Sleman – Sampai saat ini DBKS sudah dicanangkan di 337 desa dari 438  desa di DIY, namun perlu diketahui bahwa masih terdapat sekitar jiwa di Daerah Istimewa Yoghyakarta (DIY) yang masih  hidup di bawah garis kemiskinan yang harus segera dituntaskan.

Angka kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata nasional, karena angka kemiskinan di DIY sebesar 16%, sedangkan rata-rata angka kemiskinan nasional 14%.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya angka perceraian yang mengindikasikan adanya disharmoni keluarga. Selain itu, juga adanya fenomena pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan data dari Kemenag DIY, angka nikah di bawah umur tahun 2013 sebesar 399 orang. Jumlah ini menurun sedikit bila dibndingkan dengan tahun 2012 sebanyak 396 orang.

Bupati Sleman Drs. H. Sri mencanangkan Desa Binaan Keluarga Sakinan Tingkat DIY di Balai Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.

Tujuan gerakan keluarga sakinah ini, adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Penduduk di wilayah Desa Madurejo adalah sebagian besar petani dan buruh tani. Kepala Desa Madurejo, H. melaporkan bahwa di tingkat RT, RW di tiap Padukuhan sudah ada posyandu anak-anak dan yandu lansia dan tiap RT dan RW sudah terbentuk adanya pengajian secara rutin hal ini perlu di tingkatkan.

Mindoyo berharap agar seluruh warga masyarakat di Desa Madurejo agar mendukung program DBKS ini.

Bupati Sleman memberi apresiasi yang sangat tinggi bahwa di tiga Desa yaitu Desa Madurejo Prambanan, Desa Sidorejo Kecamatan Godean dan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel telah dipilih sebagai Desa Binaan Keluarga Sejahtera (DBKS) tingkat DIY.

Ketua tim  Pembina DBKS DIY Drs. H. Mashuri berharap agar pencanangan DBKS ini dapat mengantisipasi dan menghindarkan munculnya permasalahan-permasalahan keluarga yang potensial menyebabkan terjadinya perselisihan. Terlebih saat ini semakin banyak permaslahan generasi muda seperti kenakalan remaja dan tawuran.

Mashuri mengharapkan dukungan seluruh kader DBKS dalam upaya membangun keharmonisan keluarga. Para kader DBKS inilah yang menjadi motivator dan penggerak kegiatan di tingkat yang paling bawah guna meningkatkan kualitas keluarga.

Sleman – Menjelang pelaksanaan Pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 mendatang, Kabupaten Sleman perlu menyiapkan segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.

Selain masalah keamanan yang harus diperhatikan, juga potensi bencana alam pun perlu diperhatikan apalagi akan memasuki musim pancaroba. Demikian antara lain disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Drs Julisetiono Dwi Wasito, di Sleman, Senin (17/3).

Dikatakan Julisetiono bahwa selain antisipasi Pemilu, Kabupaten Sleman juga perlu mewaspadai terjadinya bencana alam.

Untuk menghadapi kemungkinan munculnya informasi terkait bencana yang simpang-siur, BPBD Sleman menyiapkan klaim komunikasi.  “Klaim komunikasi yang kami siapkan berupa berupa SMS gateway,” kata Julisetiono.

Seperti pada saat terjadi letusan freatik Merapi beberapa waktu lalu. Saat itu banyak beredar SMS yang tidak jelas sumbernya menyebarkan informasi yang membuat warga panik.

“Karena itu, dengan adanya SMS gateway, nanti ada SMS resmi dari BPBD Sleman yang akan kami kirim ke komunitas, kepala dusun dan lainnya,” tutur Julisetiono.

Julisetiono menjelaskan bahwa ancaman bencana di Kabupaten Sleman saat ini ada 7, yaitu bencana Gunung Merapi, lahar dingin, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran.

Terjadinya bencana hujan abu yang terjadi akibat letusan Gunung Kelud selama ini perlu diantisipasi kedepan bagaimana cara penanganan yang tepat dan itu perlu pelatihan.

Dalam penanganan bencana komunitas relawan dituntut profesional mekipun kerjaan sosial dan sukarela. Kedepan BPBD Sleman akan selalu menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas dan akan dilakukan pendataan agar dalam penanganan bencana bisa lebih terkoordinatif dan lebih baik.

“Berbagai macam ancaman bencana memang patut diwaspadai warga Sleman. Angin kencang patut diwaspadai dalam waktu dekat ini karena sedang musim pancaroba,” ujar Julisetiono.

Sleman – Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin, SiK, MH. menyerahkan santunan kepada anak yatim keluarga besar Polri di aula Mapolres Sleman, Senin (17/3), dengan didampingi Waka Polres Sleman Kompol Angling Guntoro, SiK dan pengurus yayasan Brata Bhakti DIY.

Santunan yang diberikan kepada 32 anak yatim dan piatu keluarga besar Polri Polres Sleman itu, bersumber dari dana yayasan Brata Bhakti D.I. Yogyakarta dan Kapolres Sleman, sebagai salah satu wujud bentuk kepedulian dari pimpinan terhadap anak yatim dan piatu keluarga besar Polri.

Anak yatim dan piatu yang menerima santunan tersebut merupakan anak kandung anggota Polri aktif yang bertugas di jajaran Polres Sleman yang telah meninggal dunia.

Santunan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anak yatim keluarga besar Polri Polres Sleman dan dapat berguna dalam menunjang pendidikannya.

Sleman – Pencanangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)  dapat dimaknai secara mendalam oleh seluruh kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan seluruh anggota PPKS Harmoni, sebagai momen untuk menunjukkan bahwa PPKS Harmoni dan IMP dengan segala kegiatannya.

PPKS dan Balai Penyuluhan KB yang dicanangkan Bupati Sleman tersebut untuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sleman, Depok, dan Kecamatan Ngemplak, yang dipusatkan di kecamatan Depok.

Balai penyuluhan KB tingkat kecamatan ini difungsikan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lapangan KB (PLKB) dalam program pembangunan kependudukan dan KB di tingkat kecamatan. Bupati menyampaikan bahwa Balai Penyuluhan KB ini merupakan salah satu bentuk perhatian serius dari Pemkab Sleman.

Disampaikan pula bahwa pembangunan balai penyuluhan KB ini menggunakan dana alokasi khusus tahun 2013 dan pendampingan APBD Sleman tahun 2013 dengan total biaya sebesar Rp1,355 miliar.

Diharapkan oleh Bupati Sleman bahwa keberadaan Balai Penyuluhan KB ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi mengenai keluarga berencana.

Keberadaan balai penyuluhan ini harus dioptimalkan untuk pembinaan dan penyuluhan, sehingga berdampak pada pemenuhan KB Baru dan KB Aktif serta meningkatkan pengembangan dan ketahanan keluarga seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-Remaja.

Untuk mengoptimalkan penggunaan gedung penyuluhan KB Kecamatan Depok agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maka telah direalisasikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Harmoni Kabupaten Sleman.  Sesuai dengan namanya PPKS Harmoni diharapkan  dapat memberikan pelayanan yang Humanis, Agamis, Raharja, Mandiri, Optimal, Nyaman dan Integrasi.

Kehadiran PPKS bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan konseling keluarga yang meliputi pelayanan komunikasi informasi dan edukasi kependudukan dan keluarga, layanan konseling terhadap keluarga balita, pasangan pranikah, keluarga remaja dan remaja, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Selain itu, juga keluarga harmonis, keluarga lansia dan lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga serta pelayanan kontrasepsi yang memungkinkan sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Kehadiran PPKS diharapkan mampu semakin menggelorakan program Kependudukan dan KB di Kabupaten Sleman serta dapat dimanfaatkan keluarga-keluarga dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2013 BKBPMPP Kabupaten Sleman telah memiliki 219 Kelompok BKB, 149 Kelompok BKR, 190 Kelompok BKL dan 861 Kelompok UPPKS serta 80 kelompok PIK-R. Saya harap jumlah ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman telah dibentuk Paguyuban Institusi Masyarakat Pedesaan Kabupaten Sleman dengan masa bhakti 2014-2017.

Pembentukan kader IMP ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran IMP  dalam melakukan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi serta penyuluhan KB kepada masyarakat pedesaan.

Pada kesempatan tersebut dilantik pula Paguyuban IMP  Kab Sleman . Semoga dengan pelantikan ini Kabupaten Sleman mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Pengurus Paguyuban IMP yang baru ini diharapkan juga mampu mewujudkan kekompakan dan kebersamaan dalam setiap kegiatannya, dan melakukan pelayanan KB dengan optimal.

Kepala Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dr. Nurulhayah, melaporkan bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program KB dan Keluarga Sejahtera di kabupaten Sleman telah dibentuk paguyuban Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) kabupaten Sleman, dengan mengoptimalkan 6 peran bhakti IMP yaitu pengorganisasian, pertemuan, KIE dan penyuluhan, pencatatan dan pendataan, pelayanan kegiatan dan upaya kemandirian.

Sleman – Pemerintah Kabupaten Subang melakukan studi banding terkait pelaksanaan BPJS di Kabupaten Sleman, belum lama ini, dan mereka ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan program BPJS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebab di Kabupaten Subang masyarakat  masih bingung dengan pelaksanaan di lapangan dalam perawatan di rumah sakit, terkait dengan perubahan pindah ke BPJS mulai Januari yang di canangkan presiden RI.

Menanggapi hal ini, Ir. H. Rohman Agus Sukamto yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  mengatakan bahwa di Kabupaten Sleman masih memberlakukan Jamkesmas, Jamkesda, maupun Askes.

Untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan di RSU ada pelayanan dari BPJS namun yang paling repot pengguna jamkesmas harus antri untuk  klarifikasi  dan pendataan kembali di BPJS bahkan sehari bisa ada 600 pemohon. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan Puskesmas menginduk ke RSUD.

Untuk pengelolaan pajak PBB baru tahun ini  dilaksanakan dan masih ada tunggakan sekitar Rp108 miliar hal ini terdi karena proses transisi  pengelolaan,  disamping pemilik tanah yang banyak dari luar Jogja untuk validasi data dilakukan Pemda dan pajak pratama.

Sedangkan BPHTB telah dilaksanakan tahun lalu.  Hal inilah yang banyak mendongkrak PAD Kabupaten Sleman dan  target tahun 2014 ini sebesar Rp64 miliar.

Sementara untuk honorer K2 di Sleman berjumlah orang yang dominan  terdiri GTT dan PTT yang lolos ujian 486 orang  dan  masih tersisa sekitar 700 orang yang belum lolos. Kemudian para honorer yang belum lolos meminta dewan mengantar ke Kemenpan untuk menyampaikan aspirasinya.