Sleman, InfoPublik – Masih cukup banyak pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak didahului dengan pengurusan izin peruntukan penggunaaan tanah (IPPT), baik melalui mekanisme izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, maupun izin perubahan penggunaan tanah.

Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, menyebutkan bahwa setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan wajib memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman dalam kegiatan pengawasan pemanfaatan tanah.

Dalam pengawasan yang dilaksanakan di empat kecamatan, yakni Depok, Mlati, Ngaglik dan Ngemplak, ditemukan 29 lokasi yang diindikasikan belum memproses perizinannya, terutama IPPT. Di Kecamatan Depok dilakukan pengawasan di 7 lokasi pembangunan yang tidak berizin, di Kecamatan Mlati sebanyak 5 lokasi, di Ngaglik 10 lokasi dan di Kecamatan Ngemplak sebanyak 7 lokasi. Terhadap lokasi tersebut semua telah melakukan pembangunan fisik bahkan sebagian telah operasional namun belum mengantongi IPPT.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah, DPPD, Yuli Nastiti, SH terhadap pelanggaran tersebut, akan dikeluarkan surat peringatan atau surat penghentian kegiatan tergantung dengan kajian lokasi, terutama kesesuaiannya dengan tata ruang. Terhadap hasil pengawasan tersebut, telah dilakukan kajian oleh tim dalam rapat, dengan kesepakatan-kesepakatan tim untuk dilanjutkan pemberian surat peringatan atau surat penghentian kegiatan pembangunan. Jenis pelanggaran yang terjadi, bisa karena tidak sesuai dengan tata ruang atau sebenarnya sesuai tata ruang diperbolehkan, namun yang bersangkutan tidak memproses izinnya.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain untuk usaha pemondokan, lapangan futsal, gudang, toko atau ruko, sekolah, showroom, usaha mebel, perumahan, peternakan,  dan juga penggilingan padi. Semua jenis kegiatan tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 53/ tentang Pentunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2001, wajib memliki IPT. Pengawasan akan dilaksanakan ke seluruh kecamatan, dan dijadwalkan setiap minggu sampai seluruh kecamatan dan desa target tersasar. Diharapkan sampai dengan bulan September selsai dilakukan pengawasan dilapangan dan sisa waktu di tahun 2013 bisa digunakan untuk penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sleman, InfoPublik – Seperti tahun-tahun sebelumnya, PMI Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tahun 2013 ini kembali diselenggarakan Bulan Dana PMI 2013 dan kali ini bulan dana PMI diselenggarakan lebih awal,  yakni mulai 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2013 mendatang. “Penyelenggaraan ini dilakukan lebih awal guna mengejar target perolehan dana yang naik 40% dibanding  target tahun 2012, menjadi Rp500 juta,” kata Bupati Sleman, selaku Ketua Umum PMI Sleman, pada pembukaan Bulan Dana PMI yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (4/6).

Bulan Dana PMI ini menyasar sejumlah sasaran utama, yaitu PNS, anggota DPRD, pamong desa dan Badan Perwakilan Desa, pemohon perpanjangan STNK, para pembuat SIM, pemohon perijinan, pemohon balik nama, pengguna jembatan timbang dan perusahaan non perbankan. Disamping itu bulan dana kali ini juga menyasar para wisatawan di kawasan wisata Kaliurang dan penikmat lava tour yang menggunakan jeep wisata Kaliurang.

Melalui strategi ini, diharapkan pengumpulan dana ini dapat mencapat target yang telah ditentukan. Demikian seperti yang disampaikan Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2013 R. Djoko Handoyo, SH. Dalam kesempatan ini, Bupati Sleman mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mensukseskan penyelenggaraan bulan dana PMI dengan turut memberikan sumbangsihnya dalam bulan dana ini.  Dana yang disalurkan nanti hendaknya juga dikelola dengan baik oleh panitia PMI serta dilaporkan penggunaannya kepada masyarakat secara transparan.

Dengan transparansi penggunaan dana, masyarakat tahu bahwa dana yang diberikan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat umum. Ditambahkan pula oleh Bupati agar para petugas dapat membangun komunikasi yang efektif tentang misi bulan dana PMI. Pemahaman dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat menghindari misspersepsi tentang tujuan pengumpulan dana tersebut.

