DLH Sleman Sosialisasikan Pembangunan Transfer Depo Sampah di Moyudan

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat upaya penanganan sampah untuk mewujudkan target Sleman Tuntas Sampah 2029. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembangunan transfer depo sampah di 10 kapanewon, termasuk Kapanewon Moyudan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, Sugeng Riyanta, dalam kegiatan sosialisasi rencana pembangunan transfer depo sampah di Pendopo Kalurahan Sumbersari, Moyudan, Selasa (13/10/2026).

Sugeng menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada 2026 mencapai jiwa. Dengan rata-rata timbulan sampah sebesar 0,53 kilogram per jiwa per hari, volume sampah yang dihasilkan diperkirakan mencapai 602 ton per hari.

Sampah permukiman menjadi penyumbang terbesar, yakni 67,9 persen. Sementara itu, berdasarkan jenisnya, sampah makanan mendominasi dengan persentase 42,81 persen.

Menurut Sugeng, penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan mendorong perlunya pengembangan sistem penanganan sampah yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, Pemkab Sleman merencanakan pembangunan 10 transfer depo sampah, dengan rincian tiga lokasi pada 2026 dan tujuh lokasi pada 2027.

“Pembangunan transfer depo ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Sleman Tuntas Sampah 2029. Dengan rincian 3 transfer depo di tahun 2026, dan 7 transfer depo pada tahun 2027,” ungkapnya.

Di Kapanewon Moyudan, lokasi yang direncanakan berada di tanah kalurahan wilayah Tiwir, Kalurahan Sumbersari. Sugeng menjelaskan bahwa transfer depo berfungsi sebagai tempat pemindahan sampah, bukan tempat penyimpanan dalam jangka waktu lama.

“Sistemnya sampah yang terangkut dari truk atau kendaraan roda tiga langsung dipindahkan ke dumb truk yang sudah disiapkan,” jelasnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, rencana pembangunan mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan Kapanewon Moyudan, Rukmono Makhpram selaku Kepala Jawatan Kemakmuran, unsur kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat.

Rencana pembangunan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses persiapan agar dapat direalisasikan pada 2026. Keberadaan transfer depo diharapkan mendukung kelancaran pengangkutan sampah sekaligus memperkuat upaya penanganan sampah di Kabupaten Sleman. (Giek/KIM Moyudan)




Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Jadi Kunci Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sleman – Peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan sosial yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada perlindungan penerima manfaat.

Hal tersebut disampaikan Minardi dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta dalam Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Sleman di Ruang Nakula Lantai 3, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 70 LKS dari berbagai wilayah di Kabupaten Sleman.

“Mengapa sertifikasi SDM kesejahteraan sosial penting? Karena ketika kita menggarap SDM dengan baik, pelayanan akan semakin berkualitas dan penerima manfaat juga akan lebih terlindungi,” ujar Minardi.

Ia menjelaskan, SDM kesejahteraan sosial mencakup Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), relawan sosial, dan penyuluh sosial. Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi diharapkan memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sesuai bidang dan standar pelayanan.

Lebih lanjut, Minardi juga membahas landasan hukum, persyaratan, serta sasaran sertifikasi SDM kesejahteraan sosial tahun 2026. Sasaran tersebut antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping rehabilitasi sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan pengurus LKS.

Kompetensi SDM kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan, etika profesi, serta kemampuan memahami kebutuhan penerima manfaat. Kompetensi tersebut diperlukan dalam berbagai tahapan pelayanan, mulai dari asesmen kebutuhan, perencanaan intervensi, pendampingan, hingga evaluasi layanan.

Melalui forum ini, LKS diharapkan semakin memahami pentingnya pengembangan kapasitas SDM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kabupaten Sleman. Sertifikasi juga diharapkan tidak sekadar menjadi pengakuan administratif, tetapi diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, pelayanan kesejahteraan sosial diharapkan semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




Perkuat Sinergi Pelayanan Sosial, Forum LKS Sleman Teguhkan Komitmen Lindungi Kelompok Rentan

Sleman – Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten Sleman memperkuat sinergi antarlembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro, saat membuka Forum LKS Kabupaten Sleman di Ruang Nakula Lantai III, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan 70 LKS dan dihadiri jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sleman serta pengurus Forum LKS.

Dalam sambutannya, Wawan menegaskan bahwa LKS merupakan mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Forum LKS ini harus menjadi jejaring yang kuat dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat. Sinergi antara Dinas Sosial, LKS, pekerja sosial, dan berbagai unsur pendukung lainnya sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.

Selain memperkuat koordinasi, Wawan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dari 125 LKS yang ada di Kabupaten Sleman, sebanyak 91 lembaga telah terdaftar. Oleh karena itu, lembaga yang belum terdaftar didorong untuk memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas sesuai ketentuan.

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aturan harus tetap menjadi payung hukum. Karena itu, setiap LKS perlu memahami dan memenuhi ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelayanan sosial dapat berjalan sesuai dengan regulasi,” pesannya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Sleman juga mengalokasikan hibah sosial sebesar Rp166 juta bagi LKS. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran lembaga dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Wawan turut menyoroti berbagai tantangan sosial, termasuk persoalan penelantaran lanjut usia (lansia). Menurutnya, penanganan masalah sosial memerlukan langkah antisipatif dan kerja sama berbagai pihak, terutama dalam memberikan perlindungan kepada anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Melalui Forum LKS, para pengelola lembaga diharapkan dapat berbagi pengalaman, menyelaraskan program, meningkatkan kapasitas organisasi, serta memperluas jangkauan pelayanan sosial sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, LKS, pekerja sosial, dan unsur terkait lainnya, pelayanan sosial di Kabupaten Sleman diharapkan semakin optimal, inklusif, dan berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




Peneliti UGM: Bhinneka Tunggal Ika Harus Dihidupkan melalui Keteladanan Sejak Dini

Sleman – Penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda perlu dilakukan melalui keteladanan nyata sejak usia dini, tidak sekadar melalui hafalan semboyan negara atau pembelajaran di sekolah. Keluarga, masyarakat, dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang toleran dan menghargai keberagaman.  

Hal tersebut disampaikan peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Diasma Sandi Swandaru, saat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Ruang Wacana Loka, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (13/10/2026).

Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut, Diasma membawakan materi bertajuk Bhinneka Tunggal Ika: Pengikat Kedamaian dalam Keberagaman Bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa anak-anak lebih mudah memahami nilai toleransi melalui sikap dan perilaku yang mereka saksikan sehari-hari.

“Toleransi tidak boleh berhenti sebagai ucapan, slogan, atau simbol seremonial. Toleransi harus diwujudkan dalam tindakan nyata: menghormati keyakinan orang lain, tidak melakukan diskriminasi, bersedia bekerja sama, membantu sesama, dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang,” ujarnya.

Menurut Diasma, keluarga merupakan lingkungan pertama pembentukan karakter anak. Keteladanan orang tua dalam menghormati tetangga, membantu sesama, dan menerima perbedaan akan membentuk pandangan anak terhadap keberagaman.

Sementara itu, masyarakat menjadi ruang praktik toleransi melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan musyawarah. Adapun sekolah berperan memperkuat pemahaman kebinekaan melalui pendidikan, interaksi antarsiswa, serta pembiasaan menyelesaikan perbedaan secara damai.

Diasma juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa tantangan berupa penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan konten provokatif. Karena itu, generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, bijak bermedia digital, serta kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi yang memicu perpecahan.

Ia menegaskan, semangat Bhinneka Tunggal Ika yang bersumber dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 tetap relevan sebagai landasan persatuan bangsa di tengah keberagaman.

“Persatuan tidak dibangun dengan menghapus perbedaan, melainkan dengan membiasakan diri hidup bersama, saling menghormati, dan bekerja sama di tengah perbedaan,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Condongcatur, Budi Arto, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga kerukunan, serta menghindari berita bohong dan sikap intoleran yang dapat merusak persaudaraan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya keteladanan dalam menanamkan nilai kebinekaan. Dengan sinergi keluarga, masyarakat, dan sekolah, Bhinneka Tunggal Ika diharapkan tidak sekadar menjadi semboyan, tetapi tumbuh menjadi karakter generasi penerus bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. (Wasana/KIM Depok)




Bakesbangpol DIY Ajak Warga Condongcatur Tangkal Intoleransi dan Radikalisme

Sleman – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar kegiatan penguatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Ruang Wacana Loka, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (13/10/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta ini bertujuan memperkuat persatuan, menumbuhkan toleransi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman intoleransi dan radikalisme di era digital.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota Komisi A DPRD DIY, Satia Rahayu, perwakilan Satgaswil DIY Densus 88 Antiteror Polri, Ipda Bagus, serta peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Diasma Sandi Swandaru.

Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Condongcatur, Budi Arto, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai penguatan wawasan kebangsaan penting untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat dan derasnya arus informasi digital.

“Mari kita terus menjaga toleransi, saling menghormati, bergotong royong, serta menghindari berita bohong dan sikap intoleransi yang dapat merusak persaudaraan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DIY, Satia Rahayu menekankan bahwa keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga.

“Kami mengajak masyarakat meneladani semangat Sumpah Pemuda untuk memperkuat persatuan serta menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda,’ tandasnya.

Sementara itu, perwakilan Satgaswil DIY Densus 88 Antiteror Polri, Ipda Bagus dalam paparannya yang bertajuk Mencegah Radikalisasi dan Kekerasan pada Anak, mengingatkan bahwa potensi penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan kekerasan melalui media sosial.

“Anak-anak dan remaja memerlukan perhatian khusus karena berada dalam fase pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh lingkungan maupun konten digital,” pungkas Ipda Bagus.

Ia pun mendorong orang tua untuk mendampingi penggunaan media sosial, memperhatikan perubahan perilaku anak, serta membangun komunikasi terbuka. Pencegahan radikalisme juga membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Adapun peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Diasma Sandi Swandaru menegaskan bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika perlu ditanamkan sejak dini melalui keteladanan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Toleransi tidak cukup dipahami sebagai konsep, tetapi harus diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menghindari diskriminasi, dan bekerja sama tanpa membedakan latar belakang.

“Persatuan tidak dibangun dengan menghapus perbedaan, melainkan dengan membiasakan diri hidup bersama, saling menghormati, dan bekerja sama di tengah perbedaan,” tegas Diasma.

Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol DIY berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga kebinekaan. Peserta juga diharapkan mampu menjadi teladan dalam menangkal intoleransi serta mewujudkan lingkungan yang aman, rukun, dan harmonis. (Wasana/KIM Depok)