SLEMAN – Bupati Sleman, Harda Kiswaya merespons sejumlah usulan masyarakat Berbah dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan peninjauan lapangan dan menindaklanjuti kebutuhan warga. Hal tersebut disampaikan saat dialog bersama masyarakat dalam kegiatan syukuran peresmian Jalan Serut–Krikilan, Selasa (20/10/2026), di Krikilan, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Abu Bakar, sejumlah OPD terkait, anggota DPRD Kabupaten Sleman Mbah Wanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) Berbah, lurah se-Kapanewon Berbah, serta tokoh masyarakat.
Penjabat (Pj.) Lurah Tegaltirto, Syukri Tanjung, mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih atas pembangunan ruas Jalan Serut–Krikilan. Menurutnya, pembangunan jalan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pengguna jalan.
Dalam kesempatan itu, Syukri juga menyampaikan kondisi saluran air primer dari Bendung Kali Kuning di Padukuhan Blendangan yang mengalami kerusakan cukup serius. Kerusakan tersebut mengakibatkan debit air yang dialirkan berkurang hingga hampir 50 persen. Padahal, saluran tersebut sangat dibutuhkan petani untuk mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 50 hektare.
“Untuk itu mohon kiranya untuk menjadi pertimbangan penanganan saluran air tersebut,” ungkap Syukri.
Usulan lainnya disampaikan warga Krikilan, Yuli Mujiraharjo. Ia mengungkapkan rasa syukur atas kondisi jalan yang kini lebih baik sehingga memberikan kenyamanan bagi para pengendara. Namun, kondisi jalan yang mulus juga berpotensi membuat pengendara melaju lebih cepat sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya.
Selain itu, keberadaan gedung sekolah di sekitar ruas jalan tersebut menjadi perhatian warga karena dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar.
“Mungkin sebaiknya jalan tersebut ditambahkan marka jalan atau speed bump untuk mengurangi laju kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, Haikal, warga RT 03, menyampaikan persoalan pengelolaan sampah di Kalurahan Tegaltirto pascapenutupan TPA Piyungan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah menjadi lebih rumit. Sejumlah kelompok masyarakat telah berupaya mengelola sampah secara mandiri, tetapi pelaksanaannya belum optimal.
Haikal bersama warga lainnya berinisiatif membentuk kelompok pengelola sampah dan telah memperoleh bantuan kendaraan roda tiga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman. Ia berharap kelompok tersebut mendapatkan pendampingan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik.
“Harapannya kelompok kita mendapatkan bimbingan untuk pengelola sampah menjadi lebih baik,” tuturnya.
Usulan berikutnya disampaikan Zeni Lingga terkait upaya menghidupkan kembali potensi ekonomi masyarakat Padukuhan Krikilan. Ia menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu Tegaltirto, khususnya Padukuhan Krikilan, pernah menjadi sentra produksi kacang mete. Namun, kegiatan ekonomi tersebut berangsur menurun hingga akhirnya berhenti akibat banyaknya pohon jambu mete yang mati atau ditebang.
“Mohon kiranya untuk bisa menghidupkan kembali usaha ekonomi warga yang pernah menjadi andalan tersebut,” harapnya.
Menanggapi berbagai laporan dan usulan tersebut, Bupati Sleman meminta OPD terkait segera melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menentukan langkah tindak lanjut. Ia juga meminta agar perencanaan dan pengalokasian anggaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Meski disadari bahwa di tiap kabupaten dilakukan efisiensi, namun pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk melaksanakan pembangunan dengan skala prioritas,” jelasnya.
Terkait persoalan sampah pascapenutupan TPA Piyungan, Harda menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyiapkan skema pengelolaan sampah untuk wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul atau Kartamantul. Sampah dari ketiga wilayah tersebut direncanakan akan diolah menjadi energi listrik.
Namun, fasilitas pengolahan sampah tersebut baru diperkirakan dapat beroperasi pada 2028. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan selama masa transisi hingga fasilitas tersebut siap digunakan.
“Harapannya ketika pabrik pengelolaan sampah menjadi energi sudah berjalan normal masalah sampah bisa terkondisikan secara maksimal,” ungkapnya.
Dialog tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di wilayahnya secara langsung kepada pemerintah daerah. Berbagai usulan yang disampaikan mencakup perbaikan infrastruktur pertanian, keselamatan pengguna jalan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal. (Kusnadi – KIM Berbah)