PPK Gamping Terima Bimtek Dari KPU Sleman Lewat Media Digital

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memberikan bimbingan teknis terhadap Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekabupaten Sleman guna menghadapi pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sleman secara serentak yang digelar di masing-masing kantor Sekretariat PPK, Selasa (23/6/2020).

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi juga dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ahmad Shidqi, serta empat komisioner KPU Kabupaten Sleman sebagai narasumber sesuai dengan divisi yang diampu.

Pembekalan diikuti sebanyak 85 anggota PPK yang tersebar di 17 kecamatan sekabupaten sleman, termasuk Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo yang merangkap sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik serta anggota PPK Gamping Divisi Hukum dan Pengawasan, Layung Pertiwi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, M. Mualif, Ketua Divisi Data Informasi, Indriyani Nurzanah, dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya manusia, Puji Astuti.

Mereka menerima paparan materi melalui media digital Zoom Cloud meeting yang diberikan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sleman, Indah Sri Wulandari yang membahas terkait pemutakhiran data pemilih (sesi I), Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sleman, Noor Aan Muhlishoh yang mengupas tentang ketugasan PPK dalam teknis penyelenggaraan (sesi II), Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sleman, Ahmad Baehaqi yang menjelaskan tentang pengawasan internal terhadap kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu (sesi III), serta Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia KPU Sleman, Aswino Wardhana yang memaparkan beberapa hal terkait tata cara melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara digital maupun tatap muka (sesi IV).

Dalam sambutannya Komisioner KPU DIY, Ahmad Shidqi menekankan bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga dalam pelaksanaan tahapan pemilihan harus dilakukan dengan protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

“Berdasarkan pasal 8C Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Adapun Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Covid-19 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020,” tutur Shidqi.

Di sisi lain, Ahmad Baehaqi berpesan kepada seluruh ketua dan anggota PPK sekabupaten sleman agar membangun budaya kerja dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan serta mengurangi banyaknya aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, KPU telah mengatur pengawasan internal dalam peraturan KPU tentang tata kerja penyelenggara pemilu termasuk sekretariatnya.

“Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu agar berintegritas dan professional,” pungkas Baehaqi. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts