Pengawasan Kinerja Pemkab Harus Ditingkatkan

Sleman – Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman harus ditingkatkan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, dr Sunartono MKes, mengingat penyerapan APBD 2015 sangat rendah. Antara lain, 33 persen dari Rp 2,1 triliun. Begitu pula dengan realisasi fisik yang baru berjalan 44 persen dari keseluruhan rencana pembangunan yang ada.

“Idealnya pembangunan fisik minimal sudah mencapai 50 persen. Tapi ini masih di bawahnya,” tutur Sunartono di Sleman, Jumat (21/8).

Sunartono juga menuturkan, ada keganjilan pada pengajuan RAPBD Perubahan. Di mana serapan APBD rendah, namun sejumlah SKPD mengajukan anggaran yang lebih besar dari sebelumnya. Padahal seharusnya dengan rendahnya penyerapan, anggaran di setiap SKPD harus dikurangi.

“Saya minta BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) lebih konsern mengawasi hal ini. Kalau ada yang minta anggaran perubahan lebih tinggi, tapi penyerapannya rendah, tolong jangan diloloskan,” kata Sunartono.

Sunartono bahkan meminta BPKAD untuk mencurigai hal tersebut dan melaporkannya pada Inspektorat Sleman. Ia kemudian melanjutkan, agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak merasa risih dengan pengawasan yang diselenggarakan. Sebab menurutnya pengawasan memiliki tiga tujuan yang bermanfaat bagi penyelenggara pemerintahan.

Pertama, untuk mencegah penyimpangan. Kedua, pengawasan berperan sebagai tameng untuk mempertahankan pemerintahan. Di antaranya dengan penyesuaian timeline antara rencana dan aplikasi di lapangan. Ketiga, sebagai pendorong bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja lebih baik.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts