Sarasehan FKDM Upaya Strategis Tingkatkan Kepekaan Sosial dan Stabilitas Keamanan

Sleman – Untuk memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman menggelar sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kegiatan yang mengusung tema ‘Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Upaya Deteksi Dini, Cegah Dini Potensi Konflik Sosial dan Gangguan Kamtibmas’ tersebut berlangsung di Omah Kalipari, Gamping, Sleman, Selasa (18/11/2025).

Melalui forum ini, warga didorong untuk lebih peka terhadap dinamika sosial di lingkungan masing-masing, termasuk membaca tanda-tanda awal kerawanan yang sering kali muncul dari persoalan kecil. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci, karena merekalah pihak yang pertama kali mengetahui perubahan situasi di wilayahnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sleman, Samsul Bakri didampingi Panewu Gamping, Suyanto, Komandan Koramil 17/Gamping, Kapten Infanteri Wahyani, dan Koordinator Wilayah Sleman Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Adi Riyanto.

Sarasehan yang dipandu Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Gamping, Bambang Nurdianto diikuti oleh pengurus dan anggota FKDM Kapanewon Gamping sejumlah 30 orang. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah ingin menegaskan bahwa menjaga harmoni bukan hanya urusan aparat pemerintah atau keamanan, tetapi kerja besar bersama seluruh elemen warga.

“Kehadiran FKDM di akar rumput menjadi pintu awal untuk mendengarkan suara masyarakat serta membaca tanda-tanda perubahan sosial,” terang Samsul Bakri dihadapan peserta.

Ia pun menekankan bahwa upaya kewaspadaan dini tidak bisa dilakukan secara parsial. Banyak konflik sosial berawal dari persoalan kecil seperti kesalahpahaman antarwarga, isu ekonomi, hingga informasi bohong yang kemudian membesar karena kurangnya komunikasi dan pemetaan masalah sejak awal.

“Karena itu, sarasehan seperti ini menjadi jembatan penting untuk membangun sistem deteksi dini yang lebih kuat,” tandas Samsul.

Sementara itu, Panewu Gamping, Suyanto menyoroti pentingnya membangun budaya komunikasi terbuka antar warga, terutama melalui forum-forum lokal seperti rukun warga, paguyuban, kelompok keagamaan, hingga komunitas pemuda.

“Ketika ruang pertemuan hidup, maka isu yang berpotensi menimbulkan konflik dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah besar,” ungkapnya.

Selanjutnya, Suyanto mendorong agar FKDM memberikan literasi digital terhadap masyarakat sebagai bagian dari upaya cegah dini. Di era ketika informasi menyebar dengan sangat cepat, kesalahan membaca situasi atau percaya pada kabar yang tidak benar bisa menimbulkan keresahan. Sehingga, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali sumber informasi yang valid serta tidak mudah terpancing provokasi.

Para peserta pun menyadari bahwa menjaga keamanan bukan hanya soal mencegah tindakan kriminal, tetapi merawat relasi sosial yang sehat. Melalui FKDM, masyarakat Gamping diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membaca tanda-tanda kerawanan sosial dan menyampaikan laporan secara tepat kepada pihak terkait. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)




BPKal Mororejo Studi Tiru ke Logandeng: Perkuat Sinergi dan Inovasi Pemerintahan Kalurahan

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Mororejo, Kapanewon Tempel, melaksanakan kegiatan studi tiru ke Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Gunungkidul, pada Rabu (19/11/2025).

Rombongan dipimpin oleh Ketua BPKal Mororejo, Yoni Nur Adi Susanto dan diikuti seluruh jajaran pengurus BPKal. Lurah Mororejo, Jaka Ristanta beserta pamong kalurahan turut hadir mendampingi agenda peningkatan kapasitas ini.

Saat tiba, rombongan disambut hangat oleh Ketua BPKal Logandeng Edi Purwanto, Lurah Logandeng, Supardi bersama pengurus BPKal dan pamong kalurahan lainnya. Penyambutan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebelum memasuki sesi diskusi utama.

Ketua BPKal Mororejo, Yoni Nur Adi Susanto menegaskan bahwa kegiatan studi tiru ini merupakan langkah strategis untuk memperluas wawasan pengurus dan mempelajari praktik baik dari kalurahan lain.

“Kami ingin belajar dari pengalaman nyata yang telah berjalan di Logandeng. Banyak hal terkait pola komunikasi, mekanisme musyawarah, hingga strategi kolaborasi yang bisa kami terapkan di Mororejo,” ujarnya.

Dalam dialog kelembagaan, kedua pihak saling memaparkan program unggulan dan inovasi yang telah dijalankan. BPKal Logandeng menjelaskan berbagai pendekatan yang mereka gunakan dalam pengawasan, penyusunan regulasi, serta penguatan partisipasi masyarakat, termasuk sinergi erat antara BPKal dan pemerintah kalurahan.

Ketua BPKal Logandeng, Edi Purwanto pun memberikan apresiasi atas kunjungan BPKal Mororejo.

“Kami sangat terbuka untuk berbagi praktik baik. Pertukaran pengalaman seperti ini penting untuk memperkuat peran BPKal di masing-masing kalurahan,” ungkapnya.

Lurah Logandeng, Supardi juga menyampaikan dukungan penuh dan berharap kunjungan tersebut membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

“Kami senang dapat menerima tamu dari Mororejo. Semoga pertemuan ini membuka ruang kerja sama yang lebih erat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Lurah Mororejo Jaka Ristanta mengaku terinspirasi oleh berbagai program yang telah dijalankan Logandeng.

“Ini menjadi kesempatan berharga bagi kami. Banyak inovasi Logandeng yang bisa menjadi referensi untuk diterapkan di Mororejo,” jelasnya.

Kegiatan studi tiru ditutup dengan tukar menukar cinderamata, foto bersama dan komitmen memperkuat komunikasi antar-BPKal demi mendorong sinergi, inovasi, dan kemajuan pemerintahan kalurahan di wilayah DIY. (SBD Kim Tempel)




Urgensi Manajemen Pengelolaan Pemilu dalam Renstra KPU 2025–2029

Sleman – Tata kelola manajemen pemilu yang baik adalah sistem yang memastikan Pemilu diselenggarakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan mandat konstitusi dan tuntutan publik.

Hal tersebut disampaikan Dr. Rafih Sri Wulandari selaku narasumber dalam rapat koordinasi penyusunan dan pembahasan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tahun 2025 – 2029, yang berlangsung di Sahid Hotels, Babarsari, Sleman, Selasa (18/11/2025).

Dalam forum itu, KPU mengundang mahasiswa, mantan penyelenggara teknis pemilu, organisasi keagamaan, serta berbagai organisasi masyarakat, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta untuk diminta memberikan masukan kepada KPU sebagai bahan penyusunan rencana strategis (Renstra).

Diskusi yang dipandu mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa pun menjadi momentum bagi KPU untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Berbagai catatan mengenai logistik, daftar pemilih, dan proses rekapitulasi dievaluasi secara mendalam untuk memperbaiki tata kelola ke depan.

“Di sinilah manajemen pengelolaan pemilu memainkan peran penting dengan mengubah pengalaman lapangan menjadi strategi yang lebih efektif dan siap menghadapi kompleksitas pemilu 2029,” tandas Dr. Rafih.

Manajemen pengelolaan pemilu menjadi sorotan utama sebagai faktor penentu keberhasilan pemilu yang berintegritas. Diskusi intens mengalir, menandakan kesadaran kolektif bahwa kualitas pemilu sangat bergantung pada tata kelola yang terencana, terukur, dan adaptif.

Pembahasan mengerucut pada kebutuhan memperbaiki struktur manajemen pemilu dari pusat hingga daerah. KPU RI menekankan perlunya memperkuat mekanisme supervisi, standardisasi prosedur, serta peningkatan kapasitas penyelenggara di semua tingkatan. Dengan manajemen yang baik, kesalahan teknis dapat diminimalkan, dan pelayanan terhadap pemilih maupun peserta pemilu dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, Dr. Rafih menyebutkan bahwa tata kelola manajemen pemilu mencakup tata kelola kelembagaan (Institutional Governance), akuntabilitas dan transparansi, serta transparansi dan partisipasi publik. Menurutnya, independensi dan profesionalisme penyelenggara terkait regulasi internal yang mencakup Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan Standar Operasional Prosedur yang jelas mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pusat hingga di tingkat tempat pemungutan suara (KPPS).

Selain itu, pentingnya manajemen pengelolaan pemilu bukan hanya soal mengatur teknis hari pencoblosan, melainkan memastikan seluruh rangkaian proses berjalan secara sistematis sejak awal. Renstra menjadi instrumen kunci untuk mengintegrasikan visi jangka panjang dengan langkah-langkah operasional di lapangan.

“Tanpa manajemen yang kuat, penyelenggaraan pemilu dapat menghadapi risiko koordinasi yang lemah, inefisiensi anggaran, hingga menurunnya kepercayaan publik,” pungkas Dr. Rafih mengakhiri penjelasannya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)




BPDAS Serayu Opak Progo Gelar Penanaman Bersama Forum Koordinasi Pengelolaan DAS DIY untuk Perkuat Perlindungan Hulu DAS Opak

Sleman — Gerakan pelestarian lingkungan kembali menggema di lereng Gunung Merapi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo bersama Forum Koordinasi Pengelolaan DAS DIY (FKPDAS DIY) menggelar penanaman pohon bersama di kawasan Kandang Kuning Merapi, Umbulharjo, Cangkringan, Rabu (19/11/2025).

Lebih dari 100 peserta terlibat dalam kegiatan ini. Mereka terdiri dari instansi pemerintah, lembaga konservasi, komunitas lingkungan, serta masyarakat sekitar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kepala Balai Taman Nasional Merapi, Kepala Balai PS, perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta berbagai komunitas seperti KSB Merapi, Kali Kuning View, Alas Bendo, Tempuran View, dan komunitas Kandang Kuning.

Pada sesi utama, dilakukan penyerahan simbolis bibit tanaman kepada para ketua komunitas. Hal itu sebagai penguatan peran masyarakat dalam rehabilitasi lahan. Selanjutnya seluruh peserta melakukan penanaman bersama di titik-titik yang telah disiapkan.

Kepala BPDAS Serayu Opak Progo, Rochimah Nugrahini menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis menjaga keberlanjutan hulu DAS Opak dari ancaman erosi, sedimentasi, dan potensi bencana.

“Merapi bukan hanya warisan alam, tetapi juga sumber kehidupan. Kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat adalah kunci menjaga DAS tetap lestari,” ujarnya.

Ketua KSB Merapi Rescue, Sriyono menambahkan bahwa keterlibatan komunitas dalam kegiatan lingkungan di kawasan Merapi adalah bentuk komitmen relawan dan warga dalam menjaga ruang hidup mereka.

“Kami yang tinggal di Lereng Merapi merasakan langsung pentingnya menjaga kawasan hulu. Penanaman ini bukan hanya simbolis, tetapi komitmen nyata untuk menjaga tanah, air, dan keselamatan generasi berikutnya,” ujar Sriyono.

Sebanyak 15 warga Kandang Kuning Merapi ikut terlibat langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan hanya dapat berhasil jika dilakukan melalui gerakan kolektif masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa momentum penanaman bersama ini mampu memperkuat perlindungan hulu DAS Opak serta menjaga keseimbangan ekologis Merapi, demi keberlanjutan kehidupan masyarakat Yogyakarta. (ESK – KIM DSN NGAGLIK)




Margorejo Gelar Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Publik, Dorong Aparatur Kalurahan Tingkatkan Layanan

Sleman — Upaya peningkatan kualitas layanan publik kembali diperkuat melalui kegiatan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digelar di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo pada Rabu, (19/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pamong kalurahan, tokoh masyarakat serta perwakilan lembaga kemasyarakatan. Acara tersebut diselenggarakan untuk memberikan pemahaman teknis yang lebih terstruktur mengenai penyusunan standar pelayanan yang wajib diterapkan di tingkat kalurahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan beserta perangkat kalurahan lainnya seperti Carik, para Kasi, Kaur, anggota BPKal, TP PKK, serta perwakilan masyarakat dari berbagai padukuhan.

Dua narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman dihadirkan untuk memberikan materi, yaitu Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan, Y. Purnama Kristiawan, dan Ketua Tim Kerja Administrasi Pemerintah Kalurahan, Benedicta Octiana Nugroho, serta Subkoordinator Pelayanan Bagian Organisasi Setda Sleman, Nursatyo Nugroho.

Materi inti bimtek merujuk pada pedoman resmi yang disajikan melalui learning resource digital.  Peserta dapat mengakses dokumen pendukung melalui tautan dan QR Code yang disediakan penyelenggara.

Dalam pemaparannya, Y. Purnama Kristiawan menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan publik harus dimulai dari kepastian prosedur. “SPM dan SOP bukan sekadar dokumen administratif. Ini adalah komitmen pelayanan yang memastikan masyarakat memperoleh kepastian waktu, kepastian alur, hingga kepastian tanggung jawab petugas,” ujarnya.

Sementara, Benedicta Octiana Nugroho menerangkan bahwa digitalisasi layanan harus diikuti dengan kesiapan aparatur. “Perangkat kalurahan harus adaptif. Standar pelayanan hari ini menuntut kecepatan, ketepatan, dan kemudahan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Benedicta juga menambahkan pentingnya konsistensi implementasi setelah dokumen SPM dan SOP disusun. “Banyak instansi sudah punya SOP tetapi tidak dijalankan. Tantangan kita adalah memastikan dokumen itu hidup dan menjadi pedoman kerja sehari hari sehari-hari,” imbuhnya.

Narasumber ketiga, Nursatyo Nugroho memberi penekanan pada aspek inovasi pelayanan. “Standar pelayanan bukan untuk membatasi, tetapi menjadi dasar bagi kalurahan untuk berinovasi. Ketika standar jelas, inovasi bisa berjalan lebih terukur dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pelayanan.

“Kami di Margorejo berkomitmen memberikan layanan yang semakin baik. Bimtek ini bukan hanya formalitas, tapi bekal agar pamong bisa bekerja lebih profesional dan lebih dekat dengan kebutuhan warga,” tegasnya.

Ia berharap materi yang disampaikan narasumber dapat diimplementasikan secara konsisten. “Setiap perangkat punya tanggung jawab untuk memastikan masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, transparan, dan tanpa berbelit-belit,” tandasnya.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi serta pemahaman teknis melalui tautan materi dan kode QR sebagaimana ditampilkan dalam ruang pertemuan. Dengan berlangsungnya bimtek ini, Kalurahan Margorejo diharapkan mampu memperkuat reformasi pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.

Melalui bimtek ini, pemerintah kalurahan diharapkan dapat menyempurnakan standar-standar layanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat, hingga layanan kemasyarakatan lainnya.

Kegiatan serupa dijadwalkan akan terus dilaksanakan sebagai upaya konsisten Pemkab Sleman dalam memperkuat reformasi birokrasi di tingkat paling dekat dengan masyarakat. (SBD/Kim Senyum Tempel)