KPU Adakan Pembelajaran Politik Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mengadakan pembelajaran politik terhadap puluhan perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.‬

‪Kegiatan yang diselenggarakan di aula Bappeda Sleman, Sabtu (10/12) merupakan kerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),  HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) DIY dan Tim Penggerak PKK Sleman. ‬

‪Acara ini dikemas dalam bentuk lomba cerdas cermat. Beberapa orang dalam kelompok masing-masing berlomba menjawab pertanyaan seputar kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. ‬

‪”KPU tidak puas dengan hanya angka kepesertaan yang bersifat kuantitatif. Kita ingin meningkatkan kualitas dan mutu partisipasi itu, terutama kaum perempuan agar melek dan cerdas terhadap politik,” kaya Ahmad Shidqi, Ketua KPU Sleman. ‬

‪Menurut Ahmad, Pemilu bukan hanya masalah pencoblosan saja. Tetapi ia berharap peserta kali ini dapat mengawal jalannya Pemilu dan mengawal kebijakan pasangan terpilih pasca Pemilu.‬ ‪Terutama mengawal kebijakan supaya tidak diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kaum disabilitas. ‬

‪Sebenarnya, berdasarkan data KPU Sleman jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki.‬ Di setiap Pemilu tercatat jumlah pemilih perempuan unggul sekitar lima persen dari jumlah pemilih laki-laki.‬ ‪Oleh karena itu Ahmad mengharapkan perempuan semakin tergugah untuk mengambil peran dalam dunia perpolitikan.‬

‪Siti Mardiah, Kabid Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kemen PPPA mengungkapkan, sampai saat ini perempuan terutama kaum disabilitas masuk dalam kelompok rentan mengalami diskriminasi. ‬

‪Sebagai contoh, saat Pemilu mereka sering memilih pasangan calon yang bukan pilihannya sendiri. Namun mereka memilih karena ada pengaruh orang lain. ‬

‪”Bahkan, mereka masih ada yang disembunyikan karena dianggap aib. Maka kita berusaha memberi peran lebih,” kata Siti.




KPU Sosialisasikan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas

Kartu KPUSleman – Menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman terus mengadakan sosialisasi Pilkada. Sosialisasi kali ini dengan sasaran penyandang disabilitas di Sleman yang berlangsung di Kantor KPU Sleman, Selasa (1/12). 

Bersamaan dengan sosialisasi Pilkada yang dihadiri sekitar 60 penyandang  tunanetra tersebut juga dilakukan simulasi pemilihan dengan menggunakan kartu suara seperti yang akan dilaksanakan dalam Pilkada. Simulasi mulai dari pengenalan nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati, gambar, visi misinya.

Selanjutnya para penyandang disabilitas mempraktekkan cara menggunakan hak pilihnya mulai dari meraba kartu suara, masuk bilik, memilih hingga memasukkan kartu suara di kotak suara.

“Kartu suara untuk penyandang tuna netra dilubangi yang kemudian dimasukkan gambar calonnya. Mereka akan mencoblos gambar melalui lobang yang sudah ada dalam kartu suara,” kata Komisioner KPU Sleman Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, Indah Sri Wulandari.

Sementara Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan  kegiatan sosialisasi Pilkada bagi penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk membantu penyandang tuna netra dalam peran sertanya di Pilkada mulai  pemungutan dan penghitungan suara.

“Kegiatan sosialisasi KPU ini bukan yang pertama dan sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi dengan sasaran berbagai kalangan,” kata Ahmad Shidqi.

Dengan sosialisasi ini harapannya semua pihak bisa berpartisipasi aktif mengawal pelaksanaan  Pilkada. Di Sleman sehingga Pilkada bisa berjalan lancar. Berkaitan dengan pemilu akses dijelaskan Ahmad Shidqi, KPU Sleman sudah menerapkan prinsip-prinsip aksebilitas non diskriminasi artinya tetap memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Untuk memfasilitasi penyandang tunanetra ini KPU Sleman sudah menyediakan tamplate untuk tuna netra. Sesuai DPT Pilkada Sleman tercatat ada 238 pemilih tuna netra. Dan jumlah pemilih tuna netra ini dapat bertambah. Pendataan dilapangan jumlah pemilih tuna netra bertambah dan KPU telah menyediakan 985 tamplate yang akan didistribusikan di semua PPS yang di setiap desa ada 8 sampai 9 PPS.

Sedang untuk penyandang tuna daksa dikatakan Ahmad Shidqi juga diperhatikan KPU. Sebab sudah ada buku panduannya diantaranya dalam membuat TPS harus memudahkan akses bagi tuna daksa.




