Sleman – Sebanyak 327 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat (KKN-PPM) UGM bertemu dengan Bupati Sleman di Pendopo Parasamya Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (21/6) sebelum melakukan kegiatan KKN di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman mulai 21 Juni-7 Agustus 2016.

Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menyambut baik pelaksanaan KKN-PPM UGM tersebut karena  merupakan sarana latihan bagi mahasiswa dalam memahami dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sehingga  melalui kegiatan KKN PPM ini dapat memfasilitasi masyarakat melalui berbagai program keilmuan yang dimiliki para peserta.

“Pelaksanaan kuliah kerja nyata pemberdayaan pembelajaran masyarakat (KKN-PPM) ini diharapkan benar-benar mampu memberikan solusi terhadap permasalahan di daerah serta mendukung upaya pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah yang dijadikan sebagai lokasi KKN,” kata Sri Purnomo.

“Dengan pendampingan dan pembinaan yang intensif saya yakin masyarakat dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman sehingga dapat membantu program pengentasan kemiskinan”, tambah Sri Purnomo.

Pimpinan rombongan KKN UGM, Joko Setiono SH MHum menyampaikan bahwa mahasiswa peserta KKN tersebut terdiri dari empat bidang keilmuan yaitu sains dan teknologi, agronomi, kesehatan, serta sosial humaniora yangt didampingi oleh 10 dosen pembimbing lapangan dan 2 dosen koordinator wilayah yaitu Sleman Barat dan Timur.

“Mahasiswa kami nantinya akan kami terjunkan di sepuluh kecamatan yaitu Berbah, Cangkringan, Godean, Kalasan, Minggir, Moyudan, Ngemplak, Pakem, Prambanan, dan Turi”, kata Joko.

Sementara Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UGM, Prof Dr Suratman MSc  menegaskan bahwa kegiatan KKN di Kabupaten Sleman mutlak dilaksanakan karena secara administratif UGM berada di Sleman.

“Sleman merupakan kampung halaman karena secara administratif UGM ada didalamnya, kegiatan KKN ini sebagai wujud pembangunan bagi daerah,” kata Suratman.

Suratman menambahkan bahwa sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa peserta KKN  sudah diperkuat research base dari para dosen pembimbing yang diharapkan dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat terlebih-lebih setiap kelompok terdiri dari berbagai disiplin ilmu.

Sleman – Dalam rangka meningkatkan penanganan terhadap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten  Sleman telah membentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana. Pembentukan kelompok tersebut untuk mengoptimalkan koordinasi dalam penanganan bencana.‬ ‪Demikian antara lain disampaikan Kepala BPBD Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MM, Minggu (20/3). 

Julisetiono mengatakan kelompok yang dibentuk berupa unit operasional di tingkat desa dan pelaksana penanggulangan bencana di tingkat , BPBD Sleman mengukuhkan unit operasional dan pelaksana penanggulangan bencana Kecamatan Berbah.

“Kami terus membentuk kelompok penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan lintas sektoral untuk menguatkan mitigasi bencana. Ditargetkan semua wilayah desa dan kecamatan di Sleman terbentuk kelompok ini,” kata Julisetiono.

Menurut Julisetiono dalam upaya penanggulangan bencana, relawan bersama masyarakat harus tetap siaga meski tidak sedang terjadi bencana. Pasalnya kesiapsiagaan tersebut diperlukan untuk menekan jatuhnya korban dalam bencana.

“Dengan adanya kelompok penanggulangan bencana ini, jika sewaktu waktu terjadi bencana masyarakat dan relawan jangan menunggu BPBD, mereka harus selalu tanggap dan tangkas dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” kata Julisetiono.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman  memetakan potensi bahaya tanah longsor di 4 kecamatan. Mengingat puncak musim hujan diprediksikan pada  bulan  Februari ini sehingga potensi bencana cukup tinggi.

Kepala BPBD Sleman, Drs  Julisetiono Dwi Wasito SmHK MM mengatakan, selama ini potensi bencana longsor di Sleman meliputi Kecamatan Prambanan, Cangkringan, Pakem, Turi dan Ngemplak. Namun yang sudah memiliki peta potensi bencana longsor baru di Prambanan.

“Sekarang ini kami petakan potensi longsor di 4 kecamatan. Sedangkan peta di Prambanan sudah ada dan sudah disosialisasikan ke dukuh untuk diteruskan ke warganya,” kata Julisetiono, Rabu (3/2).

