Sleman – Sebanyak relawan dari 39 komunitas se-Kabupaten Sleman, menjadi sasaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, terkait pembentukan unit penanggulangan bencana baik di tingkat desa hingga kecamatan.

‪Kepala BPBD Sleman, Drs Julisetiono SH menjelaskan, upaya tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam, serta menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015, tentang Pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana.‬

‪”Jadi nanti seperti ada jalur komando dengan demikian harapan kami aparat pemerintah, masyarakat, relawan, dunia usaha siap menghadapi bencana”, kata Julisetiono, di Sleman, Sabtu (9/1).‬

‪Menurut Julisetiono dari total 86 desa dan 17 kecamatan yang ada di wilayah Sleman,  unit penanggulangan bencana baru terbentuk di Desa Lumbung Rejo Kecamatan Tempel.

‬‪”Setelah ini kita ke wilayah Turi, kami juga sudah mengirim surat ke masing-masing desa dan kecamatan terkait kesiapan mereka untuk membentuk unit tersebut”, tambahnya.‬

‪Saat ini BPBD Sleman juga telah mendata serta membuat kartu tanda pengenal bagi para relawan, bahkan mereka telah dikelompokkan sesuai bidang kemampuan masing-masing, misalkan untuk komunikasi, dapur umum, kesehatan, hingga penanganan korban bencana.‬

‪Sementara itu, Julisetiono juga menjelaskan, seluruh komunitas relawan juga sudah membentuk Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman.‬

‪”Ini tidak ada honornya, sehingga betul-betul relawan, kita mengarah pada profesionalisme dengan memperbaiki kualitas keahlian mereka,” tutur Julisetiono.

Sleman – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Drs Julisetiono SH menghimbau masyarakat untuk bergotong royong membersihkan saluran air hujan dan drainase di wilayah sekitarnya guna mengantisipasi terjadinya luapan air dan banjir saat datangnya musim hujan.

“Masyarakat dapat bersama-sama melakukan pembersihan Saluran Air Hujan (SAH) di sekitarnya, semisal sudah terjadi pendangkalan dilakukan pengerukan dan pembersihan kotoran-kotoran yang menyumbat agar nanti saat datang musim hujan aliran air lancar dan mampu menampung air hujan sehingga tidak menggenang serta menimbulkan banjir,” kata Julisetiono, Jumat (9/10).

Menurut Julisetiono, pada saat musim kemarau SAH memang tidak berfungsi dan kering sehingga kurang mendapat perhatian dan perawatan sehingga penuh dengan kotoran berbagai sampah dan terjadi pendangkalan.

“Ada juga perilaku oknum masyarakat yang membuang sampah di SAH dan drainase di perumahan atau perkampungan. Ini mengakibatkan SAH penuh, sehingga saat musim hujan aliran tersumbat dan meluap di permukiman,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terjadinya tanah longsor khususnya di daerah perbukitan dan kawasan bantaran sungai.

“Tanah longsor rawan terjadi di perbukitan di wilayah Kecamatan Prambanan, khususnya di Desa Wukirharjo dan Bokoharjo. Selain itu tebing-tebing sungai juga rawan longsor, terutama di daerah padat pemukiman,” tutur Julisetiono.

Julisetiono menambahkan, kemarau panjang tahun ini mengakibatkan tanah-tanah di kawasan perbukitan Prambanan menjadi kering dan merekah sehingga terjadi beberapa retakan tanah, kondisi ini dapat memicu terjadinya tanah longsor saat musim hujan.

“Jika turun hujan deras, retakan-retakan tanah tersebut kemudian terisi air akan mudah memicu terjadinya tanah longsor. Kami himbau masyarakat di daerah-daerah rawan untuk mulai meningkatkan kewaspadaan,” tambah Julisetiono.

Ia mengatakan, pihaknya juga telah beberapa kali melakukan simulasi penanggulangan bencana tanah longsor di perbukitan Prambanan, sehingga diharapkan masyarakat lebih peka dan tanggap bencanna saat hujan deras turun.

“Kami juga telah membentuk beberapa desa siaga bencana di Prambanan sehingga masyarakat diharapkan lebih siap saat hujan turun yang berpotensi terjadi tanah longsor. Saat ini untuk logistik kedaruratan bencana juga masih sangat mencukupi,” ungkap Julisetiono.

Sementara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jogja, Tony Agus Wijaya mengatakan, diperkirakan musim hujan di DIY akan terjadi pada pertengahan November, dan datangnya musim hujan memang dapat memicu terjadinya bencana alam.

“Musim hujan memang kadang dapat menjadi pemicu bencana, seperti banjir, tanah longsor maupun bencana angin kencang atau puting beliung. Selain itu yang juga patut diwaspadai adalah terjadinya petir,” katanya.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menghimpun komunitas relawan yang ada di wilayahnya. Hingga saat ini ada 39 komunitas yang dihimpun dengan jumlah anggota orang.

Selanjutnya, organisasi itu akan dipersatukan dalam Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS). “Kami sengaja himpun berbagai komunitas ini dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi, terutama saat melaksanakan tugas evakuasi korban bencana alam,” kata Kepala BPBD Sleman, Julisetiono Dwi Wasito, Minggu (4/10).

Para relawan yang sudah tergabung dalam forum ini akan mendapat beberapa fasilitas. Semisal pelatihan SAR, dan bantuan jika mengalami kecelakaan saat bertugas.

Dikatakan Julisetiono bahwa selama ini jika ada relawan yang menjadi korban ketika menjalankan tugas hanya diberi santunan seadanya. Dengan adanya FKKRS akan dialokasikan anggaran khusus. Dia menambahkan, sebenarnya ada 52 komunitas relawan yang terdata di BPBD tapi belum seluruhnya terhimpun. Meski demikian, secara bertahap semuanya akan diajak bergabung.

“Dengan adanya satu jalur komunikasi itu, diharapkan semua pihak lebih siap ketika menghadapi bencana. Selama ini, koordinasi kadang masih saling tumpah tindih,” tutur Julisetiono.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman berencana menggiatkan pelatihan kepada para relawan bencana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penanggulangan bencana.

“Setidaknya sudah ada dua kejadian, relawan dievakuasi ketika melakukan pertolongan di waktu bencana dalam tiga tahun terakhir ini di Sleman,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Sleman, Heru Saptono, kemarin.

Menurut Heru, pelatihan kepada para relawan ini memang harus dilakukan secara berkesinambungan. Berkaca dari kejadian berupa pertolongan kepada relawan yang sedang melakukan evakuasi saat bencana, memang harus terus ditingkatkan kemampuan mereka.

“Keterampilan dalam evakuasi atau penyelamatan, memang harus ditingkatkan. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat diadakan pelatihan,” katanya.

Heru juga mengharapkan setiap relawan tidak hanya mempunyai keterampilan masalah teknis saja. Namun juga dalam manajerialnya. Sehingga ketika dalam melakukan evakuasi, jangan menyepelekan risikonya. Heru menambahkan pelatihan relawan ini setiap tahunnnya selalu ada. Baik dalam navigasi darat ataupun air. Karena di wilayah Kabupaten Sleman terdapat hujan serta sungai. Serta ancaman dari
aktivitas Gunung Merapi.

“Pernah kami lakukan latihan navigasi darat di Gunung Merapi. Beberapa anggota `rescue` dilatih mencari suatu titik di dalam hutan. Selain itu juga navigasi air. Mengingat ancaman terjadinya bencana di sungai juga ada, seperti banjir lahar dingin, atau orang tenggelam,” tutur Heru.

Heru mengatakan kejadian evakuasi terhadap relawan di Sleman ini, tercatat saat bencana puting beliung di Kalasan pada Desember 2012 silam. Saat orang relawan terjatuh dari pohon, dan harus dirawat di rumah sakit. Kemudian, peristiwa kedua pada Maret 2015 lalu. Saat bencana puting beliung menerpa di Kecamatan Tempel dan Turi. Seoran relawan dari komunitas Peduli Merapi jatuh dari pohon juga ketika melakukan evakuasi.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasional dan Kedaruratan, BPBD Kabupaten Sleman, Nugroho Utomo, mengatakan tugas relawan memang sangat dekat dengan risiko. Untuk itu, perlu adanya bekal yang memadai dalam kemampuan “rescue”.

“Peningkatan kemampuan ini, memang sudah diagendakannya. Paling lambat, akan rutin diberikan pada tahun 2016. Namun, hanya diberikan kepada relawan yang memang berada di lapangan dan dapat dimobilisasi,” katanya.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman akan memantau tebing Sungai Opak terutama di Dudun Bokesan, Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Sleman karena ada titik yang rawan longsor.

“Daerah Sindumartani memang ada permukiman yang pernah direlokasi karena ada potensi bencana banjir lahar dingin maupun tebing longsor. Namun apakah kondisi saat ini masih rawan atau tidak, akan kami lakukan pemantauan,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Sleman, Heru Saptono, kemarin.

Menurut Heru, wilayah Bokesan, Sindumartani, secara pasti apakah ada pemukiman di tepi sungai yang rawan longsor atau tidak, memang belum diketahuinya.

“Setelah erupsi Merapi 2010, ada relokasi permukiman di sana. Apakah yang rawan longsor itu di tempat yang sama, rumah mereka kembali ditempati atau tidak, kami belum bisa pastikan,” katanya.

Heru menambahkan jika benar warga kembali dari relokasi maka yang bersangkutan akan diajak rembugan bagaimana baiknya nanti.

“Jika memang berpotensi rawan longsor di tebing tepi sungai, kami akan bantu mencari solusi,” tambah Heru.

Heru mengatakan, pihaknya juga siap membantu jika memang nantinya membutuhkan pemasangan “Early Warning System” (EWS) atau sistem peringatan dini, baik untuk banjir lahar dingin atau khusus longsor.

“Kalau EWS khusus longsor memang belum ada yang kami pasang di tepi sungai berhulu Merapi. Selama ini untuk banjir lahar dingin saja,” tutur Heru.

EWS tersebut lanjutnya tersebar di beberapa titik Daerah Aliran Sungai (DAS) berhulu Merapi seperti di Sungai Gendol ada tiga titik, yaitu di Bronggang, Jambon, dan Jaranan. Kemudian, di Opak ada satu, di Kliwang. Sementara, di Sungai Boyong ada empat titik, di Turgo I dan II, Kemiri, dan Pulowatu. BPBD Sleman, ungkap Heru juga dibantu relawan pemantau sungai yang setiap saat melaporkan hasil pantauannya ketika terjadi hujan ataupun aliran di sungai.

Relawan di komunitas Forum Peduli Bumi (FPB) Ngemplak, Sleman mengaku khawatir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayahnya. Terutama di Bokesan, Sindumartani. Karena di sana ada sekitar lima sampai sepuluh rumah yang posisi bangunannya terlalu dekat dengan tepi Sungai Opak.