Sleman – Upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman yang ke-96 di lapangan Pemda Kabupaten Sleman, Selasa (17/3). Sebagai Inspektur Upacara Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI yang  diikuti Pegawai  SKPD se kabupaten Sleman serta anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam kesempatan ini Sri Purnomo  mengatakan Peringatan  HUT Pemadam kebakaran kali ini mengajak semua pihak  untuk sadar akan keseimbangan lingkungan dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan iklim. 

“Maka sebagai usaha preventif terhadap berbagai bencana serta kesiapsiagaan untuk meminimalisir jumlah korban,” kata Sri Purnomo.

Upacara  ini  dilakukan menurut Sri Purnomo sebagai salah satu bentuk apresiasi  kepada petugas pemadam kebakaran sekaligus sebagai gerakan seruan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran di pemukiman, kebakaran hutan guna menjaga dan mendukung kualitas ekosistem lingkungan hidup serta perwujudan gerakan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Bencana dan kebakaran menjadi tanggung jawab Daerah sebagaimana di amanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pencegahan  dan Penanggulangan Kebakaran merupakan urusan concurrent bagi pemerintah dan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah.

“Melihat tugas dan fungsi serta beban kerja dan tanggung jawab pemadam kebakaran sangatlah patut kita hargai yang setiap hari 24 jam siap siaga memadamkan kebakaran tanpa mengenal hari libur demi penyelamatan korban, tidak hanya korban kebakaran saja namun juga korban banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi maupun bencana lainnya,” tutur Sri Purnomo.

Dikatakan pula perkembangan pembangunan di setiap daerah kecenderungannya diikuti sejumlah masalah diantaranya semakin padatnya kawasan pemukiman yang meningkatkan ancaman kebakaran, serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya dan pembukaan hutan yang banyak menyebabkan permasalahan lingkungan.

Untuk itu Sri Purnomo  menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran dan pengendalian alih fungsi lahan hijau untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Pada kesempatan ini atas nama Pemerintah Daerah Sri Purnomo juga mengucapkan selamat ulang tahun ke 96 Pemadam Kebakaran, selamat ulang tahun ke 65 Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat yang ke- 53 serta disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya, semoga diusia yang semakin matang ini Satpol PP dan Satlinmas semakin solid dan profesional dalam mengemban tugasnya serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Drs Julisetiono menambahkan bahwa jumlah kebakaran di Kabupaten Sleman dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015,  yaitu pada tahun 2013 jumlah kebakaran mencapai 56 dengan angka kerugian sebesar Rp 6,435 miliar.

Tahun 2014 jumlah kebakaran 84 dengan jumlah kerugian mencapai Rp 4,289 miliar dan uantuk tahun 2015 sampai dengan bulan Februari jumlah kebakaran 16 kasus dengan jumlah kerugian mencapai Rp 1,290 miliar.

Sleman – Monitoring jentik yang dilakukan Jumat (13/3) di Pogung Sinduadi  Kecamatan Mlati Sleman  sangat istimewa karena langsung dipimpin oleh Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI. Ikut mendampingi Bupati adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr Mafilindati Nuraini MKes, Camat Mlati Drs Sujudi MM, Kepala Desa Sinduadi  Senin Haryanto. 

Hasil monitoring yang dilakukan di Pogung yang terdiri  Pogung Kidul dari 78 KK yang dikunjungi negatif ada 51 KK dan yang positif ada jentiknya 27  KK hingga ABJ (Angka Bahaya Jentik) hanya 47,05 %, Pogung Rejo dari 52 KK yang dikunjungi 45 diantaranya negatif dan 7 KK positif ada jentiknya hingga ABJ nya 84,44 %, dan di Pogung Dalangan dari 31 KK, 23 KK negatif sedang 8 KK positif ada jentiknya hingga ABJ nya 65,22 %. Secara global maka di tiga TR tersebut yang negatif tidak ada jentiknya 119 KK dan yang positif ada jentiknya 42 KK hingga ABJ nya 64,70 %. Sementara angka bebas jentik minimal 95 %.

Sri Purnomo menyampaikan rendahnya ABJ di Pogung Sinduadi, untuk itu Sri Purnomo minta agar masyarakat peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terpenting untuk menjaga dan selalu menguras bak mandi minimal dua kali seminggu. Karena penyakit Demam Berdarah (DB) yang diserang tidak hanya balita dan anak-anak. Namun yang dewasa bahkan orang tuapun bisa kena DB.

“Karena yang kena saat ini justru yang berusia diatas 40 tahun,” tambah Sri Purnomo.

Lebih lanjut disampaikan Sri Purnomo bahwa kalau ada keluarga yang panas harus curiga kalau itu DB, dengan harapan untuk segera diperiksakan. Untuk itu Sri Purnomo berharap masyarakat selalu waspada dengan segala kemungkinan, termasuk mengamati tidak hanya bak mandi saja, tetapi juga tempat air yang lain seperti kulkas, pot bunga dan ban bekas yang tergenang air termasuk botol-botol yang tidak terpakai agar ditaruh yang benar /ditaruh terbalik.

Sleman – Dewan Pengawas PDAM periode 2015 – 2020 yang terdiri dari 3 oarng yakni Dra Suyamsih MPd, H Suharyadi ST MM, Djoko Waluyo SE dilantik Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI di Ruang Rapat Sekda Lantai II Pemkab Sleman, Kamis (12/3) yang juga  dihadiri Sekda Sleman, Staf Ahli Bupati, Assekda dan pejabat lain serta Direktur PDAM.

Dalam sambutannya Sri Purnomo berharap dengan dilantiknya Dewan Pengawas PDAM Sleman ini dapat memberikan motivasi kepada jajaran Direksi dan perangkat manajemen PDAM untuk optimalisasi kinerja yang bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dikatakan Sri Purnomo  mengingat PDAM Sleman memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera dengan jaminan ketersediaan air bersih.

“Untuk itu PDAM diharapkan dapat secara dinamis meningkatkan layanannya pada masyarakat sehingga mampu meminimalisir ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan,” kata Sri Purnomo.

Ditambahkan pula bahwa tanggungjawab dan tantangan yang dihadapi PDAM kedepan tidaklah semakin ringan. Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan, namun juga harus mampu melakukan kajian yang mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang selama ini dihadapi PDAM, sehingga Dewan Pengawas benar-benar memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.

Kondisi masyarakat saat ini semakin kritis sehingga sedikit saja ada permasalahan misalnya air mengalirnya tidak lancar maupun air keruh masyarakat langsung respon kepada pejabat. Demikian pula saat ini masyarakat juga menghendaki agar perusahaan besar yang berdiri diliingkungannya tidak mengambil air sendiri ditempat usahanya dan persyaratan ini harus dipatuhi karena masyarakat tidak akan mengizinkan bila hal itu tidak dipenuhi, sehingga dengan demikian perusahaan akan mengambil air PDAM yang volumenya cukup besar.

Untuk itu PDAM harus dapat memenuhi kebutuhan air bersih baik bagi masyarakat maupun kalangan perusahaan. Memenuhi dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas yang baik, bersih dan sehat.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI selaku pribadi menyerahkan SPT PPh perorangan di Kantor Pajak Pratama Sleman Ring Road Utara Jogja, Rabu (11/3) siang. Kedatangan Bupati didampingi Kepala Dipenda Sleman dan diterima KPP Pratama Sleman kemudian langsung menuju petugas penerima SPT, untuk menyampaikan SPT tahunan PPh.

Kepala Dipenda Sleman, Drs Hardo Kiswoyo MSi yang mendampingi Bupati Sleman mengemukakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah perlu adanya suatu kegiatan pendampingan intensifikasi PPh OPDN.

“PPh OPDN adalah pajak pusat yang daerah mendapat bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 OP dan PPh Final WP yang memiliki Penghasilan Bruto tertentu (PP 46 Tahun 2013),” kata Hardo.

Peranan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam pendampingan ini diharapkan  dapat mengoptimalkan pengelolaan PPh tersebut sehingga penerimaan pajaknya dapat optimal dan bagi hasil yang diterima Pemkab Sleman dapat optimal pula.

Hardo juga menyampaikan bahwa untuk target dan Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal  29 WP OPDN  tahun 2014  yakni target Rp 29,180 miliar dan realisasinya Rp 31,842 atau 109,12%. Sementara untuk target tahun 2015 Rp 47,735 miliar.

Ditambahkan Hardo, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pendampingan yakni  Sosialisasi PPh dan Pajak daerah, perluasan basis pajak  yang memiliki tempat-tempat usaha, memanfaatkan data dan informasi perizinan dan perpajakan dari Pemkab Sleman yang telah diberikan kepada Kanwil DJP DIY dan KPP Pratama Sleman.

Sementara outputnya yakni Daftar WP yang memiliki NPWP baru hasil ekstensifikasi. Penggalian Potensi dengan Bedah WP, baik PPh maupun pajak daerah, Optimalisasi kerja sama  dalam Validasi BPHTB dan PPh Final dan tukar menukar data perpajakan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan KPP Pratama Sleman.

Harapannya kegiatan pendampingan intensifikasi PPh ditahun berikutnya untuk pengelolaan perpajakan baik pajak pusat dan daerah dapat lebih optimal dan dana bagi hasil yang diperoleh Pemkab Sleman dari tahun ke tahun dapat meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah  di Kabupaten Sleman.

Sementara Sri Purnomo menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik kepatuhan penyampaian SPT maupun pembayaran pajak yang terutang sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Sleman.

Pada bagian lain KP Pratama, Yusron Purbatin Hadi menjelaskan sampai saat ini Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan ke KPP Pratama Sleman  sebanyak WP mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebanyak WP. Untuk tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp 1,588  trilyun dengan realisasi sampai dengan 10 Maret 2015 sebesar Rp 165,6 miliar (10,43 %).

Yusron menambahkan penyampaian SPT tahunan PPh dapat dilakukan secara langsung ke kantor Pajak maupun melalui E-filing, dan kegiatan penyampaian SPT tahunan PPh oleh Bupati Sleman diharapkan dapat menjadi teladan bagi para WP untuk segera menyampaikan SPT tahunannya.***

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan para penyandang desabilitas adalah bagian dari masyarakat Sleman yang memiliki hak yang sama. Bahkan para penyandang desabilitas, juga memberikan pengaruh besar bagi pembangunan mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera yang merupakan visi pembangunan yang ingin kita capai. 

Oleh karena itu Sri Purnomo menyambut baik segala upaya pemberdayaan maupun paningkatan kapasitas bagi para penyandang desabilitas, termasuk keberadaan Persatuan Penyandang Desabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman.

“Keberadaan desabilitas harus di diberdayakan dengan memberikan kemampuan sehingga para desabilitas dapat tetap produktif,” kata Sri Purnomo ketika menghadiri pengukuhan pengurus PPDI Kabupaten Sleman yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (10/3).

Pengukuhan PPDI Sleman tersebut dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah PPDI DIY, Ir Muhammad Nuryadin. Dalam kesempatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, Drs Untoro Budiharjo MM sebagai ketua penyelenggara mengatakan dengan diadakannya pelantikan pengurus ini maka dengan adanya peleburan dua organisasi menjadi satu tentu saja memberikan harapan bersama baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat umumnya khususnya penyandang desabilitas.

Karena dua potensi yang bergabung menjadi satu sehingga potensinya semakin besar dengan demikian PPDI perannya kedepan semakin besar pula bisa memberikan arti yang lebih dalam lagi bagi anggotannya dan mudah-mudahan bagi penyandang desabilitas di Kabupaten Sleman semakin baik lagi kondisinya kedepan.

Selanjutnya dikatakan Sri Purnomo bahwa untuk membantu para defabel Kabupaten Sleman memberikan bantuan asistensi sebesar Rp ,- per bulan selama satu tahun bagi para penyandang desabilitas  berat di Kabupaten Sleman.

Menurut Sri Purnomo pada tahun 2014 bantuan ini telah didistribusikan kepada 107 orang penyandang desabilitas. Selain itu sejumlah 53 alat bantu juga telah disalurkan pada tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan bantuan dana pemberdayaan bagi para kelompok usaha desabilitas.

“Untuk itu diharapkan pada desabilitas dapat mengajukan proposal bantuan usaha ke dinas terkait,” kata Sri Purnomo.

Diharapkan pula seluruh lembaga sosial kemasyarakatan dan pihak-pihak yang peduli pada para penyandang desabilitas mampu menjalin koordinasi dan masuk ke dalam suatu jaringan kerja sehingga kegiatan lebih terintegrasi.

Dengan dikukuhkannya pengurus PPDI Kabupaten Sleman dapat memberikan program yang lebih kreatif, sinergis dan berkelanjutan. Sementara Ketua PPDI DIY, Dr Akhmad Sholeh MSi berharap agar para pengurus PPDI yang baru saja dilantik periode 2014 hingga 2019 ini agar berjalan sesuai dengan AD-ART organisasi yang telah dibentuk bersama sehingga bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Lebih lanjut Akhmad Sholeh berpesan kepada para pengurus PPDI agar tetap tidak bosan-bosan selalu memperjuangkan kesamaan dan kesetaraan dalam segi aspek kehidupan, dan perlu diketahui PPDI itu adalah mitra kerja pemerintah dan juga mitra mayarakat.