Gamping – Selasa (30/1) pukul WIB digelar Musrenbang RKPD Kabupaten Sleman di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Kecamatan Gamping. Musrenbang tahun ini mengambil tema “Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Sleman yang Berbudaya”.

Acara ini dihadiri oleh Camat Gamping Abu Bakar, Sekcam Rasyid Ratnadi, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman Yustina, Kapolsek Gamping Kompol Herwinedi,  perwakilan Koramil 17 Pelda Sumarjo,  3 anggota DPRD Sleman Hasto Pariyantono, Vika,  Gustan Ganda,  Kades Ambarketawang Sumaryanto,  Kades Banyuraden Sudarisman,  sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemda Sleman antara lain Dinas PU,  Tata Ruang,  Kebudayaan, Dukcapil,  Perhubungan, Kesehatan,  serta P3AP2KB.  Perwakilan dari HIMPAUDI, FKDM, dan KIM Gamping juga hadir bersama para tamu undangan yang berjumlah 90 orang.

Dalam paparannya, anggota DPRD Sleman Hasto Pariyantono berharap adanya program persiapan mentalitas bagi masyarakat Gamping. Hal ini diperlukan agar pesatnya perkembangan fisik/teknis di Gamping bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kemajuannya menjadi milik masyarakat Gamping bukan milik investor.

Di sesi selanjutnya, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman Yustina menyarankan agar desa bisa mengakses program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui pengajuan proposal pembangunan fisik masing-masing desa di wilayah Gamping. Pengajuan proposal paling lambat pada bulan Maret 2018. Proposal yang sudah diketahui oleh Kepala Desa kemudian diserahkan ke BAPPEDA Sleman yang dilanjutkan kepada dinas yang dirujuk.

Adapun BKK Kecamatan Gamping tahun 2018 sebesar Rp ,00 yang diperuntukkan bagi 5 desa di Gamping. Selain itu dipaparkan juga prioritas 9 perencanaan yaitu pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, pengembangan potensi lokal, lingkungan hidup,  peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah,  tata kelola pemerintah serta budaya. Sedangkan tema spesifiknya adalah isu kemiskinan, daya saing ekonomi lokal dan persoalan ketimpangan sosial yang terjadi. (Adnan Nurtjahjo)

Sleman – Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan semua desa di Indonesia setiap tahun menerima dana desa dan setiap tahun jumlahnya bertambah.

Jika tahun 2016 ini dana desa dari Pemerintah Pusat totalnya mencapai Rp 46,8 trilyun dan rata-rata setiap desa mendpatkanb Rp 600 juta sampai Rp 700 juta, maka tahun 2017 meningkat menjadi Rp 70 trilyun. Di Sleman total dana desa yang diterima dari anggaran Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten mencapai sekitar Rp 2 miliar per desa.

“Tiap tahun bertambah dan dana desa itu bisa dipakai untuk memakmurkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur bisa menggunakan dana desa, namun dana desa jangan hanya untuk membangun infrastruktur saja tetapi untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi desa,” kata Eko Putro Sandjojo, ketika meninjau pelaksanaan  pengaspalan jalan di Dusun Munengan  Desa Sidoluhur Godean Sleman, Senin (10/9).

Pengaspalan jalan Munengan Berjo Kulon sepanjang 970 meter. Dikatakan Eko, pemberdayaan masyarakat dengan dana desa ini dicontohkan memberikan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu di desa.

Menurut Eko jika di Sleman ada 100 ribu lebih siswa SD, SMP dan SMA dan membutuhkan dua set sragam. Maka dari 86 desa yang ada di Sleman ini bisa membantu ibu-ibu di desa bekerja untuk membuat seragam. Dengan demikian tentunya bisa memberikan pekerjaan pada ibu-ibu dari pada membeli dari daerah lain. Dan Kementrian PDT siap membantu pelatihannya.

Menteri Eko juga meminta desa untuk memanfaatkan balai latihan desa untuk memberikan pelatihan pada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman sayuran hidroponik.

“Tolong desa diatur hal ini masyarakat ikut dilatih dan biayanya bisa menggunakan dana desa,” tutur Eko.

Disisi lain Eko juga meminta Kepala Desa di Sleman agar membesarkan Badan Usaha Milik (BUM) Desa untuk memenuhi kebutuhan desa dengan membuka berbagai usaha yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya usaha jamur, peternakan yang pemeliharaannya dikerjakan masyarakat dengan bagi hasil.

“Banyak yang bisa dilaksanakan dan menggiatkan BUM desa,” kata Eko.

Diharapkan Eko, ke depan dana desa yang diterima bisa bertambah hingga Rp 3 miliar sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat dan ekonomi masyarakat.

Sementara Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes mengatakan tahun 2016 ini Kabupaten Sleman menerima dana desa sebesar Rp 63,14 miliar dan dialokasikan ke seluruh desa dengan surat keputusan Bupati no 1.2 tahun 2016 tentang rincian dana desa.

Dikatakan Sri Muslimatun perhitungan alokasi dana desa ini berdasarkan variabel penduduk dan lainnya dan desa rata-rata menerima Rp 600 juta. Dengan nilai terendah Rp 636,4 juta dan nilai tertinggi Rp 922 juta.

“Dana desa 2016 tersebut tahap pertama diterima Rp 37,8 miliar atau 60 persen pada bulan Maret dan disalurkan bulan April-Mei 2016,” kata Sri Muslimatun.

Untuk laporan realisasi kata Sri Muslimatun, sampai Juni 2016 penyerapan dana desa mencapai Rp 25,4 miliar atau 67,3 persen. Dan sampai September 2016 sudah mencapai 90 persen. Sedang untuk dana desa tahap kedua Rp 25,8 miliar atau 40 persen telah diterima 4 Oktober 2016 dan akan segera diterimakan ke desa-desa.

Diakui Sri Muslimatun penerimaan dana desa ini memang ada kendala diantaranya penyaluran dana desa dari pusat masih mengalami keterlambatan dan ini mempengaruhi penyaluran ke desa-desa. Adanya aturan dana desa yang berubah-ubah sehingga perlu kepastian hukum.

Sleman – Dinas Hubkominfo Kabupaten Sleman bekerjasama dengan PT. Pilar Cipta Solusi Integratika menggelar Forum Sosialisasi dan Penjelasan Pengisian Kuisioner Penyusunan Rencana Induk dan Blueprint E-Goverment di Lantai 3 Ruang Setda B Kabupaten Sleman, Jumat (5/8).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Hubkominfo, Drs. Agoes Soesilo Endiarto, menyampaikan pengisian kuisioner merupakan pemetaaan infrastruktur pendukung yang ada sebagai langkah awal menuju Sleman Smart Regency.

Agoes juga mengharapkan keterbukaan informasi dari setiap SKPD guna melengkapi kuisioner yang akan digunakan sebagai pemetaan infratrusktur di wilayah Kabupaten Sleman.

Pemetaan dimaksudkan dengan mempermudah langkah selanjutnya demi terwujudnya Sleman Smart Regency. Kuisioner meliputi infrastruktur komputer baik hardware maupun software, skill sumberdaya manusia, dan satuan kerja di SKPD masing masing.

Forum tersebut merupakan lanjutan dari forum sebelumnya yang digelar di Hotel Prima pada Kamis (28/7). Forum diikuti oleh SKPD se – Kabupaten Sleman.***