Permudah Layanan Warga, Program Jebol Target Depok Sleman Terbitkan 112 Dokumen Kependudukan

Sleman – Program Jemput Bola Tertib Administrasi Kependudukan (Jebol Target) yang digagas Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, kembali mencatatkan capaian positif. Layanan langsung ke pemukiman yang diselenggarakan di Padukuhan Karangploso, Kalurahan Maguwoharjo, pada Kamis (16/07/2026) tersebut berhasil memproses sebanyak 112 dokumen kependudukan milik warga.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kapanewon Depok untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, dan efisien. Melalui strategi jemput bola, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor kapanewon karena pengurusan dokumen dapat diselesaikan langsung di lingkungan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan data rekapitulasi pelayanan, sebanyak 112 dokumen yang terlayani terdiri atas 55 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 30 penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), 22 lembar Kartu Keluarga (KK), serta 5 penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kepala Bagian Umum Kapanewon Depok, Benyamin Dalung, menjelaskan bahwa program Jebol Target dirancang untuk memperluas jangkauan aksesibilitas layanan serta mendorong masyarakat agar lebih tertib memiliki dokumen kependudukan yang terbarukan.

“Pelayanan jemput bola ini kami lakukan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Dengan hadir langsung di tengah warga, proses pengurusan dokumen menjadi lebih praktis, cepat, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Benyamin Dalung.

Ia menegaskan bahwa kelancaran kegiatan ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, pengurus padukuhan, serta kesadaran tinggi dari warga setempat. Kerja sama lintas elemen ini terbukti efektif dalam menyukseskan program tertib administrasi kependudukan di wilayah Depok.

Ke depan, pihak Kapanewon Depok bertekad untuk terus menggulirkan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik demi memenuhi kebutuhan dokumen masyarakat secara optimal.

“Melalui kegiatan Jebol Target, kami berharap semakin banyak warga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sehingga mendukung kemudahan akses terhadap berbagai layanan publik,” kata Benyamin Dalung. (Athiful/KIM Depok)




SPKLU SMK Muhammadiyah 2 Sleman Kian Diminati Pengguna Kendaraan Listrik

Sleman – Layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang berlokasi di SMK Muhammadiyah 2 Sleman semakin diminati oleh masyarakat. Tingginya antusiasme warga yang memanfaatkan fasilitas ini menandakan bahwa kebutuhan akan infrastruktur pendukung kendaraan ramah lingkungan di Kabupaten Sleman terus mengalami pertumbuhan pesat.

Kepala SMK Muhammadiyah 2 Sleman, Ahmad Maftuhin, menyampaikan bahwa fasilitas yang dibuka untuk umum tersebut menjadi pilihan favorit pengguna kendaraan listrik dari berbagai daerah. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dan ditunjang oleh teknologi pengisian daya yang memadai.

“Sejak dibuka, respons masyarakat sangat baik. Semakin banyak pengguna kendaraan listrik yang datang untuk mengisi daya di SPKLU kami. Ini menjadi indikator bahwa kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung kendaraan listrik terus meningkat,” ujar Ahmad Maftuhin pada Jumat (17/07/2026).

Fasilitas pengisian daya di sekolah vokasi ini telah mengadopsi teknologi fast charging berkapasitas 50 kW DC. Pemanfaatan teknologi tersebut mampu memangkas durasi pengisian daya secara signifikan jika dibandingkan dengan metode konvensional. Kehadiran SPKLU ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pihak sekolah dalam mendukung percepatan transisi menuju energi bersih.

Tak sekadar menjadi tempat pengisian daya bagi publik, keberadaan SPKLU ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi bagi para siswa. Melalui fasilitas tersebut, peserta didik dapat mempelajari secara langsung teknologi kendaraan listrik, mekanisme pengisian daya, hingga tata kelola layanan otomotif berbasis masa depan.

Ahmad Maftuhin menambahkan bahwa respons positif dari para pengguna menjadi dorongan tersendiri bagi pihak sekolah untuk konsisten menjaga mutu pelayanan. Pemeliharaan dan perawatan perangkat SPKLU rutin dilakukan agar fasilitas tetap aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat luas.

