Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya memperbaiki jaringan pipa air bersih di sekitaran Kali Kali Boyong dan Kali Kuning. Langkah perbaikan ini salah satunya juga mempertimbangkan potensi adanya banjir lahar susulan.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menuturkan, upaya perbaikan sudah dimulai satu hari pasca kejadian banjir lahar pada Rabu (1/12/2021) lalu.

Upaya perbaikan pipa air bersih tersebut dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar.

“Langkah cepat yang diambil tentu memperbaiki jaringan pipa yang rusak dan yang masih selamat. Kalau yang rusak tentu, agar air dapat kembali mengalir meski belum maksimal,” ungkap Kustini saat dikonfirmasi, Rabu (8/12/2021).

Selain memperbaiki pipa, upaya perbaikan lain yang sedang dikebut adalah pengamanan sumber mata air. Salah satunya dengan membuat bronjong atau tanggul untuk menahan sumber mata air dari terjangan banjir lahar.

Seperti yang dilakukan di Sendang Wadon dan Lanang di Kali Kuning, Umbulharjo, sebuah excavator sudah diturunkan ke lokasi.

“Kita pakai excavator untuk membantu proses pembuatan bronjong. Tujuan kita mengamankan mata air dan pipa yang masih ada. Pipa yang masih ada kemarin juga ditata dan dipindah ke tempat yang lebih tinggi agar aman,” kata Kustini.

Dilanjutkan Kustini, kebutuhan air bersih masyarakat yang belum bisa mengakses air dari lereng Merapi, juga masih jadi perhatian.

Hingga Rabu (8/12/2021), dropping air bersih yang disalurkan ke masyarakat mencapai lebih dari 100 ribu liter air. Pihaknya juga menegaskan, dropping air bersih akan tetap dilakukan hingga air dari lereng Merapi dapat kembali mengalir ke rumah-rumah warga.

“Sampai jaringan pipanya normal. Karena saat ini masih ada yang sudah bisa (mengalir), ada yang belum. Tentu akan kita pantau terus laporan dari pemerintah setempat berkaitan dengan suplai air,” tambah Kustini. (Humas Sleman)

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menerima kunjungan studi tiru dari Pemkab Belitung Timur pada Rabu (8/12/2021) di Pendopo Parasamya, Sekretariat Daerah Sleman.

Sarjono, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari kinerja di Pemkab Sleman yang nantinya akan diterapkan di Pemkab Belitung Timur.

“Terutama dalam Reformasi Birokrasi yang dalam kinerjanya Pemerintah Kabupaten Sleman sudah bagus dan inovatif,” imbuh Sarjono

Sarjono berharap kunjungan yang dilakukan ini dapat berpengaruh positif terhadap kinerja birokrasi Pemkab Belitung Timur.

Sementara itu, Nur Satyo Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mengatakan bahwa nilai untuk reformasi dan birokrasi di Kabupaten Sleman setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Menurut Nur Satyo, reformasi birokrasi harus didukung dengan perubahan mendasar di segala aspek, termasuk budaya yang diterapkan dalam menjalankan roda pemerintah. “Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu kami menggunakan pendekatan yang humble tidak ada pemaksaaan,” kata Nur Satyo.

Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman rutin mengadakan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim), Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), sehingga bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan reformasi dan birokrasi.

Tidak hanya birokrasi reformasi saja yang dibahas dalam kunjungan tersebut. Hal lain yang menjadi pembahasan seperti manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan kinerja serta regulasi-regulasi kebijakan. (Rep Tsaltsa)

Sleman – Guna menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat khususnya di lingkungan perguruan tinggi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman bersinergi dengan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan Sekolah Kader Partisipasi Pemilu Mahasiswa yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman jl Jl. DR. Radjiman , Sucen, Sleman, Selasa (7/12/2021).

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa yang didampingi Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Sleman, Vici Herawati, dan Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, Arjuna Al Ichsan Siregar, serta Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Abdul Azisurrahman

Dalam keterangannya, Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa menuturkan bahwa dirinya menyambut baik sekaligus mengapresiasi jajaran Senat Mahasiswa Universitas UIN Kalijaga atas peran aktifnya dalam penyelenggaraan Sekolah Kader Partisipasi Pemilu Mahasiswa tersebut.

“Kegiatan berupa diskusi dan pertukaran informasi terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Senat Mahasiswa ini sangat penting dilakukan karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan kampus,” tutur Karim.

Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan nanti akan mengambil peran dalam tampuk kepemimpinan bangsa Indonesia sehingga sekolah pemilu mahasiswa menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman menjadi lebih baik.

“Dalam pelaksanaan pemilu mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga dapat diterapkan model-model berdemokrasi yang sehat seperti pelaksanaan pemilu yang taat aturan, berlaku adil kepada seluruh kontestan, serta tidak mentolerir adanya praktik politik uang di dalam tahapan pemilu mahasiswa,” tegas Karim.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Abdul Azisurrahman. Aris menngatakan bahwa kampus merupakan miniatur negara, sehingga kegiatan Sekolah Pemilu menjadi penting bagi mahasiswa agar mengetahui dan memahami sistem pemilu yang berlangsung di negara Indonesia yang selanjutnya dapat implementasikan di lingkungan kampus.

“Diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran untuk dapat melakukan perubahan sosial yang lebih baik melalui struktur sekaligus berperan secara aktif dalam melakukan gerakan partisipasi  pengawasan pemilu yang demokratis,” pungkas Azis. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penguatan kader Posyandu Lanjut Usia adalah menjadikan Program Lansia sebagai program esesnsial untuk mendukung kegiatan kelanjutusiaan di Puskesmas DIY. Hal tersebut mengemuka dalam audiesnsi yang dilakukan oleh Tim Studi Kesehatan Lansia Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di Ruang Meeting Lantai 2 Kantor Surveymeter di Jalan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Senin (6/12/2021).

Endra Dwi Mulyanto, dari Surveymeter DIY yang mewakili Tim Studi mengemukakan hasil temuan yang didapatkan berdasarkan survei yang telah dilakukannya. Ia menggarisbawahi mengenai skrining lanjut usia yang belum merata dan maksimal dilakukan, sesuai dengan cakupan wilayah.

“Padahal, sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2019 mengamanatkan bahwa kepada semua lanjut usia melakukan skrening paling tidak satu kali dalam setahun. Karena Skrening berfungsi sebagai deteksi dini dari berbagai penyakit yang dialami oleh para lanjut usia sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat waktu dan dapat mengurangi biaya kesehatan,” jelas Endra.

Ia mengatakan salah satu faktor yang belum mempengaruhi belum maksimalnya skrining yang dilakukan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas, di mana SDM yang bertugas melayani lansia sering bertugas di bagian lain.

“Isu bahwa program lanjut usia yang saat ini belum menjadi program esensial di puskesmas menjadi perhatian stakeholder semua,” imbuh Endra.

Menyikapi paparan yang diberikan oleh Surveymeter, Suripto, Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia mengatakan mengatakan ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah harus adanya edukasi dan penyuluhan yang dilakuka secara merata, baik kepada kelompok posyandu lansia, maupun terhadap lansianya sendiri.

“Karena banyak yang belum memahami pentingnya skrining,” ujar Suritpto.

Untuk yang kedua, Suripto menyampaikan bahwa perlunya membentuk kader yang unggul, agar bisa mendukung SDM puskesmas dan posyandu lansia yang terbatas jumlahnya. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah menyosialisasikan hasil studi yang telah dilakukan ini, agar dinas dan instansi terkait dapat mempersiapakan dukungan pelayanan yang baik.

“Hasil dari studi ini memang sesuai dengan kondisi atau keadaan di lapangan, sehingga perlu advokasi bersama agar program lansia dapat menjadi program esensial di puskesmas,” ungkap Suripto.

Sementara itu, Suyanto dari Forkom LKS Lansia menekankan mengenai pentingnya dilakukan standarisasi posyandu lansia untuk mendapat gambaran kompetensi dari organisasi puskesmas.

“SDM posyandu lansia juga perlu didampingi agar dapat meningkatkan kapasitasnya,” tegas Suyanto.

Hal senada juga disampaikan oleh Sampoerno, Pengurus Komda Lansia DIY. Menurutnya SDM di posyandu lansia memang perlu dilatih agar tidak memberatkan tugas lainnya. (Srp/KIM Ngaglik)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menyalurkan bantuan sosial berupa uang kebutuhan pangan dan sandang bagi Lanjut Usia terlantar dan Anak terlantar. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bertempat di Pendopo Parasamya, Kantor Setda Sleman, Senin (6/12/2021).

Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa penyerahan bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membantu warga Sleman yang membutuhkan.

“Bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang juga bertanggung jawab untuk membantu warganya yang membutuhkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kustini mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk meringankan beban dan memenuhi kebutuhan dan sandangya. Sementara untuk anak terlantar, Kustini menyebut Pemerintah akan memberikan perhatian bagi anak – anak terlantar salah satunya dengan memberikan bantuan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Sleman, Eko Suhargono menuturkan bahwa bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada warga sleman yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah. Eko menyebut terdapat sekitar orang dan 619 anak yang belum mendapatkan bantuan dan masuk dalam kategori untuk mendapat bantuan.

“Penyaluran bantuan ini sudah dimulai dan seharunhnya selesai pada bulan April lalu. Namun dikarenakan ada pandemi dan juga adanya bantuan baik dari pusat maupun daerah, kita lakukan pendataan ulang agar tidak terdapat data ganda, sehingga terdapat data lansia terlantar dan 619 anak terlantar yang belum mendapatkan bantuan,” jelasnya. (Humas Sleman)