Sleman – Menteri ESDM, Sudirman Said melakukan kunjungan kerja ke Museum Gunungapi Merapi (MGM) Sleman. Menteri ESDM didampingi oleh Surono, Kepala Badan Geologi dan rombongan. Rombongan Menteri ESDM diterima langsung oleh Asisten Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPDi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ir AA Ayu Laksmi Dewi TP MMbeserta jajarannya.

Menteri ESDM sebelumnya mengunjungi BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi) dan TNGM (Taman Nasional Gunung Merapi). Dalam kunjungannya ke MGM, Surono memandu langsung Menteri ESDM didampingi oleh Kepala UPT MGM Drs Suharno.

Surono menerangkan secara detail tentang MGM dari proses pembangunan hingga saat ini, Surono mengatakan tidak kurang 150 ribu wisatawan yang berkunjung ke MGM setiap tahunnya. Pengunjung MGM didominasi oleh pelajar.

Setelah berkeliling Sudirman Said beserta rombongan menyempatkan diri menonton film Mahaguru Merapi. Sudirman mngatakan bahwa MGM ini syarat dengan edukasi dan seharusnya menjadi lokasi pembelajaran bagi masyarakat, MGM cukup memadai untuk memberikan edukasi tentang Gunungapi Merapi. Sudirman juga berpesan kepada pengelola MGM agar merawat dengan sebaik-baiknya aset-aset yang ada di MGM sehingga terus dapat dinikmati oleh para pengunjung museum.

Sleman – Komisi VIII DPR RI berkunjung ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk mencari fakta tentang pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan juga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010.

“Pelaksanaan BLSM yang sudah memasuki tahap akhir ini, tentunya membutuhkan evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut,” kata Gondo Radityo, sebagai pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dan BNPB, di ball room Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa (17/9)

Menurutnya, banyak terdapat laporan-laporan yang menyebabkan terhambatnya program BLSM tersebut, misalnya penyimpangan dana BLSM, penyampaian BLSM yang tidak tepat sasaran, daerah yang tidak menyalurkan dan lain-lain.

Fakta-fakta permasalahan yang terjadi di masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi bagi Komisi VIII DPRRI, sehingga dapat dilakukan pengukuran keberhasilan program tersebut.

Untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi, rombongan Komisi VIII ingin memperoleh informasi tentang kemajuan dan permasalahan langsung dari masyarakat yang menjadi korban erupsi Merapi 2010, terutama yang sudah direlokasi di hunian tetap di berbagai wilayah, yaitu di Jawa Tengah dan DIY.

Relokasi pasca bencana hingga saat ini sering kali menjadi permasalahan yang sensitif. Merelokasi penduduk itu, artinya juga harus memikirkan nasib ekonominya, kehidupan sosialnya, pendidikannya dan lain-lain.

Menurut Gondo Radityo, faktor-faktor non teknis yang mengikuti relokasi penduduk sangat banyak, sehingga pemerintah perlu memikirkannya.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI tersebut, karena untuk mencari informasi dan fakta tentang program-program yang dilaksanakan oleh daerah, DPRRI perlu turun ke daerah tersebut.

Gubernur juga memberikan paparannya tentang pelaksanaan BLSM di DIY. Ada beberapa permasalahan yang hampir sama di daerah lain, yaitu pemberian BLSM yang salah sasaran.

Sementara, untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini menjadi kendala adalah masih adanya 656 KK yang masih mendiami kawasan KRB III, juga pasokan air bersih di wilayah hunian tetap, jalur evakuasi yang belum selesai karena pendanaan yang dibutuhkan belum dikucurkan dari pemerintah pusat, dan pengisian kandang ternak komunal masyarakat.

Pemerintah Daerah berharap agar segera ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setelah dilakukan tanya jawab oleh Komisi VIII DPR RI dan pemerintah daerah dan jajarannya, dilanjutkan dengan peninjauan di hunian tetap di Karangkendal dan Pagerjurang.