“Harapan kami, SPKLU ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna kendaraan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi dunia pendidikan dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” ucap Ahmad Maftuhin.

Melalui pengoperasian SPKLU ini, SMK Muhammadiyah 2 Sleman bertekad untuk terus memperluas aksesibilitas pengisian daya kendaraan listrik sekaligus membuktikan peran aktif sekolah vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. (Athiful/KIM Depok)




PMI dan Polresta Sleman Perkuat Sinergi Layanan Kemanusiaan Melalui Donor Darah Rutin

Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan layanan kemanusiaan. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan koordinasi berbagai program sosial, termasuk rencana pelaksanaan donor darah rutin setiap tiga bulan sekali.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiens yang berlangsung di Mapolresta Sleman pada Jumat (17/07/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua instansi untuk memantapkan kerja sama di bidang kemanusiaan dan pelayanan masyarakat.

Ketua PMI Kabupaten Sleman, Mafilindati Nuraini, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi lintas lembaga merupakan bagian vital dalam mendukung pelayanan kemanusiaan yang lebih optimal bagi masyarakat Kabupaten Sleman.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat melalui berbagai program kemanusiaan, salah satunya donor darah rutin setiap tiga bulan sebagai upaya membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Mafilindati Nuraini.

Audiensi jajaran pengurus PMI Sleman tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Wakapolresta Sleman, Sudarmawan. Dalam kesempatan itu, pihak PMI memperkenalkan jajaran pengurus baru serta memaparkan profil organisasi dan berbagai program sosial kemanusiaan yang sedang maupun akan dijalankan.

Mafilindati Nuraini juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Polresta Sleman yang selama ini telah terjalin dengan baik. Menurutnya, kepolisian selalu memberikan ruang dan bantuan nyata dalam berbagai aspek operasional lapangan.

“Dukungan Polresta Sleman selama ini sangat luar biasa, mulai dari pelaksanaan kegiatan donor darah, pemberian prioritas bagi ambulans saat evakuasi korban maupun pasien, hingga dukungan penuh dalam pelatihan tanggap bencana,” katanya.

Melalui audiensi ini, kolaborasi antara PMI Kabupaten Sleman dan Polresta Sleman diharapkan dapat terus membaik secara berkelanjutan. Langkah bersama ini ditargetkan mampu meningkatkan kualitas layanan kemanusiaan, memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Sleman. (Athiful/KIM Depok)




Sertifikasi Penangkaran Satwa Liar Kunci Pemanfaatan Komersial yang Mendukung Konservasi

Sleman – Sertifikasi penangkaran satwa liar, khususnya merak hijau (Pavo muticus), menjadi faktor penting dalam memastikan pemanfaatan satwa untuk tujuan komersial berlangsung secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Melalui penangkaran yang memenuhi ketentuan perizinan dan pengawasan pemerintah, kebutuhan pasar dapat dipenuhi tanpa memberikan tekanan terhadap populasi satwa di habitat alaminya.

Hal tersebut disampaikan oleh pengusaha JSP Farm Sleman, Anggit Mas Arifudin, dalam diskusi bertajuk “Konservasi Bukan Larangan” yang diselenggarakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta di Taman Wisata Alam Gunung Gamping, Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, pada Kamis (16/07/2026).

“Masih berkembang anggapan di masyarakat bahwa seluruh aktivitas pemeliharaan maupun perdagangan satwa liar merupakan tindakan yang dilarang. Padahal regulasi memberikan ruang bagi pemanfaatan komersial sepanjang berasal dari penangkaran yang legal,” kata Anggit Mas Arifudin.

Ia merujuk pada regulasi di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan. Aturan tersebut memfasilitasi pemanfaatan satwa liar yang memenuhi persyaratan konservasi serta memperoleh izin resmi.

Menurut Anggit, merak hijau memiliki nilai ekologis sekaligus daya tarik ekonomi sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati. Penangkaran yang tersertifikasi memastikan bahwa setiap individu satwa yang dimanfaatkan berasal dari hasil pengembangbiakan yang sah, bukan dari pengambilan langsung di alam.

Pria asal Tempel, Sleman yang telah mengantongi sertifikat penangkaran dan izin edar dari BKSDA Yogyakarta tersebut menuturkan bahwa proses sertifikasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan menjadi jaminan bahwa penangkar telah menerapkan standar pengelolaan yang baik.

“Aspek yang dinilai meliputi legalitas asal indukan, sistem pencatatan reproduksi, kesehatan satwa, kesejahteraan satwa (animal welfare), kualitas kandang, hingga kemampuan penangkar dalam menjaga keberlangsungan populasi hasil penangkaran,” jelas Anggit di hadapan puluhan peserta diskusi.

Ia menegaskan bahwa keberadaan penangkaran bersertifikat memiliki kontribusi nyata terhadap upaya konservasi. Semakin banyak kebutuhan pasar yang dipenuhi melalui hasil penangkaran legal, semakin kecil pula peluang terjadinya perburuan maupun pengambilan merak hijau dari habitat alaminya. Pendekatan tersebut menjadi salah satu bentuk konservasi berbasis pemanfaatan berkelanjutan.

Selain mendukung pelestarian satwa, sertifikasi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Legalitas yang dimiliki penangkar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah proses pengawasan pemerintah, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, usaha penangkaran memiliki kepastian hukum sekaligus prospek bisnis yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Anggit juga mengingatkan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan memastikan satwa yang dibeli berasal dari penangkaran resmi dan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran masyarakat untuk tidak membeli satwa hasil tangkapan alam dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam memutus mata rantai perdagangan satwa liar ilegal.

Diskusi “Konservasi Bukan Larangan” memperlihatkan bahwa konservasi tidak selalu identik dengan pembatasan pemanfaatan satwa liar, melainkan dapat diwujudkan melalui tata kelola yang baik dan kolaborasi berbagai pihak.

“Dengan semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan penangkaran sesuai ketentuan dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memilih satwa dari sumber yang legal, upaya pelestarian merak hijau diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam,” ujar Anggit memungkas. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)




Survey Mawas Diri Perkuat Peran Masyarakat Lumbungrejo Sleman dalam Pembangunan Kesehatan

Sleman – Pembangunan kesehatan yang efektif membutuhkan data akurat sekaligus partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali persoalan kesehatan di lingkungannya sendiri. Semangat tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) yang diselenggarakan di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (17/07/2026).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Puskesmas Tempel I ini diikuti kader kesehatan dari seluruh padukuhan di Lumbungrejo dengan keterwakilan dua kader dari masing-masing padukuhan. Para kader tersebut nantinya menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data kesehatan masyarakat di tingkat keluarga sekaligus pendamping warga selama proses pengisian survei berlangsung.

Sambutan pembukaan disampaikan oleh Kamituwa Lumbungrejo, Suwanto, yang hadir mewakili Lurah Lumbungrejo. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Survey Mawas Diri menjadi sangat penting agar program kesehatan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga,” ujar Suwanto.

Materi utama kegiatan disampaikan oleh Bidan Desa Puskesmas Tempel I, Murviana Annisa Putri. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Survey Mawas Diri merupakan metode pengumpulan data berbasis masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatan dan perilaku hidup sehat yang berkembang di lingkungan warga. Hasil survei tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan prioritas masalah kesehatan sekaligus menyusun langkah intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“SMD bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi proses untuk mengenali kondisi kesehatan masyarakat secara nyata sehingga program yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Murviana Annisa Putri.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah isu kesehatan yang menjadi perhatian dalam SMD tahun ini. Isu-isu tersebut meliputi keikutsertaan kelas ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, kebiasaan tidak merokok di dalam rumah, pemantauan pertumbuhan balita, aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, penggunaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur, perilaku berobat penderita penyakit tidak menular, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

Sementara itu, Penanggung Jawab Pelayanan Promosi Kesehatan Puskesmas Tempel I, Fuad Masykuri, menambahkan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan kesehatan.

“Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, semakin besar pula peluang menurunkan berbagai faktor risiko penyakit,” ujar Fuad Masykuri.

Pelaksanaan SMD tahun ini dilakukan melalui formulir digital dengan target sedikitnya 350 kepala keluarga sebagai responden dan batas pengumpulan data hingga Kamis (23/07/2026). Pendekatan berbasis komunitas seperti ini dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa depan. (SBD/KIM Tempel)