Pendamping Kalurahan Budaya DIY Gelar Audiensi dengan Bupati Sleman

Sleman – Pendamping Desa Budaya/Kalurahan Budaya Provinsi DIY yang bertugas di Kabupaten Sleman melakukan audiensi dengan Bupati Sleman, Selasa (5/4/2022). Rombongan yang terdiri dari Pengurus Forum Pendamping Desa/Kalurahan Budaya serta Tim Monitoring dan Evaluasi Pendamping tersebut diterima langsung oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah Sleman yang baru.

Joko Saptono mewakili Tim Monitoring yang memimpin audiensi dengan Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.351/Kep/2021, tertanggal 3 November 2021, ditetapkan sebanyak 76 Desa Budaya/Kalurahan Budaya di DIY, di mana 19 di antaranya berada di Kabupaten Sleman.

“Masing-masing Kalurahan ditugaskan dua pendamping, sehingga untuk kabupaten Sleman jumlah pendamping 38 serta 4 personil tim monitoring dan Evaluasi. Di antara 19 terdapat Kalurahan Mandiri Budaya, Rintisan Mandiri Budaya dan Kalurahan Budaya klasifikasi tumbuh,” jelas Joko.

Disampaikan oleh Joko Saptono, audiensi dimaksudkan untuk mendapatkan arahan dari Bupati terkait dengan pelaksanaan tugas pendampingan dan hal-hal penting yang mungkin ditemui di lapangan. “Arahan itu penting untuk dijadikan referensi,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyambut baik dan mendukung kegiatan yang dilakukan para pendamping diwilayah kabupaten Sleman.

Dalam arahanya Kustini meminta para pendamping mampu mendorong masyarakat untuk melakukan upaya aktualisasi, implementasi, dan konservasi potensi budaya yang ada di masyarakat dan dikelola serta dikembangkan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan dimaksud dapat dikembangkan untuk menjangkau peningkatan ekonomi masyarakat,” tutur Kustini.

Lebih lanjut Kustini mengatakan bahwa di setiap wilayah terdapat kearifan lokal dan masing-masing memiliki ciri keunikan dan karakteristik yang berbeda. Tetapi hal tersebut justru menjadi ciri dan keunggulan serta kebanggaan masing-masing daerah.

“Oleh karena itu perlu diangkat, digarap dan dipublikasikan melaui berbagai media, termasuk melalui media sosial. Harapannya dengan digarap secara baik dan menarik agar diketahui oleh khalayak dan dikunjungi. Dengan demikian masyarakat setempat merasakan dampak dan mengimbanginya dengan usaha ekonomi produktif,” imbuh Kustini.

Untuk itu, Kustini meminta agar semua para pendamping di lapangan hendaknya dapat berkolaborasi dan berintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan Pemerintan Kalurahan termasuk lembaga dan masyarakat.

“Dengan demikian maka akan meminimalisir terjadinya gap (jarak) yang terkadang dijumpai di lapangan yang bisa menghambat tercapainya program. Sangat perlu pula kerja sama dengan Dinas Kominfo untuk pembinaan IT dan hal-hal yang berkaitan dengan publikasi dan promosi melalui median sosial,” tandas Kustini. (Tri Joko S/KIM Kalasan)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts