LKM Bangunkerto Bantu Wujudkan Kota Tanpa Kumuh

Turi – Minggu, (28/1) LKM Bangun Sejahtera Desa Bangunkerto melaksanakan Rembuk Warga Tahunan (RWT) dari pukul WIB di Gedung Serbaguna Desa Bangunkerto.

Adapun peserta RWT adalah semua Kepala Dukuh, Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat se-Desa Bangunkerto.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kasi Ekobang, Anik dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Sudiyono.

Dalam sambutannya, Sudiyono mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap LKM Bangunkerto yang selama ini telah banyak membantu pemerintah Desa Bangunkerto.

Tak hanya itu, LKM juga membantu di sisi sosial yakni pembangunan rumah bagi warga miskin sehingga di Desa Bangunkerto bisa bebas dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pun, saat ini sedang mengerjakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di mana sasarannya adalah dusun yang masih dinilai kumuh. Kota akan ditata dan dibangun jalan kampung, tempat pembuangan limbah, dan juga taman untuk mempercantik jalan kampung.  Harapan ke depannya semua padukuhan yang ada di Desa Bangunkerto bisa tertata bersih dan rapi sehingga tidak ada yang kumuh lagi.

Dalam acara tersebut LKM Bangunkerto juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya selama tahun 2017. Selain itu, dikukuhkan pula kepengurusan LKM yang baru periode 2018 -2020 oleh Kepala Ekobang Turi. Dengan kepengurusan yang baru ini diharapkan kinerja LKM Bangunkerto akan lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Bangunkerto. (Harman)




Musrenbang Tampung Usulan Pembangunan Desa

Turi – Pemerintah Desa Bangunkerto menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019, Rabu (6/12) di Gedung Serbaguna Bangunkerto Turi.

Hadir dalam acara tersebut dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Turi, Anik, Kepala Desa Bangunkerto, Anas Mar’uf, pendamping dana desa, dan semua lembaga desa al, BPD, karang taruna, PKK, LPMD, ketua desa budaya, dan perangkat desa.

Musrenbang dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Sudiyono. Dalam sambutannya, Kepala Desa Bangunkerto berharap dengan Musrenbang ini bisa menampung semua usulan-usulan yang disampaikan untuk pembangunan maupun kegiatan yang ada di seluruh dusun di Desa Bangunkerto, untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan perencanaan ini akan menjadi acuan RAPBdes Desa Bangunkerto di tahun 2019 dan akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan dan nantinya akan disahkan di tingkat kabupaten. (Harman)




Musrebangdes, Mekanisme Berjenjang yang Wajib Dilakukan

Ngaglik – Untuk mengawali kegiatan pembangunan perlu ada perencanaan yang mantap sehingga hasil pembangunan bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraannya. Demikian harapan dari seluruh masyarakat Desa Sukoharjo dalam pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang digelar di Balai Desa Sukoharjo, Minggu (19/11).

Acara ini dihadiri 60 peserta dari Perangkat Desa Sukoharjo, Dukuh, RW, RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta LSM di Desa Sukoharjo serta UPT Kecamatan yang sempat hadir dalam pertemuan ini.

Rangkaian acara Musrebangdes, antara lain pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Sukoharjo, Hadi Subronto. Kepala Desa mengatakan bahwa kegiatan seperti ini rutin dilakukan setiap tahun untuk itu berharap usulan-usulan dari dusun bisa ditampung dan dimasukkan dalam usulan tahun anggaran 2018 mendatang. Namun, mengingat pagu anggaran terbatas yang tidak bisa masuk dalam anggaran tahun 2018 maka bisa dimasukkan dalam anggaran tahun 2019.

Dalam tahun anggaran 2017 sampai bulan ini telah mencapai 80% dari Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil. Untuk tahun 2018, Desa Sukoharjo mendapatkan anggaran sesuai pagu sebesar Rp miliyar dan dari BKK sebesar Rp 500 juta. Untuk itu, Kepala Desa Sukoharjo dalam program tahun 2019, setiap padukuhan supaya mengajukan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat agar pembangunan bisa bermanfaat dan merata.

Selanjutnya Camat Ngaglik yang diwakili Kasi Ekonomi Dan Pembangunan, Yani, menyambut baik diadakannya musyawarah perencanaan ini di mana merupakan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa secara berjenjang mulai dari dusun sampai nasional.

Ada 2 macam musyawarah perencanaan pembangunan dan RKP Desa karena ada kaitannya masalah kewenangan desa. Kegiatan disesuaikan anggaran yang ada melalui ADD, Bagi Hasil dan PAD serta Bantuan Khusus untuk Desa Hibah tidak diberikan secara langsung melalui BKK untuk pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan non fiisik. Kegiatan non fisik dianggarkan 20%. “Tentukan prioritas program dan kegiatan serta untuk mengedepankan hasil outcome bisa dibuat profil desa,” tutur Yani.

Yani juga menyinggung terkait perpustakaan yang telah juara nasional harus terus dipertahankan, juga tetap melanjutkan program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa.

Acara dilanjutkan paparan RKP Desa Sukoharjo yang disampaikan Ketua LPMD Desa Sukoharjo, Subadi. Paparan langsung ditanggapi oleh peserta Musresbangdes serta hasil diskusi disepakati secara langsung oleh seluruh peserta. (Suripto)




Rapat Rutin Badan Keswadayaan Masyarakat

Turi – Sabtu (21/10) pukul bertempat di Kantor BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Bakti Manulgal Donokerto, diadakan rapat BKM.

Dalam rapat dihadiri anggota BKM, Fasilitator Kelurahan (Faskel), dan semua Unit Pemerintahan (UP) yaitu Unit Keuangan, Unit Sosial, dan Unit Pembangunan.

Pembukaan dilakukan oleh Koordinator BKM, Sagi Wibowo dengan pernyataan bahwa masa kerja periode 2010/2017 sudah akan habis. Selanjutnya diminta agar calon dari masing-masing pedukuhan untuk segera masuk.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Faskel yaitu Basuki yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Perkembangan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dimana pelatihan sudah dilaksanakan
  2. Review mengenai sampah,kebakaran, dan saluran air akan segera diadakan
  3. Media Warga
  4. Pemilu BKM akan dilaksanakan pada Sabtu, 11 November 2017 di Aula Desa Donokerto.
  5. Program KOTAKU.

Selanjutnya dilanjutkan dengan laporan dari:

  1. Sekretariat, membahas persiapan Pemilu BKM, sejauh ini sudah siap 95 persen dan mengenai anggaran di sekretariat masih ada uang sejumlah Rp ,-
  2. Dari UPS di kas ada Rp ,-.
  3. Dari Unit Keuangan melaporkan laporan laba rugi, serta laporan pemasukan dan pengeluaran (Suharno)



2016, 86 Desa Terima Dana Desa Rp 63,014 Miliar

Sleman – Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Sleman,  Jazim Sumirat SH mengatakan dengan adanya kebijakan dana desa, yang pada tahun 2016 ini akan disalurkan sebesar Rp 63,014 miliar  kepada 86 desa di Kabupaten Sleman diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan dan peningkatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Sleman walaupun tercatat setiap tahunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman semakin menurun, namun berbagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan terus digalakkan,” kata Jazim di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan disela-sela lomba desa tingkat Provinsi DIY dan evaluasi oleh Tim yang dipimpin drg Retno Nur Mawarti MKes, Senin (13/6).

Menurut Jazim dengan mengoptimalkan keberadaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, bahkan tingkat dusun. Sejumlah 1212 dusun di Sleman telah memiliki TPK.

Keberadaan TPK baik di tingkat Kecamatan, Desa dan Dusun perlahan-lahan mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, bahkan keberadaannya mampu pengembangkan inovasi kegiatan yang memanfaatkan potensi lokalnya.

Sementara Jazim juga menilai Pemerintah Sumberharjo mampu meningkatkan dinamika pembangunan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari berbagai potensi yang ada di Desa Sumberharjo.

Diantaranya, Dusun Sengir Desa Sumberharjo ditetapkan sebagai pilot proyek kampung KB untuk Kecamatan Prambanan, hal ini menjadikan Dusun Sengir sebagai kampung keluarga berencana mandiri. Keberadaan rumah dome di Desa Sumberharjo juga menjadi icon dan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sleman.

“Sebagai salah satu daerah rawan bencana, Desa Sumberharjo juga telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana di Kabupaten Sleman, mengindikasikan seluruh komponen masyarakatnya memiliki kemampuan dalam mitigasi bencana,” kata Jazim.

Selain itu, salah satu PAUD di Desa Sumberharjo juga masuk unggulan Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif.