Gunakan Dana Aspirasi Dewan, Pemerintah Kalurahan Margorejo Gelar Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Sleman – Sinergi lintas sektoral antara jajaran eksekutif desa, lembaga kemasyarakatan, dan keterwakilan legislatif menjadi kunci utama dalam memacu akselerasi pembangunan yang inklusif di Kabupaten Sleman. Langkah taktis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) yang berlangsung di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Sabtu (20/6/2026). Forum penguatan kapasitas ini didesain untuk menyelaraskan program kerja kewilayahan demi terciptanya ketahanan sosial yang mapan.
Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti pergeseran alokasi dana aspirasi parlemen yang kini mulai menyasar pada investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat akar rumput, bukan lagi sekadar berpusat pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata. Penguatan kelembagaan lokal dinilai mendesak agar organ-organ desa mampu merespons dinamika sosial serta mengawal jalannya berbagai program bantuan pemerintah secara mandiri, transparan, dan akuntabel.
Lurah Margorejo, Abdul Aziz Muh. Ridwan, menegaskan bahwa LKK memegang peran strategis sebagai mitra sejajar pamong kalurahan dalam merawat stabilitas wilayah. Salah satu unsur krusial di dalam LKK yang mendapatkan sorotan utama adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang selama ini terbukti menjadi garda terdepan dalam penanganan konflik sosial, mitigasi bencana, hingga pengamanan agenda-agenda makro di lingkungan warga.
“Linmas merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan. Kehadiran mereka menjadi salah satu penopang terciptanya suasana masyarakat yang kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujar Abdul Aziz Muh. Ridwan secara lugas dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Wahyudi Kurniawan, menjelaskan bahwa realisasi bimbingan teknis ini merupakan buah dari pemanfaatan instrumen dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Pihaknya sengaja mengarahkan dana jaring aspirasi tersebut untuk menyuntikkan kompetensi baru bagi para pengurus kelembagaan desa agar indeks pembangunan manusia di tingkat lokal terus merangkak naik.
“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan agar dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang bermanfaat. Melalui kegiatan seperti ini, dana aspirasi diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah kalurahan dalam mendukung pembangunan fisik maupun nonfisik,” kata Wahyudi Kurniawan menjelaskan mekanisme penganggaran tersebut.
Ia menambahkan bahwa kokohnya kapasitas pengurus LKK akan berbanding lurus dengan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan demokratis. Sinergi segitiga yang harmonis antara jajaran kelurahan, LKK, dan parlemen daerah diyakini bakal memotong sekat birokrasi, sehingga setiap keluhan warga dapat langsung dicarikan jalan keluar yang solutif melalui kebijakan penganggaran yang presisi.
Melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan ini, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Margorejo diharapkan tidak lagi sekadar menjadi papan nama organisasi kepemudaan atau keagamaan pasif. Forum ini diproyeksikan mampu mencetak para penggerak swadaya masyarakat yang andal, militan, serta siap menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi warga secara berkelanjutan. (SBD/KIM SENYUM TEMPEL)



