Gamping – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Gamping menggelar silaturahmi keluarga besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Desa Banyuraden, Jumat (29/6/2018) pukul WIB di Gedung Olahraga Balai Desa Banyuraden.

Silaturahmi dihadiri oleh Kepala Desa Banyuraden Sudarisman, Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gamping Eko Relawati, Koordinator PKH Kabupaten Sleman Kristina Erni Setyawati, Koordinator PKH Kecamatan Gamping Retno Purwandari, Ketua TP-PKK Banyuraden Kwintartingsih serta 600 anggota KPM.

Koordinator PKH Kecamatan Gamping Retno Purwandari memaparkan bahwa kegiatan PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada KPM yang sudah ditetapkan, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007. Komponen PKH yaitu pendidikan (anak sekolah SD sampai SMA), kesehatan (ibu hamil, balita, dan anak pra sekolah) serta kesejahteraan sosial (lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat).

Menurut data dari pendamping PKH Kecamatan Gamping per Juni 2018, di Banyuraden terdapat 568 KPM yang terdiri dari 42 KPM tahun 2008, 472 KPM hasil validasi tahun 2016, serta 54 KPM hasil validasi tahun 2017.

Sedangkan anggota KPM per padukuhan yaitu Banyumeneng 95 KPM, Kanoman 28 KPM, Dukuh 80 KPM, Somodaran 92 KPM, Kaliabu 86 KPM, Dowangan 52 KPM, Sukunan 71 KPM serta Modinan 64 KPM, lanjut Retno.

Dalam kesempatan ini Retno menyampaikan pula kewajiban anggota PKH salah satunya harus mengikuti pertemuan kelompok rutin setiap bulan. Pada bulan Juni 2018 ini pertemuan dijadikan satu di GOR Banyuraden dengan tujuan merekatkan tali silaturahmi sesama anggota PKH Banyuraden. Harapannya kegiatan seperti ini dapat diagendakan setiap tahun dan dimasukkan dalam anggaran dana Desa Banyuraden. (Adnan Nurtjahjo)

Turi – Sabtu (20/1) bertempat di Aula Desa Donokerto Turi, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bakti Manunggal Donokerto menyelenggarakan Rembug Warga Tahunan (RWT) tutup tahun 2017.

Hadir dalam acara ini ialah Kasi Ekobang, Anik, Kades Donokerto, R Waluyo Jati, anggota DPRD Sleman, Aris Suranto, Ketua BPD Donokerto, Anton Mulyatno, dan perwakilan Faskel, Basuki.

Dalam sambutannya Kades Donokerto menyampaikan bahwa RWT ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BKM dalam upayanya membantu Pemerintah Desa Donokerto.

Pemerintah Desa Donokerto memberikan bantuan ke BKM sebesar 5 juta rupiah. BKM yang mempunyai unit-unit kemudian menyalurkan bantuan ke Kelompok Swadaya Masyarakat.

Untuk ke depannya, BKM diminta agar dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam membantu pengurangan kemiskinan pun peningkatan kesejahteraan warga Desa Donokerto.

Kasi Ekobang pun mengapresiasi kinerja dari pengurus BKM tahun 2017 ini dan menghimbau agar pengurus baru tahun 2018 dapat meningkatkan kinerja pengurus sebelumnya.

Acara dilanjutkan dengan laporan koordinator oleh Sagi Hadiwibowo, yang memberi informasi terkait gambaran umum BKM, dasar laporan, bidang organisasi, bidang administrasi. pelaksanaan program, hasil yang telah dilaksanakan oleh UPL, UPS, dan UPK.

Selain itu, juga melaporkan mengenai laporan tutup buku, perkembangan laba rugi, serta anggota dan program BKM periode tahun 2018-2020. (Suharno)

Turi – Senin (15/1) di Aula Kecamatan Turi diadakan pertemuan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tingkat Kecamatan. Dalam pertemuan tersebut diadakan pergantian pengurus periode tahun 2015-2018 yang sudah habis masa jabatannya.

Pertemuan dihadiri Camat Turi, Siti Anggraeni Susilo Prapti, Kesra tingkat desa, utusan tiap desa 2 orang, dan pengurus lama.

Dalam sambutannya Camat Turi mengatakan agar pengurus baru dapat menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Turi.

“Untuk itu perlu adanya solusi yang pas sebab banyak kendalanya. Sekarang kalau orang yang tidak miskin bila dimiskinkan senang karena dapat bantuan,” tutur Siti.

Karenanya, ditambahkan Siti, pengurus perlu kerja sama dengan pengusaha pun adanya pembinaan bagi masyarakat. “Bila kemiskinan sudah turun ini menandakan bahwa masyarakat Turi sudah bertambah sejahtera,” tuturnya.

Setelah sambutan Camat Turi, dilanjutkan dengan pemilihan pengurus baru. Sistem yang digunakan dengan sistem fomatur dengan satu anggota dari tiap desa. Adapun hasil pemilihan pengurus TPK Kemiskinan Kecamatan Turi Periode Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketua 1 Alex
2. Ketua 2 Sekretaris Camat Turi
3. Sekretaris 1 Kepala Seksi Kesmas
4. Sekretaris 2 Dwi Purwantari
5. Seksi Data dan Pengaduan: Lanjar, Nuryanto, dan Sihono
6. Seksi Kemitraan dan Usaha:  , Ananta, dan Wuryanto
7. Seksi Pemberdayaan dan Pendampingan: Samiyono, Suharno, dan Supriharjo.

(Suharno)

Sleman – Asisten Sekertaris Daerah Bidang Pemerintahan, Jazim Sumirat SH MSi mengungkapkan bahwa untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan kebijakan yang ditujukan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Melalui Pemberdayaan masyarakat ini, Pemkab Sleman berupaya memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu mandiri, berkarya, berusaha serta dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal dan berkesinambungan.

“Melalui program-program pemberdayaan ini pula, masyarakat diharapkan turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan bersama-sama pemerintah mewujudkan kesejahteraan,” kata Jazim disela-sela menerima Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pemkab Bondowoso, Jumat (11/3).

Dikatakan Jazim bahwa untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan Pemkab Sleman senantiasa berupaya mengoptimalkan keberadaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) baik yang ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, bahkan juga tingkat dusun.

“Sebanyak 1212 dusun di Sleman telah memiliki TPK,” tuturnya.

Keberadaan TPK baik di tingkat Kecamatan, Desa dan Dusun telah mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, bahkan keberadaannya mampu pengembangkan inovasi kegiatan yang memanfaatkan potensi lokalnya. Untuk memotivasi Kinerja dan ketertiban administrasi Pemkab Sleman secara rutin pada akhir tahun mengadakan TPK Award bagi TPK Kecamatan, Desa dan Dusun.

Selain itu sejak tahun 2014 Pemkab Sleman telah mengintegrasikan Basis Data Terpadu (BDT) ke dalam Sistem Informasi Kemiskinan (SIM). Keunggulan dari pengintegrasian ini adalah penyusunan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan lebih terkoordinir serta diperolehnya satu sumber data kemiskinan yang menjadi rujukan bagi seluruh SKPD serta instansi lainnya.

“Dengan adanya data terpadu, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman menjadi lebih efisien,” ungkap Jazimm

Upaya penanggulangan kemiskinan secara sinergi dan terpadu, telah mampu menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Sleman. Pada pendataan tahun 2012 jumlah KK miskin sebesar KK, turun menjadi KK pada tahun 2013 dan turun kembali pada tahun 2014 menjadi KK.

Sleman – Delegasi dari Negara Timor Leste mengadakan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Kamis (22/10). Ketua Tim Delegasi Timor Leste, Arcangelo De Jesus Leite mengatakan kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya reformasi kebijakan sosial di Timor Leste.

Delegasi dari Timor Leste mencoba menggali berbagai kebijakan sosial di negara lain untuk mereformasi kebijakan di negaranya. Negara yang dikunjungi menurut Leite ada 2 yaitu Malaysia dan Indonesia. Leite mengatakan bahwa Indonesia dipilih menjadi salah satu negara yang dikunjungi karena dilihat perkembangannya selama ini telah banyak perubahan yang terjadi setelah terjadi reformasi. Pemerintah Timor Leste menilai penting untuk mendapatkan pengalaman dari Indonesia.

Untuk kunjungan di Indonesia, Sleman dipilih karena dianggap memiliki kemajuan-kemajuan positif yang dirasa perlu untuk dipelajari oleh Pemerintah Timor Leste. Salah satu hal yang ingin dipelajari adalah terkait penanggulangan kemiskinan di Sleman. Leite mengatakan selama ini pemerintahnya masih kesulitan untuk mendapatkan data kemiskinan yang valid karena banyak kepala desa/suku di tempatnya yang memiskinkan warganya ketika dilakukan pendataan.

Sementara itu Asisten Sekda Bidang Administrasi, R Djoko Handoyo SH menyambut baik kedatangan delegasi Timor Leste yang akan berbagi pengalaman dengan Pemkab Sleman. Terkait penanganan kemiskinan Djoko Handoyo mengatakan Sleman sudah memiliki sistem pendataan dan berbagai program kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan.

Menanggapi perilaku kepala desa/ suku di Timor Leste yang memiskinkan warganya, Djoko Handoyo juga menyampaikan kalau di Sleman justru ada warga yang menginginkan keluar dari data kemiskinan kerena mereka merasa tidak miskin lagi. Djoko Handoyo mempersilahkan delegasi yang datang ke Sleman untuk berbagi pengalaman bahkan bila perlu ke depan bisa dilakukan kerjasama.