Tim Kampanye Calon Presiden Belum Daftar Ke KPU

Sleman – Pendaftaran tim kampaye dan pemenangan dari kedua calon Presiden di tingkat KPU Kabupaten dilakukan paling lambat, hari ini Rabu (4/6). Namun KPU Sleman belum menerima pendaftaran dari tim Capres Jokowi maupun Prabowo.Anggota KPU Sleman Divisi Hukum Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Imanda Yulianto mengatakan, berdasarkan peraturan KPU, masing-masing tim kampanye dan pemenangan dari calon Presiden harus mendaftarkan ke KPU tingkat pusat hingga kabupaten. Pendaftaran paling lambat pada saat dimulainya pelaksanaan kampanye.

“Masing-masing partai pengusung capres-cawapres sudah kami undang. Katanya orang-orang sudah ada, tapi menunggu ditunjuk saja. Kalau sudah terbentuk, kami minta untuk mendaftar. Tapi sampai sekarang belum ada yang mendaftar, ” kata Imanda, Selasa (3/6) kemarin.

Dalam pendaftaran itu, tim harus mencantumkan nama-nama pengurus, surat pernyataan dari pasangan capres-cawapres, rekening khusus dana kampanye. Namun KPU juga belum mendapat kepastian tentang rekening khusus dana kampanye.

“Kami masih menunggu kejelasan tentang rekening, apakah tim bebas memilih bank untuk membuka rekening atau mengikuti aturan dari pusat. Sebab, besok tim itu juga dimintai pertanggungjawaban soal penggunaan dana kampanye,” terangnya.

Jika tim kampanye dan pemenangan sudah terbentuk, KPU bersama instansi lainnya akan membentuk forum komunikasi. Forum tersebut untuk saling menginformasikan tentang kegiatan kampanye.

“Kami bersama tim kampanye dari masing capres akan selalu koordinasi. Agar pelaksanaan kampanye bisa berjalan aman, lancar dan tertib,” terangnya.

Disinggung jika nantinya ada salah satu tim capres tidak mendaftarkan ke KPU dan menggelar kampanye,  Imanda menjelaskan, jika mengadakan kampanye akan masuk kategori kampanye gelap. Nanti ranahnya Panwaslu yang menindak.

“Ya itu jelas merupakan kampanye ilegal karena tidak terdaftar ke kami. Nanti kewenangan panwaslu yang menegur. Makanya sebelum kampanye, tim harus mendaftarkan ke kami dulu,” paparnya




Baru Tujuh Kecamatan Laporkan Rekapitulasi Ke KPU Sleman

Sleman, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman baru menerima hasil rekapulasi penghitungan suara dari 7 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari keseluruhan 17 kecamatan, sedangkan untuk partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya diperkirakan lebih dari 75 persen.

Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi SThI MHum mengatakan dari 17 kecamatan di Sleman, baru 7 kecamatan yang masuk, yaiatu Kecamatan Tempel, Cangkringan, Godean, Gamping, Minggir, Nggalik, dan Prambanan. Sedangkan yang belum siap mengirimkan hasil rekapitulasi ada 3 kecamatan, yaitu Depok, Seyegan, dan Mlati.

“Untuk lainnya sudah siap, tapi tinggal menunggu dikirim saja. Tapi untuk 3 kecamatan itu, katanya belum siap mengirimkan hasil rekapitusinya ke KPU karena rekapitulasi di tingkat bawah belum selesai,” kata Ahmad, kemarin.

Untuk pengiriman hasil rekapitulasi dilakukan hingga malam hari. Guna menjaga keamanan dan antisipasi kecurangan, setiap pengiriman hasil rekapitulasi dikawal oleh petugas kepolisian dan linmas.

Dijelaskan pula bahwa untuk rekapitulasi di tingkat desa pada 10-15 April 2014, rekapitulasi di tingkat kecamatan 14-17 April 2014 dan tingkat kabupaten 18-21 April 2014. Setelah direkap di KPU, hasil rekapitulasi dikirim ke KPU DIY.




KPU Sleman Sosialisasi Tentang Tata Cara Pemungutan Suara

Sleman – KPU Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara di Monumen Jogja Kembali, Minggu (23/3). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pemilu setelah penyelenggaraan kampanye damai yang dilaksanakan di tempat yang sama.

Tujuan sosialisi adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting dari Pemilihan Umum, yaitu untuk memilih para pemimpin Negara dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, dengan harapan masyarakat tidak Golput. Tetapi berperan aktif untuk ikut serta dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014.

Dalam sosialiasi tersebut juga dilakukan pemutaran film tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Film dokumenter yang bercerita tentang pemilu pertama kali, yaitu pada tahun 1955 (masa orde lama) yang diikuti oleh 30 partai sampai dengan pelaksanaan Pemilu secara rutin setiap 5 tahun sekali. Pemilu pada tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.

Di sela-sela pemutaran film tersebut, sempat diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panitia kepada para peserta, dan bagi yang berhasil menjawab diberikan doorprize. Acara yang berakhir pada pukul WIB ini berjalan dengan aman dan lancar.