Sleman – Tingginya harga beras dipasaran saat ini bukan karena produksi padi yang kurang dan akibat gagal panen namun kemungkinan masalah ada pada distribusi dan manajemen perdagangan di pasaran. Selain itu juga selama ini beras raskin juga belum terdistribusi sehingga kebutuhan beras meningkat di masyarakat mengakibatkan kenaikan harga beras. 

Hal itu disampaikan Ir Widi Sutikno MSi, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman pada acara panen perdana padi di Karongan Jogotirto Berbah, Rabu (4/3).  Dikatakan Widi untuk wilayah Berbah padi yang siap di panen mencapai 400 Ha dan untuk total se Kabupaten Sleman mulai pertengahan Maret nanti siap dipanen Ha.

Panen perdana ini dilakukan oleh Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI bersama Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Ir Sri Sulihanti MSi selaku Penanggungjawab Program Padi Jagung Kedelai Sleman dan Kulonprogo, Kepala Dinas Pertanian Sleman, Kepala BPPT DIY Dr Sudarmaji, Camat Berbah serta Kades Jogotirto.

Hasil ubinan untuk panen raya kelompok tani Tekat Makmur Rejosari dari 4 sampel mencapai 9,92 ton/ha GKP. Sementara untuk kelompok lain yakni Sido Rukun Klampengan 9,47 ton/ha GKP, Klomtan Rukun Krasaan 5 sampel  9,28 ton/ha GKP, Klomtan Ngesti Tunggal II Bercak 3 sampel 9,52 ton/ha GKP dan Klomtan Sedyo Rahayu Kranggan II 4 sampel 10,02 ton/ha GKP sehingga diperoleh rata-rata 9,57 ton / ha GKP.

Sebelum melakukan panen raya Bupati Sleman bersama rombongan meninjau budidaya ayam KUB “Sawung Maju”. Ayam KUB merupakan Ayam Kampung Unggul hasil penelitian Ternak Balitbang Pertanian RI yang dilakukan sejak tahun 1997 dan telah dilisensikan kepada PT AKI (Ayam Kampung Indonesia) untuk dikembangkan menghasilkan produk-produk parent stock ayam kampung petelur unggul, final stock pedaging dan petelur mulai tahun 2011.

Keunggulan ayam KUB ini menurut Sudarmaji yakni produksi telur mencapai 180 butir pertahun dan siklusnya cepat dan tidak mau mengerami, dan pertumbuhan ayamnya cepat selama 70 hari dengan pakan 90 gram per hari akan mencapai bobot 1 kg.

Kelompok budidaya yang mengembangkan ayam KUB ini yakni Sawung Maju Karongan Jogotirto Berbah yang beranggotakan 25 orang dengan 15 pembudidaya indukan dan 10 usaha pembesaran. Untuk volume penjualan ayam (bibit umur 1 minggu) seminggu dapat terjual 300 bibit ayam dengan harga Rp per DOC.

Menurut Camat Berbah  Dra Tina Hastani MM menyampaikan kelompok Sawung Maju telah memberikan kontribusi dengan memberikan 5 butir telur per anggota per bulan untuk kegiatan Posyandu sehingga hal ini menunjukkan bukti partisipasi masyarakat dalam meningkatkan program pemenuhan gizi wilayahnya.

Sri Purnomo dalam kesempatan tersebut juga meresmikan Lumbung Pangan KWT Sido Rukun Klampengan Jlatren Jogotirto Berbah dan menyerahkan bantuan benih padi dan papan nama dalam rangka Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPTT) di wilayah Berbah seluas 500 ha dengan bantuan keseluruhan mencapai Rp 725 juta.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Lumbung Pangan KWT Sido Rukun yang beranggotakan 38 orang ini meliputi arisan gabah kering dan pinjaman untuk anggota yang mempunyai hajat yang memerlukan kebutuhan beras yang cukup banyak dan dikembalikan saat musim panen.

Sri Purnomo juga menyampaikan Kecamatan Berbah mempunyai banyak prestasi khususnya dalam bidang perikanan, peternakan, pertanian padi dan perkebunan yakni Jambu Dalhari. Prestasi ini dapat dicapai dengan semangat yang tinggi dan kerja keras dari para petani dengan kelompoknya untuk selalu menerapkan inovasi teknologi baik ternak melalui ayam KUB maupun pertanian dengan penerapan teknologi pertanian terpadu hasil penelitian para ahli khususnya BPPT DIY.

Dengan penerapan teknologi yang tepat terbukti dapat berhasil meraih panen yang cukup bagus untuk padi. Dan untuk ayam KUB semakin banyak diminati masyarkat dan kebutuhan akan semakin meningkat mengingat Sleman merupakan pusat kuliner DIY yang membutuhkan suply bahan pokok seperti ayam KUB yang dikembangkan di Berbah ini.

Sleman – Diawal tahun 2015  Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI kembali menerima penghargaan. Penghargaan pertama di tahun 2015 dari Badan POM RI berupa BPOM Awards bidang Pangan. Penyerahan penghargaan langsung diserahkan oleh Kepala BPOM Dr Ir Roy Alexander S  di Jakarta, Rabu (11/2). 

Penghargaan tersebut berkat upaya pengawasan dan pembinaan produksi dan distribusi pangan secara sinergis yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Badan POM , dengan melibatkan asosiasi, Perguruan Tinggi dan organisasi profesi.

Sementara  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr. Mafilindati Nuraini ketika dihubungi dikantornya, Kamis (12/2) menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman untuk memberikan rasa aman dan perlindungan pada konsumen khususnya di Kabupaten Sleman maka Bupati Sleman menerbitkan Perbup nomor 36 tahun 2008 tentang Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan.

Disamping itu upaya pembinaan di sektor hulu dilaksanakan dengan menerbitkan sertifikat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, yang berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi industru rumah tangga pangan (IRTP) dan sertifikat  Higiene Sanitasi bagi pengelola pangan lainnya seperti, jasa boga, restoran/rumah makan dan Depot Air Minum.

Lebih lanjut disampaikan bahwa bagi PKL pangan dan pedagang asongan makanan jajanan dilakukan stikerisasi yang menyatakan makanan tersebut aman dikonsumsi, setelah dilakukan pembinaan  pedagang dan pemeriksaan sampel makanan. Yang jelas tambah Linda  bahwa makanan yang aman, bermutu, bergizi dan beragam sangat penting bagi pemeliharaan peningkatan kesehatan, sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan jumlah sarana pengelolaan pangan dan yang telah bersertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman selama dua tahun terakhir yaitu IRTP ada 6000 yang sudah bersertifikat di tahun 2013, sedang di tahun 2014 naik menjadi dan yang bersertifikat ada . Jasaboga tahun 2013 ada 141 yang bersertifikat ada 27, di tahun 2014 naik menjadi 145 dan yang bersertifikat 33.

Restoran/Rumah Makan di tahun 2013 ada 219 yang bersertifikat baru 10 sementara di tahun 2014 naik menjadi 258 restoran/rumah makan dan yang bersertifikat naik menjadi 12. Untuk Depot Air Minum tahun 2013 ada 125 yang bersertifikat baru 12 dan di tahun 2014 ada 129  dan yang bersertifikat turun menjadi hanya 3.

Ditambahkan pula bahwa khusus bagi industri rumah tangga pangan, tata cara penerbitan sertifikat PIRT telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir mengacu pada peraturan Kepala Badan POM  RI Nomor  tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah rangga. Sedang penerbitan sertifikat PIRT di Kabupaten Sleman terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu 149 pada tahun 2013 dan 160 sertifikat pada tahun 2014.

Sleman – Tanah longsor yang terjadi di bukit setinggi 70 meter dengan lebar 100 meter di Dusun Lemahbang RT 3 RW 9 Desa Gayamharjo Kecamatan Prambanan Sleman pada hari Senin (9/2) mendapat perhatian dari Bupati Sleman yang langsung melakukan peninjauan dan penanganan, kemarin.

Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Drs Julisetiono, Kepala Dinas Nakersos Drs Untoro Budiarjo dan Kepala Dinas PU Sleman disertai Kabag Administrasi Pembangunan dan Camat Prambanan mengadakan peninjauan dilokasi longsor dan kemudian melakukan koordinasi penanganan lebih lanjut.

Bukit yang longsor Senin (9/2) pukul WIB yang mengancam rumah milik Wakiran (46), ternyata berada dilokasi yang terpencil masuk dari jalan besar sekitar 600 meter dan hanya dapat dijangkau dengan jalan setapak. Wakiran satu-satunya pemilik rumah dibawah tebing kepada Bupati Sri Purnomo menceriterakan bahwa rumahnya sempat kebanjiran air beserta tanah. Sebelum tebing longsor didahului dengan hujan lebat selama 2 jam berturut – turut dan suara gemuruh.

Sementara Julisetiono yang mendampingi kunjungan Bupati ini membenarkan derasnya hujan membuat lapisan tanah tidak kuat menahan air, sehingga mengakibatkan tanahnya labil dan menyebabkan longsor yang disertai beberapa pohon tumbang. 

Dengan kejadian ini tim dari BPBD dibantu dengan masyarakat dan Tim Sar serta Paguyuban Bandung Bondowoso Prambanan langsung mengadakan kerja bakti untuk menyingkirkan tanah, bebatuan dan pepohonan dan mengalirkan air ketempat yang aman agar tidak menimpa rumah Wakiran. 

Disela – sela melihat lokasi longsor, Sri Purnomo langsung mengintruksikan segera membantu logistik untuk keperluan kerja bakti warga dan berharap kepada warga, Kepala Desa, Camat dan BPBD selalu waspada dan tanggap mengingat masih banyak tebing di wilayah Prambanan yang potensial tanah longsor.

“Mitigasi selalu harus dilakukan bila terjadi tanda-tanda keretakan tanah segera dilaporkan untuk diambil langkah yang diperlukan,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo dan tim dalam kesempatan tersebut juga meninjau tanah longsor di dusun Losari II Wukirharjo Prambanan diatas rumah milik Ngadiyono dan Yamto. Tebing yang longsor setinggi 2 meter sehingga tidak terlalu mengancam namun perlu penanganan serius agartidak meluas mengingat hujan lebat masih terus terjadi.

Sleman – Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI mengemukakan, fasilitasi pensertifikatan tanah, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat.

“Dengan dimilikinya dokumen sertifikat tanah, maka status kepemilikan tanah menjadi jelas karena memiliki kekuatan yuridis dalam perlindungan hak kepemilikannya,” katanya  di Sleman, Jumat (27/6), terkait dengan telah diserahkannya sertifikat tanah milik warga Huntap di Kecamatan Cangkringan.

Selain itu, program pensertifikatan ini juga upaya untuk menertibkan administrasi pemerintahan khususnya di bidang pertanahan serta  mengendalikan laju perubahan peruntukkan lahan, khususnya lahan pertanian.

Kepada masyarakat penerima sertifikat tanah, Bupati Sri Purnomo berharap untuk dapat merawat dokumen sertifikat dengan baik, dan dapat memaksimalkan aset tanah pertanian tersebut untuk kesejahteraan keluarga.

Terlebih saat ini banyak terjadi pemalsuan dokumen pertanahan yang dapat merugikan pemilik lahan asli.

Yang jelas, Bupati Sri Purnomo menyambut baik diadakannya program pelayanan pensertifikatan tanah yang mengutamakan kemudahan dan pelayanan prima,  seperti program Prona, program Pertanian, UMK, maupun mengoperasikan mobil Larasita. “Program-program tersebut tentunya sangat membantu masyarakat,” katanya.

Bupati Sri Purnomo juga  mengingatkan bahwa pasca erupsi Merapi di akhir 2010 yang lalu, masih menyisakan masalah pertanahan yang harus segera diatasi bersama. Untuk mengatasi dampak pasca bencana yang lalu, telah diselesaikan sertifikat tanah melalui dana APBN.

“Dengan pensertifikatan bersama, saya harap dapat menyelesaikan konflik yang disebabkan hilangnya batas-batas kepemilikan lahan,” tambah Sri Purnomo.

Sedangkan Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Purwatno Widodo mengatakan  sertifikat tanah yang sudah selesai dan diserahkan sebanyak 92 bidang yang terdiri warga huntap dusun Cancangan 55 bidang, warga huntap TKD Koripan 38 bidang dan warga huntap TKD Kepuharjo 9 bidang.

Namun yang 2 orang, masing-masing 1 dari dusun Cancangan dan 1 dari huntap TKD Koripan, telah diserahkanpada kegiatan Kanwil BPN DIY tanggal 17 Juni 2014 di Kabupaten Kulonprogo. ***

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI meminta agar Raperda Laporan Pertanggung Jawaban 2013 segera disahkan. Ia mengharapkan pengesahan dilakukan sebelum pergantian anggota dewan.

“Kami mengharapkan bisa segera disahkan. Jangan akhir tahun pengesahannya. Semoga bisa di bulan Juni 2014 ini,” kata Sri Purnomo di Sleman, Kamis (26/6).

Menurut Sri Purnomo dengan dilakukan cepat, bisa  dilakukan koreksi. Ia mengharapkan hasilnya pun dapat maksimal, jika dilakukan pada akhir tahun maka sudah dewan baru yang menyelesaikan.

“Pada bulan Agustus nanti baru dikoreksi. Jangan pada akhir tahun. Lebih cepat lebih baik,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga optimis Dewan sekarang segera mengesahkan, sehingga ia pun mengaku siap untuk menghadiri pembahasan itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Rohman Agus Sukamta mengatakan Dewan siap membahas Reperda tersebut. Menurutnya, kendala belum disahkan antara lain karena alasan politis dan teknis.***