Sleman – UPTD Museum Gunungapi Merapi (MGM) di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman resmi membuka pameran temporer tahunan di kompleks Museum Gunungapi Merapi, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (20/10/2026). Agenda rutin tahunan ini diselenggarakan guna memperkuat edukasi kebudayaan, sejarah, serta kesadaran lingkungan bagi masyarakat luas.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala UPTD Museum Gunungapi Merapi, Imam Muslikh Mahmudi, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam menjaga kelestarian sumber daya air di kawasan lereng Gunung Merapi.

“Kelestarian alam dan ketersediaan air bersih di sekitar kawasan lereng Merapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita jaga secara berkelanjutan,” ujar Imam Muslikh Mahmudi.

Sementara itu, Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Esti Listyowati, menekankan pentingnya fungsi museum sebagai media pembelajaran interaktif yang hidup di tengah masyarakat.

“Pameran temporer ini bukan sekadar tempat pajangan benda-benda koleksi, melainkan juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik, media interpretasi budaya, serta wadah pelestarian nilai-nilai sejarah bagi generasi muda,” tegas Esti Listyowati.

Rangkaian pembukaan pameran dikemas secara edukatif dan reflektif. Setelah prosesi pembukaan dan doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan tour pameran yang dipandu langsung oleh kurator pameran dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hanafi Husni, serta dilanjutkan aksi nyata penanaman pohon di area museum.

Melalui pameran ini, pengelola berharap Museum Gunungapi Merapi dapat terus berkontribusi aktif sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang memadukan edukasi kebencanaan, pelestarian kebudayaan lokal, dan pemeliharaan lingkungan hidup. (Ajeng/KIM DSN Ngaglik)

Sleman – Proses seleksi Pengangkatan Dukuh Brengosan, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung transparan sejak pukul hingga WIB berakhir pada Senin (19/10/2026). Ayub Supranggono resmi terpilih sebagai Dukuh Brengosan setelah mengumpulkan nilai tertinggi sebesar 92,00.

Pengumuman hasil ujian dilaksanakan secara terbuka di Joglo Emge, kediaman warga sekaligus mantan dukuh di Padukuhan Brengosan. Hasil rekapitulasi nilai akhir mencatat Ayub Supranggono berada di posisi teratas dengan nilai 92,00, disusul Syarif Nur Hidayat dengan nilai 88,10, Yumna Hanifah dengan nilai 83,20, dan Aji Sadewa dengan nilai 49,50. Total nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil ujian serta penambahan poin bobot lokalitas dan pengabdian.

Rangkaian ujian yang diuji oleh tim independen dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini meliputi tes kemampuan dasar Computer Assisted Test (CAT), praktik aplikasi komputer (Microsoft Word dan Excel), serta simulasi komunikasi publik. Pada sesi komunikasi, para peserta diuji kemampuan pidato bahasa Jawa bertema gotong royong, presentasi rencana kerja 100 hari, hingga simulasi memimpin rapat penanganan sampah.

Koordinator Dewan Penguji dari UMY, Helen Dian Fridayani, menjelaskan dan membedah satu per satu hasil ujian seluruh peserta secara terbuka di hadapan Panewu, Lurah, BPKal, panitia, serta tokoh masyarakat sebelum berkas diserahkan secara resmi.

“Seleksi merupakan proses penilaian kompetensi yang pada akhirnya menentukan satu peserta terpilih. Namun, bagi peserta yang belum memperoleh nilai tertinggi tetap memiliki kesempatan luas untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui jalur pengabdian lainnya,” ujar Helen Dian Fridayani.

Lurah Donoharjo, Hadi Rintoko, menegaskan bahwa pemilihan lokasi ujian di tengah pemukiman warga merupakan ikhtiar pemerintah kalurahan untuk menjamin transparansi serta keterbukaan proses seleksi dari awal hingga akhir.

“Silakan luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar. Jika ada kecurigaan, ghibah, dan fitnah, itu tidak baik. Hendaknya semua bersemangat dan ikhlaskan niat untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” tutur Hadi Rintoko.

Sementara itu, Panewu Ngaglik, Edi Wibowo, mengapresiasi inovasi pelaksanaan ujian yang bertempat di rumah warga. Menurutnya, pendekatan transparan ini menjadi catatan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan kalurahan yang adil, terbuka, dan akuntabel.

Seluruh tahapan seleksi yang berjalan tertib ini diharapkan semakin mempererat tali kerukunan warga serta menjadi modal sosial penting dalam mendukung kepemimpinan Dukuh Brengosan yang baru. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 untuk program ketahanan pangan di Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kalurahan Margomulyo ini berfokus pada evaluasi pengelolaan dana ketahanan pangan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Usaha Mulia. Tim meninjau secara mendalam perkembangan unit usaha, tata kelola keuangan, tertib administrasi, serta penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Hadir dalam kegiatan tersebut Penelaah Teknis Kebijakan Dinas PMK Kabupaten Sleman Amalia Puren Fauziah, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Sleman Tutik Tri Handayani, Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Seyegan Rini Nurhidayati, Kepala Jawatan Praja Kapanewon Seyegan Aris Setyawan, serta jajaran Pemerintah Kalurahan Margomulyo, BPKal, Pendamping Desa, dan Direksi BUMKal Usaha Mulia.

Penelaah Teknis Kebijakan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Amalia Puren Fauziah, menjelaskan bahwa monev ini merupakan agenda rutin tahunan untuk memastikan alokasi anggaran ketahanan pangan digunakan secara optimal dan transparan.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa penggunaan Dana Desa, khususnya untuk program ketahanan pangan, sudah sesuai ketentuan, tertib administrasi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Amalia Puren Fauziah di sela kegiatan.

Dalam evaluasi khusus, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Sleman, Tutik Tri Handayani, menyoroti pengelolaan penyertaan modal BUMKal Usaha Mulia sebesar Rp337 juta dari alokasi 20 persen Dana Desa sejak 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk peternakan ayam petelur (Rp250 juta), suplai program Makan Bergizi Gratis/MBG (Rp70 juta), dan budi daya jagung (Rp17 juta). Usaha budi daya jagung diketahui mengalami kerugian sehingga resmi dihentikan mulai 2026.

Merespons temuan tersebut, tim monev mendorong BUMKal Usaha Mulia melengkapi setiap usaha dengan analisis kelayakan bisnis, menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat, serta menjajaki diversifikasi usaha baru seperti komoditas buah dan sayuran.

“Prinsipnya, melalui kegiatan monev ketahanan pangan ini, Dinas PMK memberikan pembinaan sekaligus pendampingan agar alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Kami juga mendorong pengelola untuk memperkuat perencanaan usaha, memperbaiki tata kelola, dan melihat peluang pengembangan usaha yang berkelanjutan,” tegas Tutik Tri Handayani.

Pemerintah Kalurahan Margomulyo menyambut positif arahan tersebut dan berkomitmen memperkuat sinergi dengan BPKal, pendamping desa, serta pengelola BUMKal demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Upaya melestarikan kebudayaan Jawa membutuhkan ruang praktik nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Guna mewujudkannya, Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo menggelar Pelatihan Sesorah dan Panatacara yang bertempat di Aula Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Kalurahan Lumbungrejo ini diikuti peserta dari unsur Karang Taruna, pengurus RT/RW, serta kader PKK Padukuhan Kromodangsan. Turut hadir dalam pembukaan acara Lurah Lumbungrejo M. Misbah Al Hakim, Carik Lumbungrejo Herman Subagya, serta Plt. Dukuh Kromodangsan Aisyah Putri Wulansari.

Pelatihan menghadirkan dua pemateri berpengalaman, yakni Kabid Pendidikan dan Latihan SDM DPD Paguyuban Panatacara Yogyakarta (PPY) Kabupaten Sleman, Yuana Agus Dirgantara, serta Saryanto dari Bidang Diklat DPC PPY Kapanewon Tempel.

Dalam pemaparannya, Yuana Agus Dirgantara menjelaskan perbedaan mendasar antara pranatacara sebagai seni tata kelola susunan acara dan panatacara sebagai sosok yang membawakan acara melalui tutur kata yang santun dan adaptif.

“Pranatacara bukan sekadar orang yang membawakan acara. Ia harus mampu menjaga ketertiban, menggunakan bahasa yang tepat, dan menghidupkan suasana melalui tutur kata yang santun,” ujar Yuana Agus Dirgantara.

Yuana membagikan empat bekal utama untuk menjadi seorang panatacara handal, yaitu niat, semangat, nekat, dan ragat. Keempatnya mencerminkan kesungguhan untuk memulai, ketekunan belajar, keberanian mencoba, serta kesediaan mengalokasikan waktu dan tenaga.

Para peserta juga dibekali penguasaan teknis penampilan yang mencakup tiga pilar utama, yakni wiraga (sikap dan gerak tubuh), wirama (tempo dan intonasi suara), serta wirasa (penghayatan terhadap suasana acara), lengkap dengan latihan artikulasi dan pernapasan.

Melalui pelatihan ini, warga tidak hanya diajak menguasai tata bahasa (paramasastra) dan Bahasa Jawa Krama secara tepat, tetapi juga didorong untuk membawa keterampilan sesorah (pidato) dan panatacara dalam berbagai pertemuan warga resmi maupun kemasyarakatan di tingkat padukuhan. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo menyelenggarakan Pelatihan Menjadi Panatacara dan Sesorah di Aula Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (19/10/2026). Kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Lumbungrejo ini diikuti sekitar 25 peserta yang merupakan perwakilan Karang Taruna, pengurus RT/RW, serta kader PKK Padukuhan Kromodangsan.

Lurah Lumbungrejo, Misbah Al Hakim, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah krusial dalam menjaga kelestarian bahasa Jawa yang santun serta menanamkan nilai unggah-ungguh (tata krama) kepada generasi muda di tengah era modernisasi.

“Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang akan meneruskan kepada generasi berikutnya? Karena itu, pelatihan ini penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami bahasa Jawa yang baik, tata krama, serta cara menghormati orang lain,” ujar Misbah Al Hakim di sela acara.

Misbah menambahkan, pengenalan bahasa Jawa yang tepat sangat mendesak mengingat maraknya kebiasaan mencampur bahasa dalam percakapan sehari-hari. Melalui pelatihan ini, para pemuda dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menularkan keterampilan bertutur Jawa yang santun dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat padukuhan.

Materi teknis pelatihan disampaikan oleh perwakilan Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPC Paguyuban Panatacara Yogyakarta (PPY) Kapanewon Tempel, Saryanto. Menggunakan bahan ajar Tuladha Ringkes Paraga Tangguh Wicara, peserta dibekali teknik dasar menjadi pembawa acara (panatacara) dan pemidato (sesorah).

“Panatacara perlu memahami urutan tuturan dan memperhatikan penggunaan kata. Salam, penghormatan, penyampaian maksud, sampai penutup harus ditempatkan secara tepat. Kita juga perlu mencermati ungkapan yang kurang tepat agar bahasa yang disampaikan tetap santun dan mudah dipahami,” terang Saryanto.

Melalui sinergi antara pemerintah kalurahan dan warga, pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan percaya diri generasi muda saat memandu acara resmi maupun adat, tetapi juga memastikan bahasa Jawa tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. (SBD/KIM Tempel)