Sleman, InfoPublik – Bupati Sleman Drs. H. Sri meresmikan SDN Srunen, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Selasa (4/6), dengan menandatangani prasasti. Dalam sambutannya, Bupati Sleman menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu pembangunan kembali gedung sekolah dasar yang rusak akibat terkena letusan gunung Merapi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Media Group beserta seluruh staf dan para donatur yang telah membantu masyarakat Sleman yang tengah berupaya bangkit kembali dari keterpurukan dan berupaya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca musibah erupsi merap,” katanya.

Bupati menilai bantuan pembangunan SDN Srunen itu memudahkan dan membantu masyarakat, terutama anak-anak di wilayah Srunen dan sekitarnya memperoleh kembali sarana dan prasarana belajar dan bersekolah  yang layak. Dikatakan, direlokasinya SD Srunen ini merupakan upaya untuk memberikan sarana dan prasarana pendidikan yang aman, yang berada di luar wilayah KRB 3 yang dilarang untuk hunian dan bangunan permanen.

Bupati Sleman berharap SD Srunen ini menjadi SD yang siaga bencana, sekolah yang mampu mambantu melindungi masyarakat, termasuk para guru dan siswa ketika terjadi bencana erupsi Merapi.

Pada saat ini di Cangkringan baru terdapat sekolah yang dinyatakan sebagai sekolah siaga bencana, yakni SMK Muhammadiyah Cangkringan dan SMP Negeri II  Cangkringan. “Kepada para tenaga pendidik di Kecamatan Cangkringan untuk senantiasa mengutamakan keselamatan anak didik dalam dan memberikan pendidikan mitigasi bencana sehingga anak didik terpola menjadi generasi siaga bencana,” katanya.

Sementara mengenai nilai kerusakan yang terjadi akibat bencana erupsi Merapi tahun 2012 lalu pada fasilitas TK adalah sebesar Rp2,5 milyar dan nilai kerugian sebesar Rp 130,5 juta. Sedangkan, nilai kerusakan pada fasilitas 4 SD adalah sebesar Rp9,76 milyar dan nilai kerugian adalah sebesar Rp526,8 juta. Tidak terdapat fasilitas SMP yang rusak, namun memiliki nilai kerugian kerusakan alat-alat pembelajaran, komoputer, laboratorium IPA dan bahasa  karena debu serta alat-alat olah raga di lapangan yang dikalkulasikan sebesar Rp200 juta. Adapun untuk fasilitas 1 SMK nilai kerusakan sebesar Rp2,676 milyar dan nilai kerugian sebesar Rp 50 juta. Dengan adanya 9 dusun yang tidak layak huni, maka sarana sekolah yang ada di wilayah itu akan dipindahkan  di luar KRB.

Sleman, InfoPublik – Bupati Sleman Drs. H. Sri menutup secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung 90 tahun 2013, ditandainya dengan penyerahan alat-alat kerja serta penandatanganan hasil proyek TMMD, di Lapangan Mrisen Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Senin (3/6).

Acara tersebut dihadiri pula oleh Komandan Kodim 0732 Sleman Letkol Inf. Satriyo Pinandoyo, Ketua DPRD Sleman Kuswanto, dan sejumlah pejabad Pemkab Sleman serta tamu undangan lainnya. TMMD Sengkuyung ke 90  Tahun 2013 yang berlangsung selama 16 hari tersebut telah menyelesaikan beberapa pembangunan fisik yang berada di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, khususnya di Dusun Mrisen dan sekitarnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di antaranya pengerasan jalan sepanjang meter dan lebar 3 meter selesai 100%, rehab satu buah masdjid, 100% selesai, rehab 1 buah poskamling, selesai 100% dan lantainisasi sebanyak 4 rumah selesai. Selain itu, pembuatan talud jalan sepanjang 250 meter selesai 100% dan pembuatan gorong-gorong dua buah selesai 100%.  Sedangkan pembangunan non fisik telah melakukan beberapa kegiatan di antaranya penyuluhan PPBN/wawasan kebangsaan, penyuluhan kamtibmas, penyuluhan terorisme, penyuluhan Kesehatan dan KB dan penyuluhan bencana alam. Dalam kegiatan tersebut menggunakan dana APBD  DIY sebesar Rp50 juta dan APBD Kabupaten Sleman sebesar Rp80 juta, sedangkan dari dana  swadaya masyarakat sebesar Rp40 juta.

Bupati Sleman dalam sambutannya yang membacakan sambutan Pangdam IV Diponegoro mengatakan, dengan telah selesainya kegiatan TMMD ini segala hasil pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana fisik yang telah dicapai hendaknya dapat dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. “Diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap lapisan masyarakat, prajurit TNI dan POLRI Pemerintah Daerah, dan komponen bangsa lainnya yang telah mendukung kegiatan TMMD kali ini,” katanya.

Dikatakan, pelaksanaan kegiatan operasional TMMD serta berbagai bentuk karya bakti TNI lainnya, pada dasarnya mempunyai dua dimensi sasaran yaitu untuk memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat, guna mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dalam sistem pertahanan semesta. Selain itu, katanya, kegiatan itu bertujuan memotivasi dan menumbuhkan semangat kegotong-royongan guna menciptakan proses pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif dan akselerasi pembangunan di pedesaan.

“Untuk mendukung kedua sasaran tersebut TNI sebagai komponen utama dalam sishanta harus mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rakyat. Keberhasilan TNI untuk melaksanakan tugas pertahanan sesuai doktrin sishanta membutuhkan kekuatan yang besar oleh rakyat,” katanya.

Ditambahkan, TNI sangat membutuhkan bantuan dan keikutsertaan rakyat guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh.  Karena itulah kegiatan TMMD seperti ini perlu untuk diselenggarakan dan dikembangkan secara terus menerus.  Selain untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat juga sebagai wadah efektif bagi TNI untuk menjaga dan memelihara silaturahmi serta komunikasi dengan rakyat.

“Dengan terwujudnya hubungan emosional, rasa kebersamaan dan kemanunggalan TNI dan rakyat ini hendaknya bias dijadikan kekuatan penangkal yang handal terhadap setiap ancaman ketahanan bangsa,” katanya.

Sleman, InfoPublik – Kafilah Prambanan berhasil meraih kejuaraan terbanyak, yakni 8 kategori berhasil menjadi juarai I, disusul Kecamatan Ngaglik 6 kategori dan Kecamatan Kalasan 4 kategori. Ini merupakan hasil penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Sleman, yang digelar Sabtu, 1 Juni 2013, di Desa Sidoarum Kecamatan Godean.

Menurut Drs. H. Kuntadi selaku penyelenggara MTQ, kegiatan ini melibatkan peserta kafilah dari 17 kecamatan, berjumlah 310 orang yang terbagi dalam 10 cabang, meliputi cabang Tilawah Dewasa 23 orang, cabang M2KQ 8 orang, cabang Tahfidz 1–5 Juz 32 orang, cabang Tilawah Remaja 33 orang. Kemudian, cabang Tilawah Anak 33 orang, cabang Fahmil Qur’an 33 orang, cabang Tartil 31 orang, Cabang Syahril Qur’an 36 orang, cabang Tahfiz 10 Juz, 20 Juz dan 30 Juzcabang Kaligrafi dan  hot 50 orang.

Dikatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, akan pentingnya kembali kepada ajaran Al Quran, dan harapannya nilai-nilai Al Qur’an diharapkan bisa menjadi dasar pembangunan karakter generasi muda. Kegiatan ini, katanya, juga dimaksudkan sebagai wahana mencari wakil duta Kabupaten Sleman mengikuti MTQ Tingkat DIY, sekaligus untuk memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menghafal dan memahami isi Al Qur’an, meningkatkan ukuwah antar kafilah dan untuk mengembangkan bakat kafilah.

Kejuaraan MTQ dibuka oleh Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, MSI pada pagi hari dan pada sore harinya ditutup oleh Sekda dr. Sunartono, , sekaligus memberikan hadiah berupa trophy, piagam penghargaan dan uang pembinaan.

Bupati Sleman dalam sambutan pembukaan sangat mengapresiasi generasi muda yang ikut serta dalam kompetisi ini, karena melalui MTQ inilah dapat semakin mendekatkan Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. “Yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa dengan membaca dan memahami Al qur’an semakin sering, maka diharapkan generasi muda juga dapat semakin menjadi manusia yang memiliki akhlaqul karimah,” katanya.

Ditambahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kondisi keimanan dan akhlaq generasi muda semakin memprihatinkan, seperti tindakan kriminal  yang  melibatkan remaja, anarkisme, seks bebas, hingga kasus narkoba. “Tidak hanya di perkotaan, saat ini kasus-kasus tersebut juga makin sering terjadi di pedesaan. Hal tersebut sudah barang tentu menjadi perhatian dan memerlukan penanganan segera,” katanya.