Sleman – Semangat persaudaraan dan komitmen pengabdian kembali menggelora di kalangan aparatur pemerintahan kawasan urban Sleman. Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, purnatugas, hingga mantan pejabat wilayah berkumpul dalam Reuni Akbar dan Tasyakuran Keluarga Besar Kapanewon Depok bertajuk “DEPOK REBORN 2026, Guyub Seduluran Sak Lawase” yang diselenggarakan di Taman Keluarga Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (10/7/2026).

Agenda akbar ini menjadi ruang nostalgia sekaligus jembatan komunikasi lintas generasi bagi para abdi negara. Pertemuan ini mempertemukan para pegawai aktif dengan purnakaryawan yang pernah bertugas pada medio akhir tahun 1980-an hingga 1990-an, saat pusat administrasi Kecamatan Depok masih berlokasi di Kompleks Kolombo, Caturtunggal.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya ruang silaturahmi yang sarat nilai kekeluargaan ini. Menurutnya, soliditas internal birokrasi merupakan kunci utama dalam mengakselerasi pembangunan daerah yang inklusif.

“Kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga. Saya berharap semangat persaudaraan ini menjadi energi baru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi antarlembaga, serta bersama-sama membangun Kabupaten Sleman yang semakin maju, inklusif, dan melayani,” ujar Harda Kiswaya saat memberikan sambutan.

Pandangan senada disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Abu Bakar. Sebagai alumni yang pernah memimpin Kapanewon Depok, ia menekankan bahwa esensi sejati dari korps aparatur bukanlah pangkat atau jabatan yang melekat, melainkan konsistensi nilai integritas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jabatan boleh berganti, tempat tugas dapat berpindah, tetapi integritas, semangat melayani, dan komitmen memberikan manfaat bagi masyarakat tidak boleh pernah luntur. Di mana pun kita mengabdi, nilai-nilai itu harus tetap menjadi pegangan,” tegas Abu Bakar.

Selain dihadiri jajaran pimpinan daerah, acara ini turut dihadiri oleh Panewu Depok sekaligus Ketua Panitia Rakhmat Harinawan, Plt Lurah Condongcatur Budi Arto, Pj Lurah Caturtunggal Feri Ferdian, Pj Lurah Maguwoharjo R. Heri Subagio, serta tokoh senior seperti Sukris, Imindi Kasmiyanta, Joko Supriyanto, Budiharjo, Taupiq Wahyudi, Hery Dwi Kuryanto, Joni Suhartana, Subagya, Ahmad Yuno Nurkaryadi, Djoko Muljanto, R. Budi Pramono, Munadi, Wawan Widiantoro, Triana Wahyuningsih, Sukarmin, dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI, Yuda Setiawan.

Sebagai salah satu wilayah paling strategis di Sleman yang menjadi pusat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kapanewon Depok dituntut terus berinovasi. Melalui reuni akbar ini, komitmen kerja profesional ditutup dengan pengucapan yel-yel kebanggaan “Kapanewon Depok! Ikhlas, Nglayani, lan Ngrampungi” sebagai janji setia untuk terus mengabdi demi kemajuan daerah. (Wasana/KIM Depok).

Sleman – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Sleman menggelar Survei Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) guna menghimpun data kebugaran fisik masyarakat secara riil. Pengambilan sampel data kesehatan ini dilaksanakan di Lapangan Ganjuran, Padukuhan Manukan, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Sabtu (11/7/2026) pagi.

Agenda ini melibatkan 30 warga setempat sebagai sampel representatif yang terdiri atas 15 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan dengan rentang usia produktif antara 10 hingga 60 tahun. Melalui survei berbasis data lapangan ini, pemerintah daerah berupaya memetakan sejauh mana kemajuan kultur berolahraga di tingkat mikro serta dampaknya pada kebugaran jasmani publik.

Perwakilan Dispora Kabupaten Sleman, Joko Susilo, menjelaskan bahwa IPO merupakan instrumen terukur yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Indikator penilaiannya meliputi angka partisipasi aktif masyarakat, tingkat kebugaran, ketersediaan sumber daya manusia penggerak olahraga, hingga luasan ruang terbuka publik yang ramah olahraga.

“Data yang diperoleh melalui Survei Indeks Pembangunan Olahraga akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan olahraga yang berbasis data. Dengan demikian, program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Joko Susilo saat memberikan pengarahan di lokasi kegiatan.

Untuk mengukur kapasitas aerobik maksimal (VO2Max) serta daya tahan jantung dan paru-paru peserta, tim penguji menerapkan metode Beep Test (Bleep Test). Dalam simulasi tersebut, puluhan warga diminta melakukan lari bolak-balik sejauh 20 meter mengikuti isyarat irama audio yang kecepatannya terus meningkat secara bertahap di setiap level.

Dukuh Manukan, Beti Kartiningrum, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dispora Sleman karena telah mempercayakan wilayahnya sebagai lokus survei kebugaran. Dirinya berharap intervensi ini tidak hanya berhenti sebagai basis data riset kedinasan, tetapi juga mampu menginspirasi warga sekitar untuk lebih konsisten membangun budaya hidup sehat pascapelatihan.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman atas terselenggaranya Survei Indeks Pembangunan Olahraga di Padukuhan Manukan. Semoga kegiatan ini mampu menumbuhkan minat dan semangat masyarakat untuk rutin berolahraga serta menjadi dasar penyusunan program pembangunan olahraga yang semakin tepat sasaran sehingga kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat,” tutur Beti Kartiningrum.

Rangkaian pengujian fisik yang berlangsung kompetitif tersebut ditutup dengan pemberian penghargaan khusus oleh panitia kepada satu peserta putra dan satu peserta putri yang sukses membukukan skor Beep Test tertinggi. Melalui tertib administrasi data kebugaran ini, Pemerintah Kabupaten Sleman optimistis dapat melahirkan rancangan regulasi olahraga komunal yang jauh lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Tim Penggerak PKK Kalurahan Condongcatur bergerak cepat memperkuat mutu pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui Pokja IV, mereka menggelar agenda Pembinaan Kader Kesehatan di Pendopo RW 42 Padukuhan Pringwulung, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (10/7/2026) siang.

Langkah ini diambil guna mengakselerasi implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Melalui skema ILP, peran posyandu kini dituntut bertransformasi penuh untuk melayani seluruh siklus hidup manusia secara terpadu, mulai dari pemantauan ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif, hingga kelompok lanjut usia.

Dukuh Pringwulung, Sahid Fahrudin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi para kader kesehatan yang menjadi tumpuan utama peningkatan derajat hidup warga. Dirinya berharap pembekalan intensif ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas saat hari buka posyandu.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader kesehatan yang selama ini telah bekerja dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Peran panjenengan semua sangat besar dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semoga melalui pembinaan ini, PKK Padukuhan Pringwulung semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sahid Fahrudin saat membuka acara.

Hal senada ditekankan oleh Ketua Pokja IV TP PKK Kalurahan Condongcatur, Tintrim Tri Pamungkas. Menurutnya, kompetensi serta kepedulian para kader di lapangan menjadi kunci determinan bagi keberhasilan program preventif dan promotif kesehatan milik pemerintah pusat di level keluarga.

“Kader kesehatan adalah garda terdepan sekaligus ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan berbagai program kesehatan di tingkat keluarga dan masyarakat sangat bergantung pada dedikasi, kepedulian, serta kompetensi para kader. Oleh karena itu, Tim Penggerak PKK terus berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan yang berkelanjutan seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini,” kata Tintrim Tri Pamungkas menjelaskan tujuan pelatihan.

Guna memastikan penyerapan materi berjalan optimal, pembinaan ini menghadirkan perwakilan tenaga medis Puskesmas Depok II, Pramidya Ujiana. Ia memaparkan aspek teoretis dan metodologis mengenai 25 Keterampilan Dasar (KD) yang mencakup kecakapan pengelolaan administrasi, deteksi dini faktor risiko penyakit, hingga teknik pendampingan ibu nifas dan menyusui.

Tidak sebatas teori, puluhan peserta dibimbing secara interaktif mempraktikkan penggunaan Kartu Bantu Posyandu serta Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai media edukasi. Pramidya mengingatkan bahwa ketajaman kader dalam melakukan deteksi dini akan sangat memengaruhi kecepatan penanganan medis pada pasien berisiko.

“Kader Posyandu merupakan mitra strategis tenaga kesehatan sekaligus ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Melalui penguasaan 25 Keterampilan Dasar, kader diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan sesuai standar, tetapi juga menjadi edukator, motivator, dan penggerak masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat pada setiap siklus kehidupan,” tutur Pramidya Ujiana memungkasi paparannya. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) dinilai memegang peran krusial dalam memastikan nilai-nilai Pancasila tetap tegak sebagai praktik sosial di tengah menguatnya tantangan polarisasi, intoleransi, dan disrupsi informasi digital. Peran nyata tersebut diwujudkan lewat konsistensi merawat keberagaman, membela kelompok minoritas, serta menghadirkan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pandangan strategis ini dikemukakan oleh Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Irene Camelyn Sinaga. Ia hadir sebagai narasumber dalam acara bedah buku “Menggali Api Pancasila” karya Ngatawi Al-Zastrouw yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Dunia Santri di Pondok Pesantren Minggir, Kabupaten Sleman, Jumat (10/7/2026) sore.

Dalam orasinya, Irene menegaskan bahwa dasar negara tidak akan memiliki daya tawar jika hanya berhenti sebagai teks hafalan atau simbol seremoni kenegaraan belaka. Karakter asli Pancasila baru akan terlihat saat diimplementasikan ke dalam tindakan yang menghormati martabat manusia dan melindungi kelompok rentan tanpa diskriminasi.

“Keberpihakan terhadap kelompok minoritas bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan konsekuensi dari amanat Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sebagai fondasi kehidupan berbangsa,” ujar Irene Camelyn Sinaga di hadapan ratusan santri yang memadati lokasi acara.

Irene menguraikan bahwa NU memiliki modal historis yang kokoh untuk mengawal misi kebangsaan ini. Sejak awal berdiri, organisasi ini konsisten mewarisi tradisi Islam Nusantara yang menyeimbangkan semangat keagamaan dengan penghormatan penuh terhadap kemajemukan. Warisan nilai inilah yang wajib dijaga oleh para santri masa kini agar tidak tercerabut dari akar budayanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan nasional saat ini tidak lagi didominasi oleh benturan fisik di lapangan, melainkan lewat perang opini dan penyebaran ujaran kebencian yang masif di ruang siber. Oleh karena itu, anak muda NU dituntut cakap menjadi produsen konten yang menyejukkan sekaligus motor penggerak dialog lintas komunitas.

“Keilmuan yang dimiliki santri hendaknya diterjemahkan menjadi kerja-kerja nyata yang menghadirkan kemaslahatan, memperjuangkan keadilan, dan memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman bangsa Indonesia,” kata Irene menambahkan.

Agenda bedah buku yang diinisiasi oleh BPIP ini menjadi ruang refleksi mendalam mengenai titik temu yang harmonis antara nilai keislaman dan keindonesiaan. Melalui forum Festival Dunia Santri ini, kalangan pesantren diharapkan terus mencetak kader tangguh yang mampu menghidupkan Pancasila dalam denyut nadi kehidupan bermasyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

“Di tangan generasi muda Nahdlatul Ulama, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap kelompok minoritas diharapkan terus tumbuh sebagai denyut kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Irene memungkasi paparannya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Kualitas kelembagaan masyarakat memegang peranan krusial yang setara dengan ketersediaan anggaran dalam menentukan keberhasilan program pembangunan desa. Hal tersebut ditekankan oleh akademisi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD”, Hery Purnomo, saat mengisi materi dalam Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Sabtu (11/7/2026).

Di hadapan puluhan peserta yang berasal dari unsur RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Satlinmas, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Hery mengajak seluruh jajaran pengurus untuk melakukan evaluasi mendalam. Refleksi berkala dinilai menjadi instrumen penting guna mengukur efektivitas pergerakan organisasi di tengah masyarakat.

Menurut Hery, kesehatan sebuah organisasi swadaya bermula dari kedisiplinan mengelola dokumen dan kejelasan aspek legalitas. Penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan oleh otoritas kalurahan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai pelengkap syarat birokrasi semata.

“SK bukan hanya administrasi, tetapi menjadi dasar legitimasi organisasi dalam menjalankan program dan mengambil keputusan. Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas akan membantu lembaga bekerja lebih efektif serta menghindari tumpang tindih peran antar pengurus,” ujar Hery Purnomo saat memaparkan tata kelola kelembagaan.

Hery menambahkan, jajaran pemerintah kalurahan harus menempatkan LKK sebagai mitra dialog strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kawasan sejak tahap perencanaan. Independensi dan daya kritis lembaga lokal tidak boleh dikerdilkan menjadi sekadar pelaksana teknis kegiatan yang bersifat musiman atau insidental.

“LKK memiliki peran penting dalam mendukung visi, misi, dan program pemerintah kalurahan. Semakin kuat kelembagaan masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan pembangunan yang berpihak kepada warga,” kata Hery Purnomo menjelaskan fungsi kemitraan desa.

Menutup arahannya, Hery mengingatkan bahwa tantangan sosiologis di kawasan perdesaan saat ini semakin kompleks sehingga menuntut organisasi lokal untuk lebih luwes, kolaboratif, serta melek teknologi. Melalui pembenahan tata kelola administrasi dan penguatan sinergi ini, LKK di Kabupaten Sleman diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama lahirnya pembangunan wilayah yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. (SBD/KIM Tempel)