Pilkada, KPU Sleman Ajukan Dana Rp 28 Miliar

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman mengajukan anggaran Rp 28 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan. Dana tersebut diajukan melalui Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan tinggal menunggu persetujuan dari DPRD.

Anggota KPU Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Imanda Yulianto mengatakan dana tersebut sudah diperhitungkan untuk dua putaran langsung. Hanya saja masih belum diketahui anggaran terbesar di bagian apa. Namun berdasarkan beberapa variabel yang dihitung, ditemukan angka tersebut.

“Nantinya dana tersebut akan kami gunakan untuk membayar lembaga ad hock, operasional penyusunan DPT hingga penyediaan logistik. Sampai sekarang kami masih menunggu keputusan apakah pengajuannya disetujui atau tidak karena tergantung dari anggota dewan. Termasuk anggarannya dengan sistem swakelola atau hibah juga belum diketahui secara pasti,” katanya.

Hingga sekarang, KPU Sleman juga baru memulai persiapan pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan hasil rakor di tingkat propinsi, ada wacana pelaksanaan Pilkada dilakukan serentak antara Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul, yakni 10 Mei 2015. Sampai sekarang persiapan Pilkada baru sampai ke penyusunan simulasi tahapan Pilkada. Dalam simulasi tersebut akan disusun tahapan secara pasti yang disesuaikan denga masa akhir jabatan bupati.

“Kami masih menunggu surat pemberitahuan masa akhir jabatan bupati dari DPRD. Begitu tahu, nanti akan ditarik ke belakang guna menentukan kapan tahapan Pilkada dapat dilakukan. Namun kami targetkan setidaknya akhir Desember semua tahapan sudah dapat dimulai,” katanya.

Terkait logistik sisa Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) lalu menurut Imanda tidak dapat dimanfaafkan kembali untuk Pilkada. Sebab sudah dimusnahkan. Apalagi untuk Pileg dan Pilpres anggarannya menggunakan APBN. Sedangkan Pilkada dari APBD. Kecuali untuk bilik dan kotak suara karena berupa barang tidak habis pakai, maka dapat dipergunakan kembali dengan sistem pinjam.

Lebih lanjut Imanda mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pileg dan Pilpres ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Terutama dari segi regulasi. Sebab pada Pileg danPilpres lalu banyak regulasi yang belum fiks. KPU Sleman berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penyelenggaraan Pilkada secara detail. Namun hingga kini, KPU masih terus mendalami aturan terkait Pilkada. Baik dari Undang-undang Pilkada maupun berdasarkan Peraturan KPU.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts