Perlu Adanya Perbup Guna Mengatur Pendirian Rumah Ibadah

Gamping – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Gamping besama 16 Kecamatan lain mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman, Senin (23/9/19).

Acara yang digelar di Aula Unit I Pemerintah Daerah Sleman ini dan dipandu oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bakesbangpol Sleman, Sudiro dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Sleman, Hery Dwikuryanto, para Camat di wilayah Kabupaten Sleman, pengurus FKUB Kabupaten Sleman, termasuk Ketua FKUB Kecamatan Gamping, Djoko Purwono didampingi Sekretaris FKUB Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurjahjo.

Dalam paparannya, Hery Dwikuryanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban melindungi setiap warga untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadahnya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

“Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya peraturan Bupati guna mengatur pendirian rumah ibadat dan tempat ibadah agar tidak menjadikan konflik di masyarakat. Selain itu, Badan Kesbangpol menggandeng FKUB melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Hery.

Selain itu diperlukan peran Kementerian Agama dalam pendirian rumah ibadah yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Sidik Pramono. Pendirian rumah ibadah merupakan salah satu faktor yang selalu mewarnai dinamika kehidupan umat beragama di berbagai tempat. Meskipun waktu demi waktu regulasi tentang pendirian rumah ibadah terus diperbaharui, namun bukan berarti kasus-kasus pendirian rumah ibadat dengan serta merta tidak lagi muncul.

“Hal ini bisa kita pahami sebab pendirian rumah ibadah bersentuhan langsung dengan emosi keagamaan. Pendirian rumah ibadat ini rawan menyulut emosi umat beragama, khususnya ketika pendirian itu dianggap bermasalah atau dipermasalahkan oleh pemeluk agama lain atau oleh komunitas dalam intern agama,” tegas Sidik Pramono kepada peserta sosialisasi. (KIM Pararta Guna|Adnan Nurtjahjo)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts