Forum PKP Sleman Evaluasi Kinerja Pokja Melalui Seminar Monev

Bertempat di Ruang Edelweis, The Rich Jogja Hotel, Kamis (24/11/2022), Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Sleman menyelenggarakan Seminar Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pokja PKP.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Dwi Anta Sudibya. Ia mengajak kepada forum untuk mencermati kinerja yang telah dilaksanakan di tahun 2022 sekaligus memberi evaluasi terhadap kinerja PKP dalam berkontribusi untuk perbaikan.

Sudibya juga menekankan bahwa dengan diadakannya monev, PKP diharapkan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam mendukung pelayanan dasar sekaligus menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah. “Dari hasil monev PKP ini diharapkan dinas teknis akan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pelayanan dasar,” lanjutnya.

Disinggung pula tentang strategi yang tepat untuk menangkap isu yang ada, seperti permasalahan sampah yang sedang dihadapi sekarang mengingat umur teknis TPST Piyungan yang sudah berakhir.

Sementara Dona Saputra Ginting, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman selaku narasumber dalam acara tersebut menyampaikan tentang capaian pengelolaan air limbah tahun 2022. Dona menyoroti tentang konsep pengelolaan air limbah domestik berdasarkan PermenPUPR No. 4 Tahun 2017. Dona turut menjelaskan tentang kondisi sarana prasarana air limbah domestik tahun 2022, akses aman dan layak daripada sanitasi terbangun dari mulai akses sanitasi belum layak, akses sanitasi aman dan akses sanitasi layak.

“Adapun capaian dari kondisi tersebut adalah 99,21 persen (368,372 KK) untuk akses sanitasi layak dan aman,” imbuhnya.

Selain itu, dilaporkan juga oleh Dona tentang capaian pengelolaan persampahan tahun 2022 dari mulai sistem pengelolaan sampah, sarana/prasarana penanganan sampah serta pengurangan sampahnya. Dalam paparannya, Dona menyebutkan bahwa jumlah sampah yang sudah tertangani 50,24 persen, sampah yang terkelola 77,13 persen, pengurangan sampah 26,88 persen, dan sampah yg tidak terkelola sebesar 22,88 persen.

“Sudah disiapkan strategi penanganan persampahan di tahun mendatang untuk menjawab permasalahan sampah ke depan,” tambah Dona.

Suwarsono, Kepada Bidang Perumahan DPUPKP Kabupaten Sleman sebagai pemateri kedua menyampaikan beberapa isu baik tentang RTLH, kekumuhan, isu rusun, dan permasalahan PSU Perumahan.

Berkaitan dengan RTLH, Suwarsono menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah data RTLH setiap tahunnya dikarenakan adanya update pendataan kebutuhan rumah. “Di samping itu juga minimnya swadaya masyarakat sehingga banyak calon penerima bantuan yang mengundurkan diri,” kata Suwarsono.

Sementara Raden Adhi Heryadi, Ketua Forum PKP Sleman selaku narasumber terakhir menyampaikan laporan kegiatan forum PKP mulai dari isu strategis bidang PKP hingga realisasinya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




Sleman Kembali Raih Bhumandala Award Tahun 2022

Sleman – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan simpul jaringan kembali membuahkan hasil. Bhumandala Award sebagai ajang penilaian Simpul Jaringan Informasi Geospasial, kembali memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sleman sebagai peraih Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori Kabupaten dan Bhumandala Kencana (Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik) untuk kategori Kabupaten.

Kabupaten Sleman berhasil mempertahakan gelar Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana yang juga diraih Sleman pada tahun 2018 dan 2020.

Pada tahun 2022 ini, penghargaan Bhumandala Award diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai, penghargaan Bhumandala Award diberikan kepada Kabupaten Sleman berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja simpul jaringan Kabupaten Sleman. Ia menilai penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Sleman telah berjalan baik, dengan telah dilakukannya sinkronisasi antara data geospasial dan data statistik.

“KeseriusanPemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan simpul jaringan juga dapat dilihat dengan adanya studio peta dan tenaga teknis pemetaan yang siap mendampingi OPD dalam melakukan kontrol kualitas yang sesuai dengan SOP yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa penghargaan Bhumandala Award yang diberikan kepada Kabupaten Sleman merupakan bentuk pengakuan BIG atas upaya Pemkab Sleman dalam menyediakan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) di Kabupaten Sleman.

“Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial serta perbaikan terhadap masukan yang diberikan oleh BIG,” katanya.

Lebih lanjut, Kustini menuturkan Pemkab Sleman berupaya untuk melengkapi berbagai aspek guna tersedianya Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang terstandar. Upaya tersebut direalisasikan melalui pembentukan Forum Satu Data di Kabupaten Sleman untuk mewujudkan kebijakan Satu Peta Satu Data.

“Kami juga berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas data geospasial sesuai standar serta memenuhi 5 elemen simpul jaringan,” jelas Kustini.

Dalam kesempatan tersebut, Kustini menyatakan Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sleman.




Wabup Dorong Efisiensi Penyelenggaraan Kearsipan di Sleman

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menyelenggarakan acara Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip serta Penyerahan Arsip Statis Tahun 2022. Bertempat di Aula Lantai 3 Pemkab Sleman, Jumat (25/11), Wabup Sleman, Danang Maharsa  memberi arahan sekaligus menyaksikan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis blok arsip yang akan dimusnahkan kepada UD Samak Jaya Karton.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Sri Wantini dalam laporannya menyampaikan bahwa arsip sebagai rekaman kegiatan memiliki fungsi dalam pengambilan kebijakan, bukti akuntabilitas kinerja, memori, serta bahan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, arsip harus dikelola dan dipelihara agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa tidak semua arsip disimpan.

“Arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara harus dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemusnahan arsip bertujuan agar terwujudnya efisiensi dan efektifitas kerja dalam penyelenggaraan kearsipan serta menyelamatkan bukti-bukti kegiatan instansi dari pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemkab Sleman mendorong  efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan. Adapun efisiensi yang dimaksud adalah memilah antara arsip yang masih mempunyai nilai guna ataupun yang mengandung nilai informasi dan arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi.

“Memusnahkan arsip pada hakekatnya memusnahkan dokumen dan barang bukti maka harus dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan dan prosedur serta peraturan yang telah ditetapkan agar hasil pelaksanaan pemusnahan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Pada Tahun 2022 Pemkab Sleman akan melaksanakan pemusnahan arsip yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada periode ke-1 telah dilakukan pemusnahan arsip dengan kategori arsip retensi dibawah 10 tahun sebanyak berkas atau 371 boks yang berasal dari 10 perangkat daerah. Sedangkan pada periode ke-2 akan dilakukan pemusnahan arsip dengan katagori arsip retensi dibawah 10 tahun sebanyak berkas atau boks yang berasal dari 25 perangkat daerah.

Untuk kategori arsip retensi sekurang-kurangnya 10 tahun akan dimusnahkan sebanyak berkas atau 727 boks dan 256 bundel yang berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sehingga untuk periode ke-2 ini jumlah arsip yang dimusnahkan sebanyak berkas atau boks dan 256 bundel.

Pada tahun ini Lembaga Kearsipan Daerah juga menerima penyerahan arsip statis yang berasal dari 7 perangkat daerah.




Pokdarwis Sidomulyo Gelar Kirab Budaya

Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean menggelar Kirab Budaya pada Jumat (25/11/2022) dalam rangka mengawali kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kalurahan Sidomulyo. Kirab tersebut diikuti oleh 500 peserta, mulai dari kelompok rois, grup sholawat, bregodo gagak suro, anggota PKK, hingga kelompok wanita tani.

Kirab diawali dari halaman Embung Gagaksuro Gancahan VII menuju sumber mata air Belik Gupit Gancahan VI untuk pengambilan air suci yang selanjutnya dikirabkan menuju makam suruh.

Dalam sambutannya, Lurah Sidomulyo, Rustho Busono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya kirab. “Saya berharap ke depan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mohon dukungannya semoga Sidomulyo segera punya desa wisata,” imbuhnya.

Kirab tersebut diakhiri dengan penanamn pohon oleh pejabat yang hadir, pelepasan bibit ikan gabus, dan pelepasan sepasang burung perkutut. (Jumeni/KIM Godean)




Bawaslu Sleman Sambangi Panwaslu Gamping Bahas Kontrak Kerja Staf

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa bersama Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sleman, Dwi Febrianto menyambangi Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping di Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Kamis (24/11/2024) sore.

Kunjungan tersebut disambut secara langsung oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kurniawan Prihandoko, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa, Hery Purwito, serta Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gamping, Dewanto Tri Nugroho dan jajarannya.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman merekrut Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sleman.

“Sebagai bentuk legalitas perekrutan staf teknis dan tenaga pendukung sebelum memulai pekerjaan di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gamping yaitu adanya penandatanganan perjanjian kontrak kerja. Hal ini harus dilakukan karena penting baik bagi pihak Bawaslu Kabupaten Sleman maupun personil yang bersangkutan karena kontrak kerja ini memiliki kekuatan hukum dan muatan hukum yang perlu dijalankan oleh kedua belah pihak,” tegas Karim.

Ia juga membeberkan fungsi kontrak kerja di antaranya sebagai bukti resmi hitam di atas putih sebagai staf Panwaslu kecamatan Gamping, untuk mempertegas hak dan kewajiban bagi kedua pihak, memberikan ketenangan pada kedua belah pihak, serta mencegah timbulnya perselisihan ketenagakerjaan yang mungkin terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Adnan Iman Nurtjahjo menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sleman dan jajarannya atas terlaksananya kegiatan penandatanganan surat kontrak kerja terhadap para staf teknis dan tenaga pendukung di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gamping.

“Penandatanganan surat kontrak kerja oleh para staf teknis dan tenaga pendukung ini merupakan bukti otentik telah dilakukannya kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Sleman dengan personil yang bersangkutan agar siap bekerja sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing,” tambah Adnan.

Usai penandatanganan kontrak kerja, Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gamping berharap kepada seluruh staf teknis dan tenaga pendukung agar lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh, serta memiliki loyalitas tinggi dalam mengemban tugas negara untuk menyukseskan perhelatan politik lima tahunan ini sehingga dapat menghasilkan kinerja organisasi yang optimal. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)