Optimalkan Pembangunan dan PBB, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Targetkan Kinerja Unggul di Tahun 2026

Sleman — Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perdana di tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Kalurahan pada Senin (12/1/2026). Forum strategis ini difungsikan sebagai wadah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun sebelumnya sekaligus penguatan kinerja pelayanan publik guna menyongsong target tahun anggaran berjalan.
Penjabat Lurah Maguwoharjo, Isti Farajoh, dalam paparannya menyampaikan bahwa proses pemantauan terhadap berbagai proyek fisik maupun non-fisik di wilayah Maguwoharjo telah tuntas dilaksanakan. Ia memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai dengan cetak biru perencanaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran menjadi poin utama yang ditegaskan agar setiap rupiah dana desa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Selain sektor pembangunan, sektor pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sorotan utama dalam rakor tersebut. Isti mengungkapkan bahwa capaian penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Kalurahan Maguwoharjo pada tahun 2025 tercatat sebagai salah satu yang terbaik di tingkat Kabupaten Sleman. Prestasi ini dianggap sebagai fondasi kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat di masa depan.
“Target penerimaan PBB pada tahun 2025 sebesar 80 persen berhasil kita lampaui dengan capaian akhir menyentuh angka 88,89 persen. Ini merupakan buah dari kerja keras kolektif antara pemerintah kalurahan, para dukuh, serta tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam membangun daerah melalui pajak,” ujar Isti Farajoh di hadapan peserta rapat.
Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka capaian tersebut. Sebagai langkah inovatif, pihak kalurahan akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah warga dalam menunaikan kewajibannya. Penyebarluasan informasi mengenai kanal pembayaran dan tenggat waktu akan dilakukan secara masif melalui website resmi serta akun media sosial kalurahan agar lebih aksesibel bagi kaum milenial maupun pelaku usaha.
“Kami ingin sistem informasi kita lebih menjangkau masyarakat luas. Melalui optimalisasi media digital, masyarakat tidak perlu lagi bingung mengenai tata cara bayar atau mengecek tagihan mereka. Harapannya, efisiensi ini akan linear dengan peningkatan realisasi pajak di tahun ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Carik Maguwoharjo, Heri Santoso, memaparkan mengenai kebijakan jaring pengaman sosial. Terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun ini, alokasi penerima telah diputuskan melalui mekanisme yang ketat. Setiap padukuhan di wilayah Maguwoharjo ditetapkan akan menyasar dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Penetapan jumlah penerima tersebut sudah didasarkan pada ketentuan regulasi terbaru dan hasil musyawarah desa yang mendalam. Kami sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga secara objektif agar bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan yang paling membutuhkan,” ucap Heri Santoso.
Rapat koordinasi ini menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo yang ingin menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, optimalisasi pendapatan daerah, dan penguatan perlindungan sosial. Sinergi antara birokrasi kalurahan dan masyarakat diharapkan terus terjaga demi mewujudkan Maguwoharjo yang lebih maju dan berkeadilan (Athiful/KIM Depok).