Menurut Julisetiono, pemetaan bahaya longsor ini berdasarkan peta dari Badan Geologi. Untuk di Prambanan memang sudah lama ancaman tersebut. Sedangkan di 4 kecamatan tersebut potensi bahaya longsor sudah terlihat.

“Masyarakat yang berada di bukit atau dibawah lareng supaya meningkatkan kewaspadaannya. Kalau ada tanda-tanda seperti tanah retak supaya segera melaporkan agar tidak menimbulkan korban,” katanya.

Ditambahkan Julisetiono, belakangan ini curah hujan cukup tinggi bahkan dibeberapa wilayah Sleman hujan dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa puluhan rumah.

“Karena Februari ini puncak musim hujan kepada masyarakat kami minta untuk terus  mewaspadai cuaca ekstrim karena hujan terus menerus bisa mengakibatkan banjir,” kata Julisetiono.

Diperkirakan  curah hujan pada bulan Februari ini cukup tinggi sehingga berpotensi longsor tinggi. Untuk mengantisipasi bencana longsor ini, BPBD juga sudah mengoptimalkan peran para relawan dan pemerintah desa. Selain itujuha terus melakukan komunikasi dan pemantauan di lokasi rawan longsor.

Sleman – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito  SH MM mengatakan memasuki peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, warga Sleman dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya. Sebab pada  pergantian musim tersebut biasanya diiiringi bencana musiman seperti angin kencang dan longsor.

“Untuk mengantisipasinya BPBD Sleman sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terdampak bencana,” kata Julisetiono, Jumat (13/11).

Adapun bencana yang paling sering terjadi saat masa pancaroba antara lain angin kencang, sambaran petir, tanah longsor, dan banjir.

“Yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung.  Dan potensinya ada di 17 kecamatan,” kata Julisetiono.

Menurutnya dengan kondisi geografis Kabupaten Sleman yang sebagian besar berupa lembah, sangat memungkinkan menjadi titik pertemuan angin. Kondisi itu membuat bencana angin ribut sulit diprediksi.

“Sleman diapit oleh pegunungan, sehingga sangat memungkinkan terjadi angin kencang karena adanya pertemuan angin dari beberapa titik,” tuturnya.

Meski sulit diprediksi, Julisetiono menambahkan masyarakat dapat mengenali tanda-tanda alam yang berpotensi terjadinya angin ribut. Tanda-tanda awal terjadinya angin ribut antara lain terjadinya gumpalan awan pekat disertai perubahan suhu yang signifikan.

Terlebih jika pagi hingga siang panas menyengat tapi menjelang sore cuaca berubah menjadi mendung dan berpotensi hujan. Jika mengetahui tanda-tanda tersebut, warga harap mengurangi aktifitas di luar ruang lantaran angin puting beliung dapat sewaktu-waktu terjadi.

“Jika sudah terjadi angin kencang, warga diminta berlindung di dalam rumah atau bangunan yang kokoh,” tambah Julisetiono.

Untuk menanggulangi bencana di musim hujan ini  BPBD Sleman juga sudah mulai melakukan mitigasi bencana angin kencang. Upaya yang dilakukan adalah dengan memangkas dahan pada pohon perindang di sisi jalan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko saat terjadi angin kencang.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengalihkan pelayanan pengurusan adminitrasi ke tingkat kecamatan. Hal tersebut guna mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan terutama dalam hal usaha.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sleman, Endang Widowati  mengatakan pelayanan adminitrasi kecamatan (PATEN) ini sebagai langkah pemerintah untuk mendekatakan proses perizinan yang seringkali menjadi kendala lantaran pengurusannya dilakukan di tingkat Kabupaten.

“Jadi pelayanannya lebih cepat karena hanya sampai di tingkat kecamatan saja, tidak perlu sampai ke kabupaten,” kata Endang, kemarin.

Adapun pelayanan adminitrasi yang diampu Pemerintah Kecamatan  antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Meski demikian, tidak semua pengurusan adminitrasi diserahkan ke Pemerintah Kecamatan.

“Untuk IMB yang bisa dilayani oleh Pemerintah Kecamatan hanya tanah maksimal seluas 200 meter persegi dan bangunan maksimal 100 meter persegi serta tidak bertingkat. Sedangkan untuk HO, hanya diperuntukan bagi jasa rumah makan, toko, kantor skala kecil, salon rias, dan persewaan komputer,” papar Endang.

Endang menjelaskan untuk perizinan di luar itu seperti warnet, spa, toko modern atau berjejaring tetap dilayani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadau (BPMP2T). Hal tersebut juga berlaku bagi pengembang.