Sleman – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Mafilindati Nuraini MKes mengatakan usia harapan hidup di Kabupaten Sleman mencapai 76,10 tahun dan menjadi angka harapan hidup tertinggi nasional.

“Kondisi ini menjadi tantangan Kabupaten Sleman guna menciptakan lansia yang sehat dan produktif mengingat resiko kejadian berbagai penyakit degenerative meningkat pada usia lanjut,” kata Linda di Sleman, Rabu (4/6).

Menurut Linda, perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit degenerative, dan ini masih menjadi kebiasaan buruk di masyarakat.

“Menurut data PHBS pada 2013, sebanyak 45,2 persen rumah tangga merokok di dalam rumah. Anggota keluarga termasuk kelompok lanjut usia yang tidak merokok menjadi perokok pasif dan terdampak langsung paparan asap,” kata Linda.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sendiri beberapa waktu lalu telah selesai menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat promotif preventif dalam rangka mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia.

“Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain aksi simpatik kepada seluruh pegawai di Kabupaten Sleman dengan membagikan ballpoint dan kipas yang berisi imbauan tidak merokok,” kata Linda.

Dikatakan Linda, selain Hari Tanpa Tembakau, diselenggarakan juga Pekan HTTS dengan pemasangan spanduk dan video yang berisikan bahaya merokok yang dipasang di 25 Puskesmas di seluruh Kabupaten Sleman yang telah berakhir tanggal 31 Mei 2014 lalu.

Selain itu dilaksanakan juga penandatanganan komitmen Puskesmas sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Posbindu, Pembinaan Posyandu Lansia, Peningkatan Layanann Konseling Berhenti Merokok dan Sarasehan.

Sleman – Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu mengatakan, Pemkab Sleman menguatkan kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) untuk lebih menekan angka kemiskinan,  dengan mengucurkan dana Rp10 juta selama setahun untuk TPK tingkat kecamatan, dan  masing-masing menerima Rp3 juta dan Rp1,2 juta untuk  tingkat desa dan padukuhan.

Menurutnya, dana penanggulangan kemiskinan di Sleman juga ditambah dari anggaran Pagu Indikatif Usulan Kecamatan (PIK).

“Tahun ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengucurkan dana Rp19,86 miliar untuk pendampingan program PNPM yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan,” kata Yuni Satia saat menerima tim penilai UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) DIY, Kamis (17/4), di Bokesan, Sindumartani, Ngaglik.

Dikatakan, pendataan tingkat kemiskinan pada 2013 memakai indikator yang berbeda dari 2012. Pendataan tingkat kemiskinan pada 2013 menggunakan basis rumah tangga untuk menyamakan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara, pendataan 2012 masih menggunakan indikator yang diatur dalam peraturan Bupati no 21 tahun 2008. Perbedaan indikator tersebut menghasilkan angka kemiskinan yang berbeda.

Diungkapkan, untuk menurunkan kembali angka kemiskinan, Pemkab Sleman juga membuat profil kemiskinan hingga tingkat rumah tangga. Profil kemiskinan akan menjadi dasar bagi TPK untuk membuat kegiatan dan kerjasama dengan pihak luar.