Gamping – Menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 310/01574 perihal memfasilitasi pembentukan dan optimalisasi peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama FPK Kabupaten Sleman di tingkat Kapanewon, Pemerintah Kapanewon Gamping menyelenggarakan pertemuan bersama perwakilan tokoh masyarakat yang berpotensi menjadi anggota FPK Kapanewon Gamping masa kepengurusan 2021-2026 yang dilaksanakan di Kantor Panewu Gamping, Jumat (26/11/2021).

Pertemuan dihadiri oleh Panewu Anom, Trisno Sunardi, Kepala Jawatan Keamanan, Harley Benyamin, serta Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Basuki.

Sebagai pengantar diskusi, Basuki menuturkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah perlu adanya FPK di tingkat Kapanewon sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

“Tugas pokok FPK adalah menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku. dan etnis, dalam rangka membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kapanewon,” tutur Basuki.

Ia menambahkan, pembentukan FPK Kapanewon Gamping dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kapanewon Gamping. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, serta merumuskan rekomendasi kepada Panewu sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Menanggapi hal tersebut, Panewu Anom Gamping, Trisno Sunardi menyambut baik terkait pembentukan FPK di wilayahnya dengan menyusun struktur kepengurusan FPK masa bakti 2021-2026 disertai penerbitan Surat Keputusan dan pengukuhannya oleh Panewu Gamping di Bulan Desember mendatang. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Setiap hari adalah hari guru, karena guru tidak pernah berhenti mengabdikan diri untuk mendidik. Hal tersebut yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makarim dalam sambutannya yang dibacakan oleh Iksan Waluyo, Panewu Godean saat menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-76 di Halaman SMA N 1 Godean, Sleman, Kamis (25/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Nadiem mengajak seluruh guru untuk tidak pernah berhenti mengabdikan diri dalam mendidik anak-anak, walaupun di tengah pandemi saat ini.

“Selama hampir dua tahun terakhir, Ibu Bapak guru terus berjuang memberikan pendidikan di tengah semua tantangan pandemi. Guru-guru ditantang untuk memanfaatkan teknologi membuat pembelajaran daring harus menarik bagi semua murid,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Godean, Anjar Nugroho, meminta para guru untuk menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap profesi guru.

“Hari ini adalah hari bahagia kita  bersama, dalam organiasi kita PGRI tepat berumur 76 tahun mari gaungkan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan terhadap profesi kita sebagi pendidik yang memiliki tujuan mulia,” kata Anjar.

Kegiatan upacara dilakukan secara luring bertempat di SMA N 1 Godean dan daring melalui kanal Youtube PGRI Godean. Upacara dihadiri Kapolsek dan Danramil Godean. Sedangkan tema peringatan HGN tahun ini ‘Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh’. Bertindak sebagai pemimpin upacara Sutarlip, guru MAN 1 Sleman dan didukung paduan suara PGTK Godean. (smn)

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang jatuh pada Senin (29/11/2021), Pengurus Subunit KORPRI Kapanewon Depok menggelar serangkaian kegiatan pada Jumat (26/11/2021). Kegiatan tersebut meliputi jalan sehat, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-PTM), donor darah, dan penyaluran santunan anak yatim dari BAZNAS Kabupaten Sleman.

Acara tersebut diselenggarakan di Pendopo Kapanewon Depok yang diikuti oleh seluruh anggota KORPRI Kapanewon Depok, perwakilan kalurahan, Polsek, Koramil, KUA, UPTD di Kapanewon Depok, PMI, Relawan, Pendamping PKH, Pendamping PKH, TKSK, serta mitra kerja terkait seperti Bank BPD DIY, Bank Sleman, dan swasta.

Panewu Depok, Subagya, menuturkan bahwa kegiatan ini digelar secara sederhana dengan peserta terbatas agar tetap memenuhi protokol kesehatan COVID-19.

“Peserta hanya perwakilan, namun demikian semoga tetap bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita akan jalan sehat dengan menempuh rute kurang lebih 2,8 km. Setelahnya, para peserta bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan atau POSBINDU PTM secara gratis maupun donor darah,” ujar Subagya saat memberikan sambutannya.

POSBINDU-PTM sendiri merupakan kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan. Bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Depok II di Gedung PKK, sebanyak 49 peserta turut serta memeriksakan kesehatannya untuk dicek tekanan darah, tinggi badan, berat badan, riwayat kesehatan sebelumnya, kadar gula darah, kadar kolesterol, asam urat, dan kadar trigliserida.

Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sleman turut serta berpartisipasi dengan menyalurkan santunan kepada anak yatim yang ada di wilayah Kapanewon Depok.

“Santunan ini merupakan realisasi program Sleman Peduli bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kapanewon Depok mendapatkan alokasi 17 anak yatim yang menerima santunan berupa uang dengan nominal ,00,” jelas Muhyi Darmaji, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Sleman. (Andri Afriyanto/KIM Depok)

Sleman – Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) membutuhkan peran serta masyarakat dari segala lapisan. Selain itu, RPJMKal juga membutuhkan biaya yang mahal karena dalam tahapannya melibatkan banyak tim dan komponen.

“Biaya yang mahal tak terhindarkan jika kegiatan sampai menyentuh lapisan terbawah. Namun jika mengingat RPJMKal merupakan program 6 tahun ke depan, sebetulnya masih layak,” kata Heribertus Kepala Jawatan Praja Kapanewon Ngaglik dalam acara Musrenbang Kalurahan Donoharjo, Kamis, (25/11/2021) di Aula Kalurahan Donoharjo.

Heribertus juga menyampaikan pesan untuk menyusun perencanaan dengan benar dan sesuai kebutuhan.

“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah program untuk tindakan pemecahan masalah. Meskipun RPJMKal belum disahkan, tapi RKP bisa paralel disahkan. RKP ditujukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi,” jelas Heribertus.

Sementara itu Gurnadi, Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Kalurahan Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman menyampaikan amanah dalam Permendes nomor 7 tahun 2021. Dalam permendes tersebut, disebutkan bahwa pada tahun 2022, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.

“Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa,” jelasnya.

Pencapaian tersebut antara lain adalah, pertama penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan. Untuk yang kedua adalah pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik yang mandiri maupun yang bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa yang merata merata. Untuk yang ketiga adalah pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, terutama yang dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Gunadi juga mengingatkan bahwa prioritas Dana Desa untuk BLT. “Kriteria BLT DD tahun 2021 sangat luas, untuk tahun 2022 diharapkan lebih fokus bagi yang membutuhkan. Kedua masalah stunting. Ketiga penanggulangan kemiskinan dan keempat Padat karya tunai dengan syarat minimal 50% untuk upah,” terang Gunardi.

Sementara Dhanin Vinaya, perwakilan dari BPKal menyampaikan bahwa dalam RPJMKal kali ini, belum semua usulan terakomodasi.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini, masih diupayakan untuk meningkatkan pendapatan kalurahan dengan merevitalisasi BUMDes. “Namun optimalisasi masih terkendala izin, sehingga pendapatan rendah,” ujarnya.

Dhanin juga berharap RPJMKal bisa mencerminkan ciri, visi dan misi padukuhan, serta tersusun sesuai dengan rencana dan kemanfaatannya. (Endarwati/KIM Donoharjo).

Moyudan – Tim Pusat Penilaian Pembelajaran (Puspenjar) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Tehnologi (Kemdikbudristek) memantau pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SD Muhammadiyah Semingin dan SD Negeri I Ngijon, Kapanewon Moyudan, Rabu (24/11/2021).

ANBK merupakan kegiatan evaluasi dan pemetaan mutu pendidikan yang terdiri dari instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi, numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Kegiatan yang diselenggarakan dari Senin (22/11/2021) sampai Kamis (25/11/2021) tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 17 tahun 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 1227/KPTS/2021.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, proses pemantauan dilakukan dari luar ruang, karena yang diperbolehkan berada di ruangan hanya peserta, pengawas ruang, dan proktor. “Jumlah peserta yang ikut ada 9 orang dari kelas 5,” jar Eny Purwaningsih, Kepala SD Muhammadiyah

Euis Yumirawati, perwakilan Puspenjar Kemdikbudristek mengapresiasi pelaksanaan ANBK di SD Muhammadiyah Semingin dan SD Negeri I Ngijon ini. Ia melihat pelaksanaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Kami melihat anak-anak fokus mengerjakan penilaian dan mereka mematuhi prokes,” ujar Euis Yumirawati. (Edy/KIM Moyudan)