Pemkab Kaji Payung Hukum Pemberian Bantuan Bencana

Sleman – Diawal tahun 2017 ini wilayah Kabupaten Sleman telah dilanda bencana angin kencang dan setidaknya tiga kali bencana angin kencang yang terjadi Minggu ini mengakibatkan puluhan pohon tumbang, rumah rusak dan ada korban meninggal dan luka-luka.

Untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam tersebut Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Sleman sedang mengkaji payung hukumnya. Hal itu untuk menghindari masalah dikemudian hari setelah pengucuran bantuan kepada korban bencana alam.

‪Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Sekda Sleman dan Assek untuk mengkaji payung hukum untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Payung hukum itu bisa berwujud status darurat atau kebijakan bersifat diskresi.‬

‪”Masih terus dikaji apakah nanti berupa status darurat atau apa. Jika memang status darurat, kami bisa mengucurkan dana tak terduga yang jumlahnya mencapai Rp 5,8 miliar,” kata Sri Purnomo, Rabu (11/1).

Menurut Sri Purnomo dari Kajari Sleman juga sudah mendapat masukan, Pemkab bisa mengeluarkan kebijakan bersifat diskresi. ‪Payung hukum lanjut Sri Purnomo,  memang sangat penting untuk mengambil kebijakan Pemkab Sleman.

Mengingat belakangan ini sering terjadi bencana alam angin kencang yang melanda Sleman. Namun Pemkab belum bisa memberikan bantuan kepada korban maupun rumah yang rusak terkena angin kencang. ‬

Dan payung hukum itu dibutuhkan untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari.

‪Disisi lain Sri Purnomo juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati pada musim hujan. Terutama pada saat perubahan ekstrim dari panas dan tiba-tiba hujan deras akan berpotensi terjadi angin kencang. Selain itu, masyarakat diminta tidak berjualan atau beraktivitas di bawah pohon. ‬

“Masyarakat harus meningkatkan kewaspasdaannya perbedaan cuaca yang ekstrim dapat menimbulkan angin kencang,” tutur Sri Purnomo.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts