Forum WKSBM Sleman Ikuti Pembinaan Dinsos DIY untuk Perkuat Sinergi Layanan Sosial

Sleman — Guna meningkatkan peran serta Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dalam membangun sinergi lintas sektor, Forum WKSBM Sleman mengikuti kegiatan pembinaan dan rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (5/2/2026), di edOtel, Jalan Kenari Nomor 4, Yogyakarta.

Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Dinas Sosial DIY, Tri Susilastuti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa WKSBM merupakan mitra strategis Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai keluhan dan persoalan sosial kerap disampaikan warga melalui WKSBM, sehingga lembaga ini dituntut mampu mengurai permasalahan sekaligus memberikan solusi yang tepat.

“Ketika WKSBM mampu memberikan solusi, masyarakat secara tidak langsung akan mempromosikan peran WKSBM melalui mulut ke mulut. Kuncinya adalah responsif dan memiliki jejaring yang kuat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kerja di lini bawah tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. WKSBM yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat juga dituntut mampu melibatkan seluruh potensi yang ada.

“Dengan melibatkan masyarakat, warga akan merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan WKSBM,” tandasnya.

Tri Susilastuti menambahkan, mengingat peran WKSBM yang sangat kompleks, Dinas Sosial DIY memandang perlu menggelar rapat koordinasi dan pembinaan bersama Forum WKSBM kabupaten dan kota se-DIY. Kegiatan ini mengusung tema Kolaborasi dan Sinergi Antar Sektor guna Meningkatkan Kapasitas WKSBM.

Materi utama disampaikan oleh Prih Wardoyo dari Balai Besar Kementerian Sosial dengan topik Strategi WKSBM Membangun Sinergi dengan Para Pihak dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam paparannya, Prih menekankan bahwa WKSBM memiliki peran penting dalam penanganan persoalan kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan strategi membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“WKSBM harus mampu memetakan mitra yang ada. Mitra tersebut antara lain pemerintah seperti Dinas Sosial, kapanewon, kalurahan, serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya,” jelasnya.

Selain itu, WKSBM juga perlu bersinergi dengan sumber daya sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak kalah penting, kemitraan dengan lembaga, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta komunitas pemuda dan perempuan juga menjadi bagian dari penguatan jejaring.

“WKSBM tidak dituntut untuk serba bisa, tetapi harus pandai menghubungkan dan menggerakkan,” tegas Prih.

Ia menjelaskan bahwa sinergitas berarti memiliki tujuan yang sama dengan peran yang berbeda, saling melengkapi dan menguatkan. Kunci utamanya adalah memahami siapa melakukan apa, bukan mengerjakan semua hal sendiri.

Lebih lanjut, dalam membangun sinergi, WKSBM perlu memiliki identitas kelembagaan yang jelas, komunikasi yang aktif dan terbuka, kolaborasi berbasis permasalahan nyata, serta kemampuan berbagi peran dan sumber daya. Di samping itu, membangun kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam keberlanjutan peran WKSBM.

“Sinergi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (Giek/ KIM Moyudan)




Tiga Perguruan Tinggi Berkolaborasi Dampingi UMKM Sedulur Bakul Jogomukti Berbah

Sleman — Tiga institusi pendidikan tinggi, yakni Universitas Pelita Bangsa (UPB) Bekasi, Universitas Alma Ata (UAA) Yogyakarta, dan Universitas Madani (UMAD) Yogyakarta, menggelar aksi kolaborasi nyata dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat di Kapanewon Berbah, Sleman. Kegiatan ini berlangsung di Resto Ngangkring Imbuh, Padukuhan Kranggan 1, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kamis (5/2/2026).

Kolaborasi lintas kampus ini difokuskan pada pendampingan komprehensif bagi kelompok UMKM Sedulur Bakul Jogomukti, yang bergerak di bidang pahat patung, batik, kuliner, dan kerajinan. Program dirancang khusus untuk menjawab tantangan operasional serta pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku usaha kecil, melalui tiga pilar utama materi pendampingan.

Pilar pertama adalah Transformasi Lingkungan Kerja (K3). Rita Mulyandari dari Universitas Madani memaparkan pentingnya penerapan metode 5R sebagai fondasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pelaku UMKM diarahkan untuk menata ruang produksi agar lebih rapi, aman, dan sistematis, sehingga mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Pilar kedua, Produksi Ramah Lingkungan, disampaikan oleh Dodit Ardiatma dari Universitas Pelita Bangsa. Materi ini menekankan pentingnya sistem pengelolaan limbah, khususnya bagi sektor batik dan kuliner yang menghasilkan residu produksi. Pendampingan tersebut bertujuan agar aktivitas ekonomi warga tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan di wilayah Sleman.

“Jangan sampai produk yang dihasilkan justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Kesadaran pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian dari proses produksi,” pesannya.

Pilar ketiga adalah Digital Marketing Berbasis Data yang disampaikan oleh M. Najamuddin Dwi Miharja dan Anggi Muhammad Rifai dari UPB. Keduanya memperkenalkan pemanfaatan teknologi web scraping untuk mengambil data dari Google Maps. Teknik ini diajarkan agar pelaku UMKM mampu memetakan potensi pasar, meningkatkan visibilitas usaha secara daring, serta memperluas jangkauan konsumen.

Seluruh rangkaian kegiatan dipandu secara aplikatif oleh Tri Rochmadi dan Eko Setiawan dari Universitas Alma Ata, sehingga setiap sesi diskusi berlangsung interaktif dan mudah dipahami oleh peserta.

Dekan Fakultas Teknik UPB, Putri Anggun Sari, menyampaikan bahwa kalangan akademisi siap mendampingi UMKM secara berkelanjutan, baik melalui penguatan teori maupun praktik langsung di lapangan.

Hal senada disampaikan Ketua UMKM Sedulur Bakul Jogomukti, Maryoto. Ia mengaku sangat terbantu dengan materi pendampingan yang dinilai menyentuh langsung permasalahan sehari-hari pelaku UMKM.
“Kami berharap ada tindak lanjut dari program kerja sama ini. Mewakili teman-teman UMKM, kami hanya bisa menghaturkan terima kasih,” ujarnya.

Sebagai penutup, Wakil Rektor I Universitas Pelita Bangsa, Supriyanto, menyampaikan bahwa kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan naskah kerja sama sebagai simbol komitmen jangka panjang antara perguruan tinggi dan sektor UMKM. Kerja sama tersebut merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma ketiga, yakni pengabdian kepada masyarakat.

“Apalah artinya ilmu yang dipelajari dan diteliti jika tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ilmu tidak boleh hanya menjadi menara gading di kampus,” tegasnya.

Ia berharap, kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong UMKM Sedulur Bakul Jogomukti berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan berdaya saing di masa depan. (Kusnadi – KIM Berbah)




Tanamkan Pemahaman Ibadah Sejak Dini, MAN 4 Sleman Gelar Praktik Manasik Haji

Sleman — Sebagai upaya menanamkan pemahaman ibadah sejak dini, MAN 4 Sleman menyelenggarakan manasik haji di Kawasan Wisata Edukasi Religi Qalbu, Dusun 2 Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026).  Kegiatan diikuti 184 siswa kelas X, dengan 12 kakak pendamping kelas XI, dan 19 guru pembimbing. Kegiatan manasik haji merupakan bagian dari pembelajaran fiqih aplikatif dan kontekstual. 

Kegiatan praktik manasik haji berlangsung mulai pukul WIB hingga WIB. Sejak awal hingga akhir kegiatan, para siswa tampak antusias, serius dan tertib mengikuti setiap tahapan manasik dengan pendampingan guru serta petugas.

Dalam kegiatan tersebut, siswa mempraktikkan rangkaian ibadah haji, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, tawaf, sa’i, hingga tahallul. Selain praktik teknis, siswa juga dibekali pemahaman makna spiritual setiap prosesi ibadah haji agar tidak sekadar bersifat ritual, tetapi juga membentuk kesadaran nilai-nilai keislaman.

Menurut Koordinator kegiatan, Dzulhaq Nurhadi, Wisata Edukasi Religi Qalbu dinilai sangat mendukung proses pembelajaran. Miniatur dan tata letak yang menyerupai kondisi di Tanah Suci membantu siswa membayangkan sekaligus merasakan suasana pelaksanaan ibadah haji secara lebih nyata.

Kepala MAN 4 Sleman, Ahmad Arif Makruf menegaskan praktik manasik haji memiliki nilai strategis dalam pembentukan karakter religius siswa.

“Kami berharap kegiatan manasik haji ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis tentang pelaksanaan ibadah haji. Tetapi juga menanamkan nilai keikhlasan, kedisiplinan, kesabaran, serta kebersamaan. Nilai-nilai tersebut penting sebagai bekal siswa dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Arif menambahkan pembelajaran berbasis praktik merupakan komitmen MAN 4 Sleman dalam menghadirkan pendidikan bermakna, seimbang antara aspek pengetahuan, sikap, dan spiritualitas.

Melalui kegiatan manasik haji ini, juga diharapkan para siswa memiliki kesiapan pengetahuan dan sikap ketika suatu saat Allah SWT memanggil mereka menjadi tamu-Nya di Tanah Suci, serta tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berwawasan keislaman yang kuat.

“Saya merasa senang mengikuti kegiatan manasik haji ini, dapat merasakan langsung suasana ibadah haji meskipun masih dalam bentuk simulasi,” ujar Alan Ravega, salah satu siswa.    

Sementara siswa lainnya, Muhammad Faiz juga ikut memberikan tanggapannya. Ia mengaku terkesan saat melakukan lontar jumroh.

“Senang bisa praktek melempar batu kerikil ke tiga titik Jumrah Ula, Jumrah Wusth,” ujarnya. (Edy – KIM Sumber Biwara Moyudan)




Dinas Perpusarsip Sleman Sosialisasikan Kode Klasifikasi Arsip Terbaru kepada Pamong Kalurahan Condongcatur

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang difasilitasi Kapanewon Depok melaksanakan Sosialisasi Kode Klasifikasi Arsip terbaru sesuai Keputusan Bupati (Kepbup) Sleman Nomor 18.1/ Sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang Sasana Wicara Lt. 2 Kantor Kalurahan Condongcatur, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Sleman dan Kapanewon Depok dan dihadiri langsung oleh Panewu Depok beserta jajaran, Carik, Kaur Tata Laksana Kalurahan Condongcatur, Perwakilan Dukuh dan staf Kalurahan Condongcatur.

Carik Condongcatur, Riska Dian Nur Lestari dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan Arsip di Kalurahan Condongcatur sudah mulai tertata dengan baik dan rapi setelah mendapat bimbingan beberapa kali dari Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Sleman.

“Aplikasi SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah) juga telah mulai digunakan pada tahun 2026 ini, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan surat masuk dan keluar. Sehingga proses pengelolaan surat dapat dilakukan lebih cepat, akurat dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik, serta layanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan pengelolaan surat yang lebih efisien,” ungkapnya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Depok, Riana Supriyani, mengharapakan kalurahan di wilayah Kapanewon Depok dapat mulai menggunakan aplikasi Simarda dan Srikandi, dalam surat menyurat dan pengelolaan arsip sehingga dapat lebih baik dan efisien.

“Aplikasi Simarda dan Srikandi dapat membantu mengelola arsip secara digital, sehingga proses pencarian dan pengambilan arsip menjadi lebih cepat, akurat dan lebih baik. Penggunaan aplikasi Simarda dan Srikandi diharapkan dapat membantu kalurahan meningkatkan pengelolaan arsip dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Adapun materi sosialisasi disampaiakan oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan Sistem dan Pelayanan Kearsipan Bidang Pengembangan Sistem dan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Betty Indriati. Pada kesempatan itu, Betty menjelaskan tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman perangkat kalurahan tentang pentingnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, sesuai dengan regulasi kearsipan terbaru.

Kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diatur untuk menata berkas berdasarkan urusan pemerintahan, fungsi, dan tugas unit kerja, berdasarkan pedoman terkini (Kepbup Sleman Nomor 18.1 Tahun 2025). Sistem ini menggunakan kombinasi angka untuk mempermudah pengelolaan surat, pemberkasan, dan penyusutan arsip.

“Kode klasifikasi arsip terbaru ini mengacu pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2022, yang memiliki struktur hierarkis tiga digit atau lebih. Struktur Kode Klasifikasi Arsip (Umum/Primer) dilingkungan Pemerintah Daerah seperti kode angka 000 untuk Umum, 100 untuk Pemerintahan, 200 untuk Pembangunan, 300 untuk Keamanan /Ketertiban, 400 untuk Kesejahteraan Rakyat, 500 untuk Perekonomian, 600 untuk Pekerjaan Umum dan Ketenagaan, 700 untuk Pengawasan, 800 untuk Kepegawaian, 900 untuk keuangan,” jelas Betty.

Panewu Depok, Djoko Muljanto mengatakan arsip dapat mendukung terwujudnya good government, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Sehingga harus dikelola dengan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Arsip memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya good government, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan pengelolaan arsip yang baik dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat, Arsip juga dapat menjadi bukti pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” jelasnya. (Wasana /KIM Depok)




Musrenbang Kapanewon Gamping 2027 Perkuat Transformasi Digital dan Integritas Pemerintahan

Sleman – Pengarahan Tim Pembina Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sleman menjadi bagian penting dalam Musrenbang Kapanewon Gamping Tahun 2027, yang digelar di Ruang Rapat Wirasuta Lantai II Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Kamis (5/2/2026).

Musrenbang Kapanewon Gamping Tahun 2027 diikuti oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Gustan Ganda, Panewu Gamping, Suyanto, Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Gamping, perwakilan organisasi perangkat daerah, lurah, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif.

Kegiatan Musrenbang yang dipandu oleh Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat kalurahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sleman, sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Hanggya Hari Untoro selaku Tim Pembina Musrenbang Kabupaten Sleman dalam paparannya menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2027 yaitu ‘Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Transformasi Digital yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas’. Tema tersebut mengandung makna strategis sebagai arah utama pembangunan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tata kelola modern.

Hanggya pun mengingatkan agar setiap usulan program dan kegiatan disusun berdasarkan data yang valid, analisis kebutuhan yang matang, serta memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

“Hal ini dinilai penting agar usulan yang diajukan memiliki peluang lebih besar untuk diakomodasi dalam perencanaan tingkat kabupaten,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hanggya menyebutkan enam indikasi prioritas pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2027 antara lain penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kinerja sektor unggulan dan potensial, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Perlu sinergi antar perangkat daerah, kapanewon, dan kalurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Koordinasi yang baik mampu mencegah tumpang tindih program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Gustan.

Menurutnya, tata kelola yang berintegritas juga diwujudkan melalui perencanaan yang berbasis data, penganggaran yang tepat sasaran, serta sistem pengawasan yang efektif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat kontrol dan evaluasi.

Dengan integrasi antara transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan masyarakat secara adil. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)