Semester I, PAD Sleman Rp 253,4 Miliar

2310 SLEMAN UNCENSleman – Untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2014, APBD Kabupaten Sleman untuk belanja sebesar Rp 1,924 trilyun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 383 miliar. Sementara itu penerimaan PAD Kabupaten Sleman semester I tahun 2014 adalah sebesar Rp 253,4 miliar yang berasal dari pajak daerah dan retribusi lainnya.

“Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemkab Sleman menempuh upaya melalui peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan dari sumber – sumber penerimaan lainnya yang sah terus dilakukan,” kata Asekda Bidang Administrasi Djoko Handoyo SH ketika menerima kunjungan studi Field Exposure dan studi literatur mahasiswa program doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi pasca sarjana Universitas Cendrawasih (Uncen) di Ruang rapat Sekda B, Kamis (23/10).

Menurut Djoko salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah makin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman. Hal tersebut tentu saja meningkatkan beban pembiayaan pembangunan. Di sisi lain tuntutan terhadap pemerintah untuk lebih transparan dalam mengelola sumber-sumber penerimaannya. Yang jelas lanjut Djoko, Kabupaten Sleman dipercayai sebagai salah satu kabupaten dari 98 intansi daerah dalam Program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden pada 28 Mei 2013 lalu.

Reformasi birokrasi diupayakan melalui 8 program reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataantata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan wawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal manajemen perubahan, Pemkab Sleman telah melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai dilingkungan  Pemkab Sleman.

Selain itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang butuh penyelesaian dalam waktu yang cepat Pemkab Sleman juga menyelenggaraan Forum Akselerasi KinerjaPemerintah Daerah setiap hari Selasa, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan rutin setiap minggu untuk seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf.

Sementara Prof Dr Drs Akbar Silo MS, Direktur PPS Uncen selaku ketua rombongan yang didampingi 6 Dosen, 3 staf Adminstrasi dan 16 Mahasiswa yang sebagian adalah Kepala Dinas di Provinsi Papua,  maupun Kepala Bidang, juga ada salah satu Bupati yaitu Bupati Kabupaten Peg Bintang (Wellington Wenda).

Pada kesempatan tersebut Akbar Silo menyampaikan bahwa kunjungannya di Kabupaten Sleman, untuk memfasilitasi mahasiswa agar mendapatkan pembelajaran empiris terkait kebijakaan yang mendorong inovasi layanan publik dibidang ekonomi, dan bertujuan untuk mempelajari pengalaman pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan inovasi pelayanan publik yang prima dan berkualitaas guna menumbuhkan  mendorong daya saing daerah.

Disamping itu untuk mendorong kebijakaan pemberdayaan masyarakat yang memberikan insentif bagi tumbuhnya ekonomi daerah yang berdaya saing. Serta mengasah sensitifitas mahasiswa terhadaap persoalan – persoalaan kemasyarakatan  yang berorientasi pada tujuan pemecahan masalah yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan maasyarakat dalam konteks pengembangan ekonomi lokal.




Dinas Dikpora Sleman Alokasikan Rp2,4 Miliar Untuk Selenggarakan UN

Sleman – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat, akan digelar pada 14-16 April mendatang, kata Kepala Disdikpora  Kabupaten Sleman, Arif Haryono, Rabu (26/3).

Sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap penyelenggaraan ujian nasional di Sleman, Dinas Dikpora Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran hingga sebesar Rp2,4 miliar.

Angka ini juga termasuk anggaran untuk latihan ujian selama tiga kali untuk setiap jenjang (SD, SMP dan SMA sederajat) baik sekolah negeri maupun swasta.

Menurut Arif Haryono, Dinas Dikpora Kabupaten Sleman akan mendistribusikan soal ujian nasional (UN) untuk tingkat SMA sederajat secara serentak. Distribusi akan dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan ujian. Selain demi keamanan dan kerahasiaan, distribusi serentak dilakukan karena armada transportasi yang tersedia juga terbatas.

Arif Haryono mengatakan bahwa distribusi soal akan dilakukan secara serentak melalui kelompok kerja (pokja). Distribusi soal UN akan dilakukan sembilan pokja untuk tingkat SMK dan SMA. Arif Haryono juga menjelaskan bahwa saat ini Dinas Dikpora Kabupaten Sleman telah selesai menyiapkan data peserta dan pengawas.

Untuk jenjang SMA, jumlah peserta ujian mencapai siswa dari 56 sekolah. Para peserta UN akan mengikuti ujian di 44 sekolah karena pelaksaan UN di 12 sekolah digabungkan. Dinas Dikpora Kabupaten Sleman menyediakan 582 orang untuk mengawasi UN SMA.

Sementara untuk ujian nasional tingkat SMK akan diikuti siswa dari 54 sekolah. Namun, penyelenggara UN hanya 48 SMK. “Ujian di enam sekolah bergabung dengan sekolah lain karena belum akreditasi,” ujar Arif, dan menambahkan, sebanyak 782 orang disiapkan menjadi pengawas ujian SMK.

Persiapan UN tingkat SD dan SMP juga sudah disiapkan Dinas Dikpora Kabupaten Sleman. Jumlah peserta UN SD Sleman mencapai siswa dari 518 SD. Sementara, jumlah peserta ujian SMP mencapai siswa dari 131 sekolah. Ujian nasional tingkat SD akan digelar 19-21 Mei 2014. Sementara, UN SMP akan digelar 5-8 Mei mendatang.

Bagi peserta yang berkebutuhan khusus seperti tuna netra, Arif mengatakan penyelenggara ujian telah menyiapkan soal dengan huruf braille. Saat ini terdata sebanyak enam siswa tingkat SMA akan mengikuti ujian dengan soal huruf braille tersebut. Mereka akan mengikuti ujian dengan tambahan waktu mengerjakan soal 45 menit.

Penyelenggaraan ujian tingkat SD tahun ini telah berubah menjadi ujian sekolah. Soal ujian tidak lagi berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arif mengatakan Dinas Pendidikan Provinsi akan menyediakan soal ujian untuk jenjang SD. “Untuk soal Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA proporsi soal ujian 25 persen dari pemerintah pusat dan 75 persen disusun daerah,” ungkapnya.