Kebakaran Lahan Meningkat, Tempel Perkuat Pencegahan dan Perlindungan Sumber Air

Sleman – Peningkatan kejadian kebakaran lahan dan ancaman kekeringan menjadi perhatian Pemerintah Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, serta akses kendaraan pemadam yang tidak selalu mudah dapat meningkatkan risiko kebakaran dan memperlambat penanganan. Karena itu, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui kesiapsiagaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan koordinasi lintas sektor.

Persoalan tersebut dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimka) Tempel di Pendopo Kapanewon Tempel, Selasa (13/10/2026). Forum yang melibatkan unsur pemerintahan, TNI, Polri, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman itu membahas peningkatan kejadian kebakaran, kesiapsiagaan menghadapi musim pancaroba, serta penguatan penanganan bencana hingga tingkat kalurahan.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sleman, Gunardi, memaparkan bahwa kejadian kebakaran meningkat signifikan selama Agustus hingga September 2026. Lahan dan kebun menjadi objek yang paling banyak terbakar, disusul bangunan rumah, instalasi listrik atau trafo, peralatan rumah tangga, serta kejadian yang berkaitan dengan pembakaran sampah.

Berdasarkan pemetaan per kapanewon, Tempel termasuk wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tinggi bersama Ngaglik, Depok, Sleman, dan Mlati.

“Sejumlah penyebab kebakaran dapat dicegah melalui perubahan kebiasaan masyarakat. Pembakaran sampah tanpa pengawasan, korsleting listrik, kebocoran gas LPG, serta kelalaian saat menggunakan tungku merupakan beberapa sumber risiko yang perlu diantisipasi,” ujar Gunardi.

Masyarakat diimbau memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, memeriksa selang dan regulator gas secara berkala, serta tidak meninggalkan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Sebelum meninggalkan lokasi, warga juga perlu memastikan api benar-benar padam.

Di wilayah Tempel, pembakaran pelepah salak untuk mempercepat proses pembusukan menjadi salah satu praktik yang perlu diwaspadai. Api yang awalnya terlihat terkendali dapat merambat ketika kondisi lahan mengering atau angin bertiup kencang. Selain itu, bara yang masih tersisa pada tumpukan bahan mudah terbakar berpotensi memicu kebakaran kembali meskipun api sebelumnya tampak padam.

Karena itu, pemeriksaan menyeluruh setelah pemadaman perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa dan mencegah kebakaran berulang.

Selain pencegahan kebakaran, ketersediaan air menjadi persoalan penting yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Lurah Lumbungrejo, M. Misbach Al Hakim, menekankan bahwa kebakaran dan kekeringan perlu diantisipasi dengan memperhatikan faktor penyebab, bukan hanya menangani dampaknya ketika terjadi.

Misbach menyoroti kondisi sumber air di sejumlah wilayah sekitar Sungai Krasak. Ia menyebut wilayah Merdikorejo dan Kembang menghadapi kesulitan air ketika sumur warga mulai mengering. Dalam kondisi tersebut, sumur yang dibangun secara swadaya dan airnya disalurkan ke rumah-rumah menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat.

“Yang perlu kita pikirkan bukan hanya situasi yang terjadi sekarang, tetapi juga penyebabnya. Jangan sampai setiap tahun kekeringan panjang terus menjadi permasalahan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan, Kalurahan Lumbungrejo telah melakukan penanaman pohon keras di kawasan Sungai Krasak pada 2021. Menurut Misbach, upaya penghijauan dan perlindungan sumber air perlu menjadi agenda bersama karena Sungai Krasak merupakan salah satu sumber air bagi sejumlah kalurahan di Kapanewon Tempel.

Ia juga mengusulkan kembali pembangunan embung di Lumbungrejo, tepatnya di sekitar kawasan Taman Merdiko. Usulan tersebut pernah diajukan pada 2023, tetapi belum terealisasi karena kendala pendanaan. Embung diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan pertanian.

Ketersediaan air yang terbatas juga dapat menyulitkan penanganan kebakaran, terutama ketika sumur mengering dan akses kendaraan pemadam menuju lokasi terkendala. Dalam situasi tersebut, petugas dan masyarakat dapat menghadapi kesulitan memperoleh air untuk memadamkan api sehingga risiko penjalaran kebakaran perlu diantisipasi sejak dini.

Untuk itu, Misbach mendorong koordinasi lintas kalurahan dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat perlindungan kawasan Sungai Krasak, melaksanakan penghijauan secara berkelanjutan, serta memperhatikan sistem drainase dalam pembangunan wilayah.

Ia juga mengusulkan agar penebangan pohon diimbangi dengan penanaman kembali di lokasi lain untuk menjaga fungsi lingkungan dalam menyerap dan menyimpan air.

“Kalau hanya sendiri, kita tidak akan mampu. Ini perlu dilakukan bersama-sama untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang pada tahun-tahun mendatang,” katanya. (SBD/KIM Tempel)




Forkompimka Tempel Perkuat Koordinasi, Aduan Warga hingga Keamanan Jalan Jadi Perhatian

Sleman – Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimka) Tempel memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari tindak lanjut aduan warga, gangguan lingkungan, keselamatan lalu lintas, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat Forkompimka Tempel yang digelar di Pendopo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Selasa (13/10/2026). Forum tersebut melibatkan unsur pemerintahan, TNI, Polri, serta instansi terkait untuk mengevaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus membahas berbagai persoalan kewilayahan.

Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang diikuti tindak lanjut konkret. Menurutnya, setiap aduan masyarakat perlu diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan agar penyelesaiannya tidak berhenti pada pembahasan.

Dalam evaluasi ketenteraman dan ketertiban, sejumlah persoalan dilaporkan telah kondusif, di antaranya kebisingan di sekitar pasar, limbah SPPG di Banyurejo, serta persoalan akses keluar tol di Tambakrejo. Sementara itu, keluhan warga Margorejo mengenai pembakaran sampah yang masih berlangsung diminta untuk segera ditindaklanjuti.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa gangguan ketenteraman masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tindak kriminal. Kebisingan, pengelolaan limbah, hingga pembakaran sampah juga dapat mengganggu kenyamanan warga apabila tidak ditangani secara tepat.

“Karena itu, koordinasi antara masyarakat, pemerintah kalurahan, dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan setiap persoalan ditangani sesuai kewenangan. Kejelasan tindak lanjut juga penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penyelesaian atas aduan yang telah disampaikan,” ujar Rasyid.

Di bidang keamanan, Kapolsek Tempel, Kompol Samiyono, menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di wilayah Tempel secara umum relatif kondusif. Namun, kecelakaan lalu lintas, pencurian, penipuan, dan kenakalan remaja masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Sekitar tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam dua bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius sekaligus pengingat bahwa keselamatan lalu lintas perlu menjadi prioritas dalam upaya melindungi masyarakat,” kata Samiyono.

Selain kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kondisi kendaraan, kewaspadaan pengendara, serta perilaku pengguna jalan turut memengaruhi keselamatan. Edukasi kepada masyarakat dan pengawasan di lokasi rawan kecelakaan diperlukan untuk mencegah kejadian serupa.

Aktivitas balap liar di kawasan Jalan Mororejo, termasuk Sempu, Margorejo, dan Karanggawang, juga menjadi perhatian karena berpotensi membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

Penanganan balap liar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah kalurahan, tokoh masyarakat, hingga keluarga. Pengawasan lingkungan dan edukasi kepada generasi muda perlu diperkuat agar upaya menjaga ketertiban tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran terhadap keselamatan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian dan penipuan. Warga diharapkan berhati-hati terhadap tawaran maupun komunikasi yang mencurigakan, menjaga keamanan rumah dan lingkungan, serta segera melaporkan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan kepada pihak berwenang.

Melalui Forkompimka, koordinasi antarlembaga diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pertemuan rutin, tetapi menjadi mekanisme bersama untuk mengidentifikasi, menangani, dan memantau berbagai persoalan kewilayahan secara terarah. (SBD/KIM Tempel)




Musrenbangkal Margorejo Disepakati Tanpa Koreksi, RKP 2027 Segera Disusun

Sleman – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menyepakati rancangan kegiatan pembangunan tahun 2027 tanpa koreksi dari peserta. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani pada akhir forum sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan 2027.

Kesepakatan ini menjadi dasar bagi pemerintah kalurahan untuk melanjutkan proses perencanaan pembangunan ke tahap berikutnya. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan setiap usulan yang disepakati diterjemahkan menjadi program yang terukur, sesuai kemampuan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, mengapresiasi kesepakatan yang dicapai dalam forum tersebut. Menurutnya, persetujuan tanpa koreksi menunjukkan adanya keselarasan perencanaan antara pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dan masyarakat.

“Baru kali ini kami menemukan musyawarah yang langsung disetujui oleh seluruh forum. Ini menandakan perencanaan yang disusun tim lurah, BPKal, dan masyarakat sudah tersinkronisasi,” ujar Rasyid.

Dokumen hasil Musrenbangkal selanjutnya menjadi bahan penyusunan RKP Kalurahan 2027 sebelum memasuki tahapan penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Meski demikian, kesepakatan terhadap rancangan kegiatan tidak serta-merta menjamin seluruh usulan dapat dibiayai. Ketersediaan anggaran tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang dapat direalisasikan.

Rasyid mengingatkan agar usulan yang belum memperoleh alokasi anggaran tetap diperjuangkan melalui berbagai peluang pendanaan.

“Yang belum bisa diberikan anggaran bukan berarti kemudian tidak diusahakan lagi. Itu menjadi tugas kita bersama untuk mencari cara agar nantinya bisa terealisasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPKal Margorejo, H. Edy Triyanto, menegaskan bahwa kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2027 harus mengacu pada hasil musyawarah kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).

Dalam musyawarah kalurahan pada awal September, peserta telah menyepakati daftar kegiatan berdasarkan skala prioritas. Daftar tersebut kemudian dilengkapi dengan rincian nominal anggaran untuk dibahas dalam Musrenbangkal.

“Rencana kegiatan yang akan kita biayai dengan APBKal sudah kita rencanakan dan sepakati bersama,” ujar Edy.

Ia menjelaskan, hasil pembahasan dalam Musrenbangkal tetap sejalan dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.

“Ketika kita cermati bersama-sama, ternyata memang sesuai. Tidak ada rencana kegiatan yang meleset dari rencana muskal pada waktu awal bulan September yang lalu,” katanya.

Untuk menjaga kesesuaian antara hasil musyawarah dan dokumen perencanaan serta penganggaran, BPKal akan menjalankan fungsi pengawasan bersama tim dari Kapanewon Tempel. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan tetap mengacu pada kesepakatan yang telah dibangun bersama. (SBD/KIM Tempel)




Dana Kalurahan Menyusut, Margorejo Susun Strategi agar Pembangunan Tetap Berjalan

Sleman – Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, menetapkan prioritas pembangunan sekaligus mencari sumber pendanaan alternatif agar kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi.

Upaya tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang digelar di GOR Margorejo, Senin (12/10/2026). Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah kalurahan dan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan usulan pembangunan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, mengungkapkan penurunan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) menjadi salah satu tantangan utama. Pendapatan dari pemanfaatan tanah kas kalurahan terdampak ketentuan perizinan alih fungsi lahan yang belum terpenuhi.

“Karena memang kami harus mengindahkan peraturan gubernur yang tidak boleh memungut sewa kepada perusahaan atau pengguna alih fungsi tanah kas desa yang belum mendapatkan izin, PAD kita merosot tajam,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kalurahan harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Kebutuhan mendesak, seperti infrastruktur lingkungan, pelayanan publik, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, pendidikan anak usia dini, dan ketahanan pangan, perlu dipertimbangkan berdasarkan urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat.

Meski begitu, Abdul menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya pembangunan. Pemerintah kalurahan akan mengoptimalkan peluang pendanaan melalui lembaga kemasyarakatan kalurahan (LKK) maupun jalur aspirasi anggota legislatif sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau kita tahu kalurahan tidak punya anggaran lalu mengajukan asal-asalan, tentu tidak akan terlaksana. Maka bisa disiasati dengan mengajukan bantuan melalui LKK dan aspirasi dewan. Jangan sampai kita berkecil hati, kita harus cari solusi agar pembangunan di Margorejo tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam rencana pendapatan tahun anggaran 2027, Kalurahan Margorejo memproyeksikan penerimaan sebesar atau sekitar Rp4,25 miliar. Sumber pendapatan terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa sebesar , diikuti Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp850 juta serta bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp800 juta.

Sementara itu, Pendapatan Asli Kalurahan direncanakan sebesar . Sumber pendapatan lainnya meliputi Dana Desa sebesar , Bantuan Keuangan Provinsi melalui DanaiS sebesar Rp120 juta, dan bunga bank sebesar Rp5 juta.

Komposisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan pendapatan secara cermat agar program prioritas tetap dapat dilaksanakan. Selain mengoptimalkan sumber dana yang tersedia, pemerintah kalurahan juga berupaya mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk memperkuat kemandirian pendapatan.

Salah satu potensi yang akan dikembangkan ialah budidaya kelengkeng varietas Semar. Abdul berharap komoditas tersebut dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat Margorejo.

“Tahun depan, kelengkeng yang selama ini saya gaung-gaungkan akan kita coba booster. Semoga itu nanti bisa menjadi solusi ekonomi baru bagi warga,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Agung Dwi Maryoto, turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperjuangkan program pembangunan yang belum terakomodasi dalam anggaran kalurahan.

“Harapan kami, Bapak dan Ibu dukuh bisa berkolaborasi dengan anggota dewan, baik di Kabupaten Sleman maupun di DPRD DIY,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas peluang pendanaan bagi kebutuhan masyarakat. Agar usulan dapat dipertimbangkan, pemerintah kalurahan dan para pemangku kepentingan perlu menyampaikan kebutuhan secara jelas, disertai alasan, manfaat, serta sasaran penerima program.

Di sisi lain, pemerintah Kalurahan Margorejo berharap penyelesaian perizinan pemanfaatan tanah kas kalurahan dapat membantu memulihkan pendapatan dari sektor tersebut.

Carik Margorejo, Ariyanto Wibowo, berharap proses perizinan dapat diselesaikan sesuai target sehingga potensi pendapatan dari pemanfaatan tanah kas kalurahan dapat kembali dioptimalkan.

“Kami berharap pada pertengahan tahun, sebelum perubahan anggaran 2027, perizinan itu sudah turun. Dengan begitu, pendapatan dari sektor sewa tanah kas kalurahan bisa kita genjot kembali,” katanya. (SBD/KIM Tempel)




Wabup Sleman Lepas Kontingen SOIna DIY ke PESONAS II 2026, Dorong Atlet Tunjukkan Potensi dan Raih Prestasi

Sleman – Wakil Bupati Sleman sekaligus Ketua Special Olympics Indonesia (SOIna) DIY, Danang Maharsa, melepas kontingen SOIna Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan berlaga pada Pekan Special Olympics Nasional (PESONAS) II Tahun 2026 di Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (12/10/2026).

Kontingen SOIna DIY dijadwalkan bertanding di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 14–18 Oktober 2026. Pelepasan ini digelar untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi para atlet berkebutuhan khusus agar mampu unjuk gigi dan mengharumkan nama DIY di kancah nasional.

Ketua Kontingen SOIna DIY, Untung PH, memaparkan bahwa delegasi DIY menerjunkan sebanyak 12 atlet, 6 pelatih, dan 2 ofisial yang akan berlaga pada empat cabang olahraga (cabor), yakni atletik, bulu tangkis, tenis meja, dan bocce.

“Dalam ajang ini, DIY mendapat kesempatan untuk mengirimkan delegasi dan berpartisipasi dalam empat cabang olahraga. Kami berharap para atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Semoga kontingen DIY mampu menorehkan prestasi yang terbaik,” ungkap Untung PH.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh District Governor of Lions Group, CA Tersierra Rosa, yang bangga dapat mendampingi keberangkatan anak-anak bertalenta khusus tersebut.

“Kami memberikan dukungan, semangat, harapan, dan doa bagi anak-anak istimewa kita yang akan membawa nama DIY di Kupang,” ujar Tersierra Rosa.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan pentingnya memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi para atlet disabilitas intelektual untuk mengekspresikan minat serta bakat mereka.

“Ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk menunjukkan kemampuan dan talenta yang mereka miliki. Mari kita dukung bersama agar mereka dapat bertanding dengan penuh semangat, percaya diri, dan memberikan yang terbaik. Semoga seluruh proses pertandingan berjalan lancar, semua diberikan keselamatan dan kesehatan, serta kembali membawa prestasi yang membanggakan,” pungkas Danang Maharsa.