BPBD Dorong Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Kurangi Risiko Bencana

Sleman – Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mengurangi dampak bencana. Di negara dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Indonesia, kesiapsiagaan warga dinilai sama pentingnya dengan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pesan tersebut disampaikan Nurcahyo Abdullah dari BPBD Kabupaten Sleman saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis Penanganan Bencana dan Kegawatdaruratan bagi Relawan yang berlangsung pada 24–25 Juni 2026 di Ayem Ayem Coffee Pangukan Sleman yang dihadiri oleh perwakilan dari jajaran linmas, relawan kebencanaan, dan kader kesehatan dari kalurahan Lumbungrejo, Mororejo dan Pondokrejo.

Dalam paparannya, Nurcahyo menjelaskan berbagai potensi ancaman bencana yang perlu diantisipasi masyarakat serta perkembangan kondisi kebencanaan terkini. Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai.

“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, masyarakat perlu memahami risiko yang ada di lingkungannya serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, keberadaan relawan yang terlatih menjadi aset penting dalam membangun ketangguhan komunitas. Relawan tidak hanya berperan saat tanggap darurat, tetapi juga memiliki fungsi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana.

Nurcahyo menekankan bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus dimulai dari tingkat komunitas melalui peningkatan kesadaran, latihan berkala, dan penyusunan rencana kesiapsiagaan yang melibatkan warga secara langsung.

“Semakin tinggi tingkat kesiapsiagaan masyarakat, semakin kecil risiko yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Inilah mengapa edukasi dan pelatihan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim dan dinamika lingkungan telah meningkatkan frekuensi berbagai bencana hidrometeorologi di banyak wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk lebih adaptif dan memiliki kemampuan respons yang cepat.

Melalui kegiatan pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ancaman bencana, tetapi juga dibekali keterampilan praktis untuk mendukung upaya penyelamatan dan penanganan korban. Diharapkan, para relawan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan budaya siaga bencana di lingkungan masing-masing.

Penguatan kapasitas masyarakat seperti ini menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, di mana setiap warga memiliki peran dalam mengurangi risiko serta mempercepat pemulihan ketika bencana terjadi. (SBD / KIM TEMPEL)




Pemerintah Kapanewon Depok Perkuat Peran Forum Anak untuk Cegah Pernikahan Dini dan Stunting

Sleman – Pemerintah Kapanewon Depok terus memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan anak melalui kegiatan Pembinaan Forum Anak Kapanewon Depok yang diselenggarakan di Gedung Sasana Anglocitatama, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul WIB tersebut mengusung tema “Masa Depan Cerah: Tunda Nikah, Cegah Stunting” dan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas perwakilan Forum Anak serta berbagai pemangku kepentingan.

Pembinaan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kapanewon Depok dalam meningkatkan pemahaman anak dan remaja mengenai pentingnya perencanaan masa depan, kesehatan reproduksi, serta pencegahan stunting melalui pendewasaan usia perkawinan. Materi utama bertajuk “Gapai Bintang, Bukan Beban: Cegah Nikah Dini, Cegah Stunting, Wujudkan Masa Depan Gemilang” menekankan bahwa kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Kegiatan dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, TP PKK Kapanewon Depok, Forum Anak Kalurahan Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo, Karang Taruna Kapanewon Depok, serta jajaran Jawatan Sosial Kapanewon Depok.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Fransiskus Suhyadi mengajak seluruh peserta menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dan tidak terburu-buru menikah pada usia remaja.

“Anak-anak memiliki hak untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita setinggi mungkin. Jangan sampai pernikahan usia dini menghambat pendidikan dan masa depan mereka. Dengan bekal pendidikan yang baik, mereka akan memiliki peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan mampu membangun keluarga yang lebih sejahtera,” tegasnya.

Menurut Suhyadi, pernikahan pada usia yang belum matang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidaksiapan finansial, ketidakmatangan emosional, hingga meningkatnya risiko stunting pada anak.

“Forum Anak harus menjadi wadah yang mendorong kegiatan positif, membentuk karakter, serta mengajak remaja memilih lingkungan pergaulan yang sehat sehingga mampu menjadi generasi pelopor perubahan di masyarakat,” tandasnya.

Dalam sesi edukasi, Psikolog Puspaga Kesengsem DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Titi Pratiwi Widiyaningsih, menjelaskan bahwa pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan calon orang tua dari aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, psikologis, dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa pernikahan pada usia terlalu muda dapat meningkatkan risiko putus sekolah, gangguan kesehatan ibu dan bayi, serta menimbulkan berbagai dampak sosial dan psikologis yang berkepanjangan.

“Remaja perlu didorong untuk menggapai impian dan mempersiapkan masa depan terlebih dahulu. Menunda pernikahan bukan berarti menunda kebahagiaan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, pasangan, dan anak yang kelak akan dilahirkan,” ungkap Titi.

Selain itu, peserta juga memperoleh pembekalan mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang menengah, mengembangkan keterampilan hidup (life skills), meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta aktif dalam berbagai kegiatan positif sebagai langkah nyata mencegah pernikahan dini.

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam pemenuhan hak-hak anak. Melalui forum ini, anak dan remaja didorong menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan aspirasi, mengembangkan potensi, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Melalui pembinaan ini, Pemerintah Kapanewon Depok berharap lahir generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan perencanaan kehidupan yang matang. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka stunting sekaligus mewujudkan Generasi Emas Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. (Wasana / KIM Depok)




Keterampilan Pertolongan Pertama Jadi Bekal Penting Relawan Hadapi Situasi Darurat

Sleman – Kemampuan memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menyelamatkan korban pada situasi darurat. Karena itu, peningkatan kapasitas relawan di bidang kegawatdaruratan dinilai menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama di daerah yang memiliki risiko bencana dan kecelakaan cukup tinggi.

Hal tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis Penanganan Bencana dan Kegawatdaruratan bagi relawan yang digelar pada 24–25 Juni 2026 di Ayem Ayem Coffee Pangukan Sleman yang dihadiri oleh perwakilan dari jajaran linmas, relawan kebencanaan, dan kader kesehatan dari kalurahan Lumbungrejo,Mororejo dan Pondokrejo

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan dari Maryana, narasumber dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, mengenai berbagai keterampilan dasar yang diperlukan saat menghadapi kondisi darurat.

Materi yang diberikan meliputi penanganan kegawatdaruratan di lingkungan rumah tangga, identifikasi korban bencana dan triase, bantuan hidup dasar (BHD), teknik balut bidai, stabilisasi korban, hingga prosedur evakuasi dan transportasi.

Menurut Maryana, relawan memiliki peran strategis karena sering kali menjadi pihak pertama yang berada di lokasi kejadian sebelum tenaga medis maupun tim penyelamat datang.

“Pada kondisi darurat, tindakan awal yang dilakukan masyarakat atau relawan dapat sangat memengaruhi keselamatan korban. Karena itu, keterampilan dasar pertolongan pertama perlu dipahami dan dilatih secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proses identifikasi korban dan triase menjadi langkah penting untuk menentukan prioritas penanganan, terutama ketika jumlah korban lebih banyak dibandingkan sumber daya yang tersedia. Dengan kemampuan tersebut, relawan dapat membantu memastikan korban dengan kondisi paling kritis memperoleh pertolongan lebih dahulu.

Selain itu, peserta juga dibekali praktik bantuan hidup dasar yang menjadi kompetensi mendasar dalam penyelamatan korban henti napas maupun henti jantung. Materi ini dipadukan dengan teknik balut bidai dan stabilisasi guna mencegah cedera bertambah parah selama proses evakuasi.

Maryana menilai pelatihan berbasis praktik sangat penting agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu bertindak secara tepat ketika menghadapi situasi nyata.

“Kesiapan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama akan memperbesar peluang keselamatan korban dan membantu mempercepat proses penanganan lanjutan oleh tenaga kesehatan,” katanya.

Di tengah meningkatnya berbagai potensi bencana dan keadaan darurat, penguatan kapasitas relawan menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai risiko. Melalui pelatihan semacam ini, relawan diharapkan mampu menjadi ujung tombak pertolongan awal sekaligus penggerak budaya keselamatan di lingkungan masing-masing. (SBD/KIM TEMPEL)




Pawiyatan Aksara Perkuat Pemahaman Paugeran Tata Tulis Aksara Jawa

Sleman – Pemahaman terhadap paugeran atau aturan tata tulis aksara Jawa menjadi hal penting dalam upaya pelestarian budaya Jawa di tengah perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikan Abdul Afif Rosyidi dalam Pawiyatan Aksara Tahun 2026 yang diselenggarakan Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman di Ruang Sasana Wicara Condongcatur, Depok, Sleman, Rabu (24/6/2026).

Menurut Afif, aksara Jawa bukan sekadar simbol tulisan, melainkan sistem pengetahuan yang memiliki aturan baku dan filosofi tersendiri. Karena itu, masyarakat yang ingin mempelajari aksara Jawa perlu memahami paugeran tata tulis secara benar agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan maupun pemaknaannya.

“Paugeran tata tulis mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan aksara legena, sandhangan, pasangan, hingga aturan penulisan tanda baca dan angka Jawa. Setiap unsur memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga membentuk sistem penulisan yang utuh dan teratur,” jelasnya di hadapan 30 peserta pawiyatan.

Afif menuturkan, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika masyarakat mulai memanfaatkan aksara Jawa untuk berbagai kebutuhan, seperti penulisan nama, papan informasi, dokumen budaya, hingga konten digital. Tanpa pemahaman yang memadai, penggunaan aksara Jawa berpotensi menimbulkan kekeliruan yang dapat mengurangi nilai edukatifnya.

“Banyak orang hanya mengenal bentuk hurufnya tanpa memahami aturan penggunaannya. Padahal, ketepatan dalam menulis menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Afif juga menekankan pentingnya membiasakan diri membaca dan menulis aksara Jawa secara rutin. Menurutnya, kemampuan literasi aksara Jawa tidak cukup diperoleh melalui teori semata, tetapi harus diasah melalui praktik yang berkelanjutan agar pemahaman terhadap paugeran semakin kuat.

Ia menilai perkembangan teknologi digital justru dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas penggunaan aksara Jawa. Berbagai platform digital saat ini telah mendukung penggunaan aksara Jawa sehingga masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pemahaman paugeran yang baik, Afif berharap masyarakat tidak hanya mampu membaca dan menulis aksara Jawa, melainkan memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sehingga, aksara Jawa dapat terus hidup sebagai bagian dari identitas budaya yang relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman, Ita Kurniawati selaku pendamping Pawiyatan Aksara Tahun 2026 menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan aksara Jawa sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis, filosofis, dan edukatif.

“Pelestarian aksara Jawa tidak cukup dilakukan melalui simbolisasi semata, tetapi perlu diwujudkan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca, menulis, dan memahami kaidah penggunaannya secara benar,” tuturnya.

Sebagai pendamping kegiatan, Ita berharap pawiyatan ini menjadi ruang belajar yang efektif bagi para peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai paugeran tata tulis aksara Jawa sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Ia juga mengajak peserta untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari serta turut berperan sebagai agen pelestari budaya di lingkungan masing-masing. Sehingga, aksara Jawa tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)




Enam SMP di Sleman Barat Ikuti Bimtek Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan

Sleman – Sebanyak enam SMP di wilayah binaan Sleman Barat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang diselenggarakan di SMP Negeri 3 Godean, Rabu (24/6/2026).

Kepala SMP Negeri 3 Godean, Dwi Utami selaku tuan rumah menegaskan bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) merupakan jantung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. KSP yang disusun secara kontekstual akan mampu menghadirkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

“Melalui KSP yang kontekstual, kita dapat mewujudkan layanan pendidikan yang benar-benar berpihak kepada murid. Dengan bimbingan langsung dari para narasumber yang kompeten, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk menyamakan persepsi, berbagi praktik baik, sekaligus memperkuat jejaring antarsekolah binaan,” ungkapnya.

Adapun enam sekolah yang mengikuti kegiatan ini yaitu SMP Negeri 1 Godean, SMP Negeri 3 Godean, SMP Negeri 1 Minggir, SMP Muhammadiyah 1 Minggir, SMP Muhammadiyah 2 Minggir, dan SMP Ibnu Abbas Godean.

Bimtek menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yakni Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, Kepala Seksi Kelembagaan, Pengawas SMP, serta Pengawas Pendamping.

Kepala Seksi PTK, Dwi Warni, menekankan pentingnya pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ia juga mengingatkan agar setiap sekolah menjadikan Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam menyusun program peningkatan mutu.

Di sisi lain, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, Supraptiningsih, meminta seluruh sekolah menyerahkan dokumen KSP paling lambat akhir Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa matriks kurikulum harus mampu mengukur capaian delapan Dimensi Profil Lulusan.

Kepala Bidang Pembinaan SMP, Ponidi, menambahkan bahwa rekomendasi yang terdapat dalam Rapor Pendidikan harus diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah.

“Fokus pengembangan pendidikan pada tahun ini diarahkan pada penguatan pendekatan STEM, STEAM, dan STEAMS guna meningkatkan kemampuan bernalar, kreativitas, serta empati sosial peserta didik,” ujarnya. (Giek/ KIM Moyudan)