Sleman – Gerakan Jumat bersih Tim Pokjanal DBD Kabupaten Sleman Kelompok I mengadakan monitoring dan pemberantasan sarang Nyamuk ( PSN ) bersama Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi di Dusun Jaten Desa, Sendangadi, Kecamatan Mlati Sleman, Jumat (12/2).

Pada kesempatan tersebut Gatot  didampingi  Kepala Dinas Kesehatan dr Mafilintadi Nuraini MKes, Camat Mlati Drs Suyudi serta kader Ibu-ibu Dusun Jaten  mengadakan monitoring pelaksanaan pemberantasan serang nyamuk.

Gatot  langsung memimpin pemeriksaan  ditempat- tempat yang dimungkinkan ada sarang nyamuk/jentik-jentik baik di kamar mandi, almaari es ataupun lingkungan rumah/ sebelum melaksanakan monitoring dibagi dengan 8 kelompok untuk melihat lansung rumah/pekarangan warga di 8 RT Padukuhan Jaten, Sendangadi, Mlati.

Setiap Tim terdiri 6 orang Kader Padukuhan dan Tim Kabupaten. Pada kesempatan tersebut Gatot melihat langsung adanya jentik yang berkembang/hidup di bekas potongan pohon pisang karena tergenangi air. Selanjutnya Gatot bersama pemilik lahan dan tim melaksanakan  PSN dengan cara mengubur genangan air sehingga tidak akan terjadi lagi air menggenang.

Hasil dari Tim monitoring kelompok I di Padukuhan Jaten   Desa Sedangadi 113 rumah/pekarangan  terdapat 39 positif ada jentik, sehingga angka bebas jentik /AJB baru 65%, masih di bawah angka bebas jentik yaitu minimal 95 %.

Selanjutnya untuk kelompok II melaksanakan monitoring dan pemantauan langsung serta PSN di  Dusun Nyamplung Kidul Desa Balecatur Kecamatan Gamping dipinpin oleh Camat Gamping, bersama Kades Balecatur beserta ibu-ibu kader Gerakan Jumat bersih Padukuhan Nyamplung Kidul Desa Balecatur melihat langsung bak mandi, penampungan aiar dan pemelihraan burung, Diespenser.

Serta, halaman rumah/lingkungan yang ada barang bekas yang berpotensi menjadi genangan air hujan dari 107 rumah/titik menemukan 32  Positif rumah / lingkungan yang ada jentik bakal nyamuk, sehingga angka AJB nya 71%  masih di bawah angka standar yaitu 95%.

Sementara dalam laporan Evaluasi dr Mafilinidati mengatakan pengendalian penyakit DBD masih menjadi prioritas penanganannya karena sudah menyebar di 17 Kecamatan, pada awal tahun  2016 sampai dengan tanggal 9 Februari sudah terjadi 71  Kasus DBD, dengan kematian 1 orang. Hal ini disebabkan karena keterlambatan membawa pasien/korban  ke fasilitas pelayanan kesehatan  yang merupakan rumah sakit rujukan.

Sedang Gatot mengatakan pemberantasan sarang nyamuk kegiatan  merupakan tindakan yang prefentif dan lebih murah. Gatot juga  berharap kegiatan ini selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan dan membentuk petugas di tingkat padukuhan / tim kecil gerakan pemberantasan sarang nyamuk.

Bisa melibatkan anak-anak usia  sekolah  SD atau SMP bisa terlibat langsung dengan pendampingan Ibu-ibu Kader, serta melestarikan gerakan kebersihan melalui gotong royong atas kesadaran bersama demi kesehatan bersama.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi memanggil enam toko modern yang bermasalah dan tidak memiliki izin pada Rabu (6/1). Pemanggilan tersebut sengaja dilakukan untuk memberi peringatan pada para pelanggar agar mereka menutup tokonya sendiri.

“Kalau sudah kita ingatkan tapi tidak tutup sendiri, ya kita akan evaluasi lagi. Kami sendiri pada dasarnya ingin memberikan kesempatan mereka untuk menutup sendiri,” kata Gatot saat ditemui di rumah dinas Bupati Sleman, Rabu (6/1).

Adapun toko yang mendapat panggilan peneguran di antaranya terletak di Tajem sebanyak dua unit, Minggir satu, dan Cebongan satu. Seluruh toko tersebut berdekatan dengan pasar. Selain itu pemilik toko yang bersangkutan juga belum mempunyai izin operasi usaha dan bangunan sudah berdiri. Hal ini yang akhirnya membuat Pemkab Sleman memberikan surat pemanggilan formal.

Jika dalam waktu tertentu pemilik toko tidak merespon instruksi pemerintah, maka tokonya akan ditutup paksa. Adapun jumlah toko modern yang izinnya bermasalah dan akan ditertibkan oleh Pemkab Sleman sebanyak 89 unit. Sementara kuota toko modern di Sleman sendiri hanya berjumlah 130 unit. Saat ini jumlah toko modern di daerah bagian utara DIY ini sudah melebihi kuota, sekitar 300 unit.

Sebelumnya Pemkab Sleman telah berkomitmen akan menutup seluruh toko modern pada Januari. Penutupan tersebut dilakukan secara paksa terhadap toko-toko yang masih membandel setelah diberikan surat peringatan (SP) penutupan ketiga pada akhir Desember lalu. Pemkab Sleman sendiri telah memberikan SP I, II, dan III sejak kebijakan penertiban toko modern keluar. SP tersebut diberikan selang 14 hari sekali.

Terkait hal ini, Kepala Satpol PP Sleman, Drs Joko Supriyanto menyampaikan pihaknya hanya menunggu intruksi Penjabat Bupati untuk menertibkan Toko Modern.

“Sebenarnya Bupati kan hanya ingin memberi shok terapi bagi para pelanggar Perda. Kalau kami sih tunggu intruksi saja,” ujarnya saat ditemui di kantor dinasnya.

Menurutnya personil Satpol PP sendiri sudah siap siaga untuk menerima tugas penertiban. Penertiban toko modern nantinya akan dilakukan bersama dengan kepolisian, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop), dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPMPT).

“Pokoknya begitu ada perintah Bupati untuk melakukan eksekusi toko modern yang bandel, kami siap melaksanakan,” tutur Joko.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi mengatakan diselenggarakannya kegiatan penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Pemerintah Desa dan wajib pajak selektif diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk taat membayar PBB.

“Saya harapkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Sleman, terutama yang menjadi wajib pajak PBB, agar menjadi panutan dan teladan masyarakat, dengan membayar kewajibannya di awal waktu. Ajaklah masyarakat di lingkungan saudara untuk taat membayar PBB,” kata Gatot disela-sela penyampaian SPPT PBB di pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (6/1).

Menurut Gatot kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat Sleman dalam membayar pajak, merupakan bentuk kepedulian masya­rakat yang sangat besar terhadap pelak­sa­naan pembangunan di Kabupaten Sleman. Namun demikian kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar PBB masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB P2 oleh masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pajak termasuk kecepatan penyampaian SPPT PBB kepada para wajib pajak. Dengan penyampaian SPPT PBB lebih awal, diharapkan lebih mendorong para wajib pajak untuk sesegera mungkin membayar pajak.

“Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh Kepala Desa untuk segera mendistribusikan SPPT PBB ini kepada para Dukuh, dan turut serta memantau pembayaran PBB masyarakat sehingga dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Gatot.

Gatot  juga berharap pokok ketetapan PBB P2 pada tahun 2016 ini dapat tercapai sepenuhnya, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk itu seluruh aparat terutama aparat di Dinas Pendapatan Daerah, untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya.

“Jika ada masyarakat yang mengajukan keberatan dan keringanan pajak terhutang, saya berharap dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Dengan langkah tersebut diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan semakin meningkat,” tuturnya.

Sementara Kepala Dipenda Sleman, Hardo Kiswoyo SE MSi menyampaikan bahwa pada tahun 2015 lalu realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 belum terealisasi 100%. Dimana pokok ketetapan akhir pada tahun 2015 sebesar Rp 70,5 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak buah realisasinya baru mencapai Rp 53,9 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak buah, atau sebesar 76,43 % dari pokok ketetapan akhir.

Sedangkan untuk tahun 2016 ini, pokok ketetapan massal sebesar Rp 76,3 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak buah. Untuk pembayaran P2 dapat dilakukan pada 3 bank tempat pembayaran yakni BPD, BRI Syariah dan Bank Mandiri.

Selanjutnya dilakukan penyerahan secara simbolis SPPT PBB Kepada Desa serta penyerahan SPPT kepada wajib pajak selektif sebanyak 100 WB yang secara simbolis diserahkan kepada 10 perwakilan yakni Hartono Mall, Hyatt Hotel, Amplaz, JCM, Angkasa Pura, Hotel Royal Ambarukmo, Mustika Princes Hotel, UII/JIH, STIE YKPN, Rich Hotel dan PT Indoland/Mataram.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam upacara peringatan HUT KORPRI ke 44 di Kabupaten Sleman, Senin (30/11). Dalam upacara ini juga dihadiri Kapolres Sleman, Dandim Sleman, Kajari Sleman dan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Sekda Serta pejabat di lingkungan Pemkab Sleman. Peserta Upacara dari PNS di lingkungan Pemkab Sleman. 

Gatot  yang membacakan sambutan Presiden RI selaku Ketua Dewan Pembina Korpri Pusat mengatakan empat puluh empat tahun bukanlah usia yang singkat. Namun Presiden bangga karena Korpri terus berusaha untuk menguatkan eksistensinya, terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

Memang tidak mudah, namun kesungguhan untuk terus-menerus mengusahakan hal tersebut akan membuahkan hasil dan manfaat. Baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para anggota Korpri.

Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. Karenanya, sebagai insan aparatur negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Selama satu tahun Pemerintahan banyak hal yang sudah kita lakukan, antara lain mendorong transformasi fundamental ekonomi Indonesia melalui kebijakan mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke ekonomi berbasis produksi, mengakselerasi program tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa.

Pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara udara, penyeberangan perintis, tol laut dan lain sebagainya terus dipacu. Demikian juga upaya mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan bendungan baru, penyediaan teknologi, pendampingan pertanian, pembangunan jaringan irigasi teknis dan pencetakan sawah baru, terus dikerjakan tanpa lelah.

“Sementara itu kita juga tidak pernah berhenti memperhatikan penegakkan hukum, termasuk penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Kita juga bekerja keras untuk menggerakkan pembangunan pedesaan melalui alokasi dana desa, pembangunan perumahan, peningkatan akses kesehatan dan kondisi kesehatan, serta peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan,” kata Gatot yang membacakan sambutan Presiden.

Sementara Gatot menambahkan bahwa dengan kerja keras itu akan memberikan fondasi bagi  semua pihak untuk terus melangkah, serta tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang makin berat dan kompleks. Lima amanat yang di sampaikan Presiden yakni Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasidi semua tingkatan. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi, cari terobosan serta cara-cara baru dengan menghindari business as usual.

Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun area perubahan pelayanan publik.

“Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang melayani bukan dilayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Gatot.

Kedua, lanjut Gatot, bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki ethos kerja, dan yang berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitaslama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. Dengan Integritas,  kembalikan jati diri Korpri sebagai abdi negara yang terpercaya.

Dengan Etos Kerja, ditegaskan kembali Korpri sebagai abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. Serta dengan gotong royong, ditegakkan kembali eksistensi Korpri sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Ketiga, persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat. Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan-tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif.

“Untuk itu, saya meminta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah kearah sistem pemerintahan elektronik atau E-Government, mulai dari budgeting procurement, audit, catalog, purchasing, cash flow management system dan banyak lagi yang lain,” tambahnya.

Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan cara itu pemberian informasi dan pelayanan pada warga bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Ke empat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini, Anggota Korpri harus fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapapun juga.

Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa.  Memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar Provinsi, tetapi sudah memasuki persaingan antar negara.

“Saya mengharapkan dukungan penuh dari jajaran anggota Korpri untuk mengakselerasi peningkatan daya saing bangsa Kita harus yakin bahwa bangsa kita pasti mampu berkompetisi di era kompetisi regional dan global. Presiden juga mengajak untuk terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi, agar pelayanan publik semakin baik serta daya saing bangsa kita pun semakin tinggi,” tambah Gatot.

Pada gilirannya semua akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta penguatan posisi Indonesia di pentas dunia. Usai upacara kemudian dilanjutkan Ziarah ke Makam Pahlawan Dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan Irup Pj Sekda Sleman dan diikuti pejabat Eselon II.

Sleman – Untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat padatnya pemukiman penduduk di wilayah perkotaan  Pemerintah Desa Condongcatur melalui Anggaran Satuan kerja Penyehatan Lingkunga DIY tahun 2014 berhasil membangun Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sistem  Instalasi Pengolah Air Limbah (Ipal) Komunal di Padukuhan Joho.

Menurut FA Tri Wisono selaku Ketua KSM Sengkat Sehat. Untuk membangun Ipal tersebut dananya dari Pemerintah DIY sebesar Rp 400 juta dan dana swadaya masyarakat Rp 4,3 juta ditambah dengan swadaya penyambungan perpipaan sekitar Rp 23 juta. Sanimas ini dimanfaatkan oleh 56 KK dengan 307 jiwa.

Peresmian Ipal Komunal tersebut dilakukan oleh Penjabat Bupati Sleman Ir Gatot Saptadi, Rabu (4/11). Dalam kunjungannya Gatot didampingi Assek II, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Camat Depok serta Muspika dan Kades Condongcatur.

Selanjutnya Gatot meresmikan gapura dan jalan conblok RW14 Padukuhan Dero. Untuk gapura menghabiskan dana Rp 25,5 juta sedangkan konblok Rp 88,1 juta. Dilanjutkan dengan peresmian Lembaga Bank Sampah Kasturi, Padukuhan Gempol Condongcatur Depok.

Ditempat tersebut Gatot membuka selubung papan nama Bank Sampah juga menanam pohon sirsat. Dalam kesempatan ini juga diterima bantuan 35 tempat sampah dari Universitas Sanata Dharma untuk Desa Condongcatur dan Caturtunggal.

Gatot  mengatakan pembangunan Sanimas sistem  Ipal Komunal ini merupakan salah satu konsekuensi logis dari semakin padatnya pemukiman dan semakin tumbuhnya industri baik itu industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga di Kabupaten Sleman.

“Hal ini karena, sebagai Kabupaten yang tumbuh cukup pesat baik itu perkembangan industri maupun perkembangan kawasan permukiman, kita harus memberi perhatian khusus dan bijak dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan agar terwujud kesinambungan pembangunan dan tetap terjaganya kelestarian alam lingkungan,” kata Gatot.

Gatot  juga mengapresiasi warga Dero yang memperindah lingkungan dengan pembangunan Gapura dan membangun jalan dengan konblok sehingga akan nyaman untuk dilalui. Ditengah lingkungan perkotaan namun gotong royong warga masih tetap dijaga dengan baik hal ini juga mendapat apresiasi dari Gatot.

Saat ini di wilayah Kabupaten Sleman memiliki 195 Kelompok Sampah Mandiri (KSM)/Bank sampah, ke depan Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus memotivasi dan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan juga membentuk kelompok-kelompok pengelolaan sampah secara mandiri.

Sekarang beberpa kelompok bank sampah yang ada di Sleman sudah mampu memperoleh manfaat ekonomi dari adanya bank sampah, yang mana kedepan sampah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.