Refleksi Pelaksanaan Pemilu 2019 di DIY

Gamping – Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara umum sudah berlangsung sesuai Asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, serta sesuai dengan standar dan prinsip pemilu universal free and fair (pemilu yang bebas dan adil). Tentu sebagai pemilu serentak dengan kompleksitas dan kerumitan prosedur serta keterlibatan penyelenggara ad-hoc yang semakin banyak membuat semakin banyaknya obyek dan subyek yang potensial menyumbang kesalahan dalam pelaksanaan Pemilu.

Atas dasar hal tersebut, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melakukan giat refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 di DIY, Selasa (7/5/2019) di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Acara ini dihadiri beberapa jurnalis media cetak dan pegiat demokrasi. 

Ketua Presidium JaDI DIY, Mohammad Najib memiliki beberapa catatan antara lain: sebagai kota pelajar, di DIY banyak mahasiswa yang berasal dari provinsi lain yang ingin menggunakan hak pilihnya. KPU sudah memberi kemudahan dalam proses pengurusan pindah hak pilih dengan membuka Posko Pelayanan Form A5 di beberapa kampus dengan jumlah mahasiswa banyak.

“Namun kemudahan proses pindah hak pilih tersebut tidak diikuti dengan jaminan ketersediaan surat suara di TPS yang dituju. Akibatnya banyak pemilih pindahan yang kehilangan hak pilihnya”, sebut M. Najib. Di sebagian TPS hal tersebut diatasi dengan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) untuk memberi kesempatan pemilih dengan form A5 yang belum sempat menggunakan hak pilih pada hari lain, ”namun ada sebagian pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dengan PSL tersebut,” tutur M. Najib lagi.

Terkait dengan fenomena ini JaDI DIY merekomendasikan pada KPU agar pada pemilihan umum berikutnya kejadian serupa tidak terulang, KPU perlu memperbaiki tata kelola pelaksanaan pemungutan suara dengan mengelola dan mendistribusikan pemilih A5 secara tersebar pada TPS yang ada di DIY untuk menjamin ketersediaan surat suara.

M.Najib menambahkan, adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) membuktikan bahwa di tingkat pelaksana ad-hoc, khususnya KPPS masih mengalami problem terkait pemahaman prosedur teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan batasan maksimal dua periode bagi penyelenggara pemilu yang memungkinkan hadirnya anggota KPPS baru di banyak TPS membawa konsekuensi adanya kebutuhan terkait standarisasi pemahaman prosedur teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bagi para anggota KPPS.

Meskipun kesalahan tersebut bisa dikoreksi lewat PSU, namun hal itu berimplikasi pada tercederainya asas efisiensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan pemilu. Di samping merepotkan pemilih dan penyelenggara, juga berimplikasi pada penurunan partisipasi pemilih. Terhadap fenomena ini JaDI DIY memberikan rekomendasi agar dalam Pemilu mendatang KPU lebih selektif dalam merekrut Anggota KPPS, dengan melakukan perbaikan mekanisme rekrutmen yang memungkinkan terpilihnya petugas KPPS memiliki kapabilitas yang andal serta memiliki integritas yang tinggi. Peningkatan kapasitas KPPS harus menjadi prioritas penting untuk menjaga integritas pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Selanjutnya, masih ditemukan fenomena perbedaan persepsi dan pemahaman terkait prosedur teknis pelaksanaan pemilu antar jenjang dalam jajaran KPU, jajaran Bawaslu maupun antara KPU dengan Bawaslu. Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu harus memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur teknis pelaksanaan Pemilu untuk menjamin berlangsungnya asas kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu. Terhadap fenomena ini JaDI-DIY merekomendasikan agar dalam pelaksanaan pemilu mendatang, termasuk Pilkada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman Tahun 2020 agar ada peningkatan intensitas koordinasi dan bimbingan teknis antar jenjang di internal KPU dan Bawaslu, maupun antar KPU dan Bawaslu dalam jenjang yang sama.

Permasalahan lain adalah masih banyak ditemukan pemilih yang mengalami kebingungan terkait prosedur teknis pemilu dan terkait berbagai versi dan varian pengumuman hasil pemilu (khususnya Pilpres). Untuk mewujudkan salah satu prinsip pemilu yakni adanya kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilih, maka JaDI-DIY merekomendasikan agar KPU lebih proaktif untuk memberikan layanan informasi tidak hanya untuk mengklarifikasi dan menjawab kebingungan masyarakat, namun juga memberikan informasi yang benar tentang prosedur teknis pemilu maupun tentang hasil pemilu.

Terakhir, M. Najib menyampaikan bahwa fungsi pengawasan pemilu oleh Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS sebenarnya tidak hanya untuk menemukan pelanggaran dan merekomendasikannya agar pemilu dikoreksi jika ditemukan kesalahan, namun juga memiliki misi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Maraknya PSU dan PSL membuktikan bahwa fungsi pencegahan pelanggaran Bawaslu, khususnya di jajaran Pengawas TPS dan Pengawas Desa/Kelurahan masih belum optimal, sehingga masih ditemukan banyak pelanggaran dalam Pemungutan dan penghitungan suara, sehingga harus direkomendasi dengan PSU atau PSL.

Terkait fenomena ini JaDI DIY merekomendasikan kepada Bawaslu agar dalam Pemilu mendatang, termasuk Pilkada 2020 di DIY, Bawaslu lebih antisipatif dengan menekankan pengawasan dari aspek hulu (perencanaan pelaksanaan tahapan pemilu oleh KPU) dan mencegah terjadinya pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu di DIY yang berintegritas dan tanpa pelanggaran.

Kejadian yang muncul saat ini terkait fenomena ketidakpuasan sebagian masyarakat terkait hasil sementara penghitungan suara, masih merebaknya disinformasi dan hoax serta upaya penyebaran ketidakpercayaan kepada KPU, hal itu akan mengganggu penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Sebagai pemilu demokratis sesungguhnya sudah ada mekanisme bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, melaporkan penyelenggara yang melanggar kode etik ke DKPP dan melaporkan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu. Terkait fenomena tersebut, JaDI DIY merekomendasikan kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan counter wacana dengan menyampaikan informasi yang benar tentang proses dan hasil pemilu. Kepada peserta pemilu, tim kampanye, relawan pendukung calon dan pemilih dimohon untuk menahan diri, dengan menjadikan hasil rekapitulasi manual secara berjenjang KPU sebagai satu-satunya acuan penentuan hasil pemilu. (KIM Kec Gamping /Adnan Nurtjahjo)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts