Rapat Pleno KPU Sleman: Ketua KPU Jelaskan Prosedur Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Periode 2019-2024

Sleman – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman melakukan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Sleman Periode 2019-2024 di Graha Sarina Vidi, Jalan Magelang, Kabupaten Sleman, Rabu, (3/7/2019).

Sebelum rapat pleno dimulai Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi menjelaskan tentang prosedur perhitungan suara serta pembagian kursi para calon terpilih di hadapan partai politik, tokoh masyarakat, instansi pemerintahan, serta Bawaslu Kabupaten Sleman yang menghadiri rapat pleno ini.

“Pembagian kursi DPRD Kabupaten Sleman didasarkan atas perolehan suara sah partai politik pada setiap dapil, yang kemudian suara sah itu dibagi dengan angka-angka ganjil sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” terang Trapsi.

Sesuai dengan Peraturan KPU 5 tahun 2019 suara partai terpilih adalah suara sah partai yang kemudian dibagi dengan bilangan ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya kemudian diambil ditentukan angka terbanyak dari angka pembagi tersebut.

“Jadi semuanya di pos suatu Dapil itu ada 7 kursi maka dari pembagian angka 1, 3, 5, 7, itu diambil angka yang paling tinggi di peringkat 7 itu. Dan kemudian dari situ angka 1-7 itu partai apa saja yang masuk dalam angka 1 sampai dengan 7 tersebut. Kemudian disitu partai tersebut itu nanti akan memperoleh berapa kursi apakah satu, dua, atau tiga itu,” jelas Trapsi Haradi.

Setelah rapat terbuka ini, nantinya pihak KPU akan melakukan penetapan perolehan kursi sekaligus penetapan calon terpilih yang akan menempati kuris kepemimpinan di DPRD Kabupaten Sleman. Setelah itu barulah nama-nama yang terpilih akan memperoleh surat pelantikan.

Trapsi Haryadi menambahkan jika pelantikan tersebut akan terlaksana setelah memperoleh putusan dari Sekretariat DPR yang dikoordinasikan di Kementerian Dalam Negeri. KPU hanya menyuplai nama-nama calon terpilih dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada.

Terkait dengan tenggat waktunya itu adalah 3 hari setelah KPU Sleman menerima surat keterangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun saat ini pihak Mahkamah Konstitusi belum mengirimkan keterangan kepada KPU RI, walaupun sebenarnya melalui peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2019 terkait dengan tahapan jadwal, dimana hal itu seharusnya pada tanggal 1 Juli lalu sudah disampaikan ke KPU RI, sehingga ini posisinya KPU RI juga sedang berkordinasi dengan Mahkamah Konstitusi agar beregerak sesuai dengan jadwal yang ada gitu.

Hingga berita ini diturunkan rapat pleno terbuka masih berlangsung.(Rep Bilqis)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts