Proses Perencanaan Tentukan Arah Pembangunan

Proses perencanaan menentukan arah pembangunan Desa Margoagung di tahun 2021. Demikian antara lain pengarahan yang diberikan oleh Budi Pramono, selaku Panewu Seyegan pada acara Musrenbang RKP Desa tahun 2021 Desa Margoagung pada Kamis (17/9/2020) yang lalu.

Selebihnya Budi Pramono juga mengingatkan bahwa suasana pandemi masih dirasakan oleh masyarakat sehingga kehadiran pemerintah masih sangat diharapkan untuk pemulihan ekonomi sebagai bagian dari social engineering.

“Dana desa diprediksi akan turun, untuk itu proporsi anggaran harus dicermati sehingga penganggaran yang efektif dan efisien dapat dilakukan,” ujar Budi.

Ditambahkan juga oleh Budi, fungsi pemerintah sebagai public services, empowering, dan regulator muaranya pada pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Jumarko dari Puskesmas Seyegan menyoroti kegiatan yang ada kaitannya dengan penanganan stunting di mana pada tahun 2021 Sleman ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting, meskipun angka stunting untuk Desa Margoagung kecil (di bawah 5 %), namun stunting masih menjadi isu nasional.

Hal kedua yang disampaikan oleh Jumarko adalah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), untuk sampai sekarang angka ODGJ untuk Seyegan relatif stabil. Di samping itu, Jumarko juga menyinggung tentang sampah, yang secara kelembagaan di Desa Margoagung belum berjalan.

Dalam kesempatan Musrenbang kali ini, Subagyo Rahayu, Pj Kades Margoagung menyampaikan bahwa RKP Desa tercakup dalam 5 bidang, yang sudah disampaikan sebelumnya melalui musdes. Diingatkan oleh Subagyo bahwa penyusunan RKP Desa melalui pendekatan kebutuhan dan skala prioritas sehingga diharapkan rencana kerja tahun 2021 sesuai dengan harapan dan memberi kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Margoagung.

Selanjutnya oleh Ketua BPD Desa Margoagung, Sigit Praptono, disampaikan bahwa daftar RKP Desa 2021 belum final masih akan direvisi berdasarkan masukan dari warga karena bila mengacu pada tahun 2020 masih banyak terjadi pemotongan.

Sigit juga menyoroti tentang kegiatan fisik yang masih mendominasi (hampir Rp 2 miliar), sedangkan pemberdayaan mencapai Rp 600 juta. Diingatkan oleh Sigit, untuk pengalokasian Dana Desa memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan.

“Desa lebih peduli pada kesehatan, pendidikan, lingkungan, ramah perempuan dan anak,” imbuh Sigit.

Dari 2 anggota Dewan yang hadir, Suharyono, menyampaikan bahwa Musrenbang dilandasi dengan semangat kebersamaan dan skala prioritas.

“Ini artinya dana terbesar di tahun 2021 porsi untuk pemulihan ekonomi. BKK akan turun namun Dewan akan tetap mengawal sampai tuntas,” demikian janji Suharyono.

Sebagai akhir dari kegiatan musrenbang adakah kesepakatan warga yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, perwakilan LKD dan keterwakilan perempuan. Acara yang dimulai pada pukul 09.30 itu berakhir pada pukul 11.30. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts