Sleman – Workshop penghidupan masyarakat hunian tetap relokasi yang berlangsung diikuti masyarakat penghuni huntap (hunian tetap) Kecamatan Cangkringan dan Ngemplak di Sambi Resort Pakem Sleman, Selasa (24/11). Workshop juga dihadiri beberapa pejabat terkait di Kabupaten Sleman dan perangkat desa di wilayah Cangkringan dan Ngemplak.
Workshop dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Drs Kunto Riyadi mewakili Penjabat Bupati Sleman. Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Direktur Bina Penataan Bangunan Kemetarian PU, Kepala BPPTKG DIY, Kepala PU ESDM DIY, Camat Cangkringan Edy Harmana SH, Kepala Desa Kepuharjo Hery Suprapto.
Dalam sambutan tertulisnya Penjabat Bupati Sleman Ir Gatot Saptadi menyampaikan bahwa sebanyak KK dari KK terdampak erupsi Merapi sudah bisa menempati rumah yang lebih aman terhadap resiko bencana erupsi dan lingkungan permukiman mereka juga sudah mulai tertata serta komunitasnya lebih tanggap terhadap risiko bencana.
Membangun kembali di daerah pasca bencana tidaklah mudah, selain memerlukan perencanaan matang dan dana yang besar juga menuntut keterlibatan penuh warga masyarakat yang menajdi korban.
“Berkat kerjasama yang baik melalui koordinasi dan komunikasi yang jelas dan transparan, lambat laun tumbuh rasa saling percaya, saling memperkuat dan saling memerlukan diantara para pemangku kepentingan yang terkait, termasuk teman-teman dari Rekompak, kini sebagian besar warga terdampak erupsi Merapi 2010 telah bisa tinggal di rumah yang aman dan menjalani kehidupannya seperti semula,” kata Gatot Saptadi dalam sambutan tertulisnya.
Yang jelas lanjut Gatot pekerjaan Pemkab Sleman belum usai, masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) terhadap 542 KK warga Sleman yang belum bersedia direlokasi menjauh dari sumber bencana. Termasuk 103 KK yang sudah difasilitasi rumah BDR tetapi belum konsisten mau menghuni, masih mondar mandir menempati huntap BDR Relokasi dan rumah lama yang berada di lokasi asal yang dilarang sebagai tempat untuk hunian.
Kepada SKPD teknis yang terkait dengan permasalahan relokasi, Gatot berharap tetap berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan yang masih menjadi PR terkait relokasi hunian tersebut, antara lain seperti masalah kependudukan, masalah sertifikat tanah, masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Permasalahan-permasalahan seperti tersebut sudah selayaknya untuk tetap dituntaskan.
Sebetulnya tambah Gatot, Rekompak sudah pamit kepada kita semua pada akhir November 2014 lalu. Namun karena sebagian rumah BDR (Dana Bantuan Rumah) dan infrastruktur pendukung kehidupan (livelihood) masih ada yang berfungsi optimal, maka PU Cipta Karya sebagai pengampu kegiatan kembali memobilisasi Tim Rekompak untuk melakukan pendampingan optimalisasi fungsi aset baik yang BDR maupun yang BDL livelihood pada awal bulan Juni 2015 yang lalu.
Dinamika kegiatan pendampingan tersebut telah mendorong warga masyarakat penerima BDR dan pengelola aset livelihood untuk kembali membuat rencana kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang berkembang di lapangan.
“Syukur alhamdulillah selama 5 bulan pendampingan, tercatat ada tambahan 47 KK menghuni huntapnya (BDR) dan aset-aset BDL (Dana Bantuan Lingkuangan) livelihood hampir semuanya mulai difungsikan. Showroom, kubung jamur, rumah produksi semuanya mulai difungsikan,” tulis Gatot.
Sementara bertindak sebagai nara sumber dalam workshop tersebut antara lain dari Kementerian PU RI, Bappeda Sleman, Dinas Budpar, KBPMPP, dan lainnya. Salah satu nara sumber dari KBPMPP menyampaikan bahwa potensi perekonomian Kabupaten Sleman saat ini di sektor pertanian, IKM, Wisata dan itu perlu digarap dengan baik agar pertumbuhan ekonomi terutama penghuni huntap berkembang lebih maju.
Khusus di bidang pertanian kenyataan di lapangan bahwa alih fungsi lahan pertanian semakin berkurang, meskipun Sleman masih surplus beras selama tiga tahun, tetapi nilainya cenderung terus menurun. Pada tahun 2014 tinggal 90 ribu ton, tahun 2012 sebesar 110,5 tibu ton, dan tahun 2013 107,1 ribu ton.
