Dinsos Sleman Terima Kunjungan Dinsos Bogor, Bahas Inovasi Layanan Sosial dan Digitalisasi Perlinsos

Sleman — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menerima kunjungan Dinas Sosial Kabupaten Bogor bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan sejumlah unsur Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Selasa (22/9/2026). Kunjungan yang berlangsung di Aula Nakula Lantai 3 Dinsos Sleman tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan studi tiru dalam pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Rombongan Kabupaten Bogor yang berjumlah sekitar 40 orang diterima langsung oleh Kepala Dinsos Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro. Dalam kesempatan tersebut, Wawan memaparkan sejumlah inovasi pelayanan sosial yang dikembangkan Dinsos Sleman, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Salah satu inovasi yang dipaparkan yakni N(G)antar Paimah, berupa layanan antar-jemput gratis hingga ke rumah bagi pengunjung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sembada yang membutuhkan akses transportasi. Layanan tersebut dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan sosial.

Dinsos Sleman juga mengembangkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Program-program unggulan ini kami kembangkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan sosial yang mudah, cepat, dan tepat sasaran, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin berdaya,” ujar Wawan.

Selain itu, terdapat Kersaku Sembada, program magang kerja sambil kuliah yang ditujukan bagi lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya membuka akses peningkatan kapasitas sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda dari keluarga rentan.

Dalam aspek digitalisasi, Dinsos Sleman mengembangkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mendukung pengelolaan data dan pelayanan perlindungan sosial. Sleman juga menjadi salah satu lokasi uji coba aplikasi digital pusat layanan data dan pendaftaran bantuan sosial yang dikembangkan untuk mendukung proses pelayanan agar lebih cepat dan tepat sasaran.

Sementara itu, melalui Sleman Pintar, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa beasiswa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak di Kabupaten Sleman.

Wawan menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya Dinsos Sleman memperkuat sistem perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, R. Indra Nurcahya, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas tata kelola organisasi, manajemen akreditasi, serta pengembangan inovasi pelayanan dan koordinasi kesejahteraan sosial.

Menurut Indra, studi tiru tersebut tidak hanya menyasar Dinsos Sleman, tetapi juga LKS dan LKKS Kabupaten Bogor.

“Kunjungan sekaligus studi tiru ini dalam rangka upaya peningkatan kapasitas tata kelola organisasi, manajemen akreditasi, serta pengembangan inovasi pelayanan dan koordinasi kesejahteraan sosial di lingkungan Dinsos, LKS, dan LKKS Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Ia menambahkan, rombongan ingin memperoleh gambaran mengenai kebijakan makro dan pelaksanaan SLRT di Dinsos Sleman. Selain itu, rombongan juga ingin mempelajari keterlibatan LKKS dalam pengelolaan maupun pemberian bantuan sosial dan hibah kepada LKS.

“Fokus kunjungan kami adalah mendengarkan paparan makro kebijakan dan SLRT di Dinsos Sleman. Kami juga ingin melihat keterlibatan LKKS dalam pengelolaan atau pemberian bantuan sosial dan hibah kepada LKS. Selebihnya, kami akan melakukan kunjungan ke LKS,” ungkap Indra.

Ia pun mengapresiasi berbagai program inovatif yang telah dikembangkan Dinsos Kabupaten Sleman. Menurutnya, paparan mengenai program-program tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi rombongan Kabupaten Bogor.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas program-program yang telah berjalan di Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Harapannya, melalui dialog dan diskusi ini kami bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari Dinsos Sleman,” tutur Indra.

Kegiatan dilanjutkan dengan perkenalan rombongan Kabupaten Bogor, dialog, dan diskusi mengenai berbagai program serta tata kelola pelayanan kesejahteraan sosial. Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat atau cendera mata dari rombongan Dinsos Kabupaten Bogor kepada Dinsos Kabupaten Sleman yang diterima langsung oleh Wawan Widiantoro.

Kunjungan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan studi tiru, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pengembangan jejaring antara pengelola kesejahteraan sosial Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bogor. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)