Ngemplak – Minggu (3/6) pukul WIB, PMI Kecamatan Ngemplak mendapat kunjungan dari pengurus PMI DIY yang dipimpin langsung oleh Ketua PMI DIY yaitu Gusti Bendoro Pangeran Hariyo Prabukusumo dan 4 pengurus yang didampingi pengurus PMI Kabupaten Sleman. Adapun pengurus PMI Sleman yang mendampingi antara lain Sunartono selaku Ketua, Sarijan sebagai Sekretaris, Trijoko Saptono dan Untung selaku Kepala Markas.

Kunjungan diterima oleh Sugeng Raharjo selaku Ketua PMI Kecamatan Ngemplak dan pengurus lainnya sebanyak 7 orang dan anggota TSR Kecamatan Ngemplak sebanyak 32 personel.

Dalam kesempatan itu, hadir pula perwakilan dari Muspika Kecamatan Ngemplak dan Kepala Desa Sindumartani, Midiono,

Ketua PMI DIY dalam kunjungan ini berpesan agar sebagai petugas PMI harus tanggap di segala bidang terutama ketika Gunung Merapi ada aktivitas erupsi.

“Sewaktu-waktu ada kejadian yang perlu penanganan lebih serius yaitu penyelamatan masyarakat atau evakuasi, semua diawali dari Markas PMI Kabupaten Sleman, Kecamatan Pakem, Desa Pakembinangun,” tutur Hariyo.

Sementara itu, Ketua PMI Kecamatan Ngemplak melaporkan bahwa telah melakukan beberapa kegiatan terkait erupsi Gunung Merapi, yakni membuka piket Posko di Balai Desa Widodomartani sejak erupsi Merapi bulan Mei lalu dan melengkapi identitas PMI Kecamatan Ngemplak dengan menyiapkan rompi, topi, kaos, jaket, pun melengkapi ketersediaan obat-obatan.

“Semuanya menghabiskan dana Rp ,00,” beber Sugeng.

Dalam kesempatan ini, Ketua PMI DIY juga berkenan memberikan bantuan berupa 7 setel rompi merah untuk pengurus kecamatan dan bingkisan untuk Posko PMI. (Sugeng Raharjo)

Sleman – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman mengadakan Workshop Penanganan Permasalahan Pasca Rehab-Rekon (RR)/ Rekompak Merapi Tahun 2017 pada Rabu (30/8) di The Sahid Rich Hotel Jogja.

Dihadiri oleh 85 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, workshop ini selain bertujuan untuk mendapatkan informasi riil dan menyetujui startegi penanganan dari permasalahan yang masih tersisa pada kegiatan RR/Rekompak juga untuk mendapatkan prioritas penanganan masalah yang bisa diselesaikan pada tahun 2017 ini.

Kunto Riyadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman menyampaikan meskipun program REKOMPAK sudah selesai pada bulan Juni 2015, beberapa perkara masih memerlukan penanganan agar hasil-hasil yang dicapai dapat berlanjut.

“Ada desakan yang kuat di antara warga untuk kembali ke lokasi asal atau area terdampak langsung. Karena itu perlu ditangani segera,” terang Kunto. Kunto menambahkan proses kembalinya masyarakat ke lokasi asal ini bisa saja menjadi semakin sukar apabila permukiman terlanjur berkembang di masa mendatang.

Sementara itu, proses rehab rekon yang dijalankan oleh Pemkab Sleman selama ini menurut Kunto sudah mempertimbangkan berbagai hal, seperti struktur bangunan lebih tahan gempa, tata ruang memperhitungkan zona risiko, dan warga memiliki kesadaran dan ketahanan yang didukung sistem peringatan dini dan evakuasi. Bahkan, diakui atau tidak rehab–rekon yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat ini saat ini mulai menjadi rujukan bagi penanganan bencana yang sejenis dengan penyesuaian di sana-sini sesuai dengan kondisi bencana dan kondisi lokalitas.

Selain itu, ada harapan bahwa model penanganan pasca rehab-rekon yang telah dilaksanakan di Kawasan Merapi bisa menjadi raw model atau menjadi diarus-utamakan dalam penanganan kebencanaan di seluruh Indonesia.

Namun demikian, sampai dengan 2 tahun setelah selesainya, ternyata masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang bisa menjadikan model penanganan RR/ Rekompak ini masih kurang layak untuk diarus-utamakan.

“Masih ada 607 KK  (Kepala Keluarga-red) yang belum terlayani oleh REKOMPAK karena memutuskan untuk tetap bertahan di area rawan bencana. Sejumlah keluarga sebenarnya sudah siap untuk relokasi namun terlambat mendaftarkan diri ke REKOMPAK,” urai Kunto. Padahal, tambah Kunto, masih tersedia lahan sekitar 5Ha untuk menampung sebagian warga yang berminat.

Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber, yakni Dr. Eko Teguh Paripurno, MT selaku Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN, Drs. Krido Suprayitno, SE. selaku Kepala BPBD DIY, dan perwakilan dari Badan Nasional Penanganan Bencana dan BPPTK DIY serta dari Kementerian PUPERA .

Melalui workshop ini, Pemda Kabupaten Sleman dan Pemerintah DIY bermaksud mengajak warga dan semua pihak yang terkait untuk menyamakan persepsi tentang masa depan wilayah sekitar Merapi dan menyepakati perangkat implementasi dan pengendalian pembangunan yang perlu dikembangkan.

Sleman – Tetenger erupsi Merapi di Dusun Bakalan, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan akan dikembangkan menjadi kawasan wisata edukasi. Untuk mencapai sasaran itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman telah menyiapkan rencana pengembangan lahan di sekitar lokasi tetenger.

“Kami akan upayakan membeli tanah di sekitar tetenger Merapi. Sekarang masih tahap negosiasi, jika semua proses sudah rampung akan segera dibangun area wisata edukasi,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Disbudpar Kabupaten Sleman Shavitri Nurmala Dewi, Selasa (7/9).

Pengembangan ini terutama menyasar lahan yang terletak di sisi barat. Di area ini masih terdapat sejumlah rumah yang terkena lahar saat kejadian erupsi Merapi 2010. Bekas bangunan itu akan dijadikan destinasi wisata edukasi tentang mitigasi bencana erupsi. Kehadiran spot wisata ini juga  diharapkan bisa menjadi pengingat bagi warga sekitar maupun pengunjung dari luar daerah tentang kedahsyatan letusan Gunung Merapi.

“Luapan laharnya sampai ke daerah Bakalan yang jaraknya belasan kilometer dari puncak Merapi. Ini setidaknya menggambarkan betapa dahyatnya bencana itu sehingga di masa mendatang bisa dilakukan langkah antisipasi,” kata Evi panggilan Shafitri.

Meski demikian lanjutnya, sampai saat ini pihaknya belum dapat memastikan waktu penyelesaian tahap negosiasi pembelian tanah. Objek tetenger erupsi Merapi 2010 sebelumnya telah diserahterimakan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kepada Pemkab Sleman. Tujuannya untuk dijadikan wisata edukasi.

Sementara itu, Camat Cangkringan, Edy Harmana menilai perlu adanya intervensi pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata di wilayah lereng Merapi.

“Banyak potensi yang ada di daerah ini yang bisa dijual ke wisatawan, tidak cuma tetenger. Contohnya di lokasi dekat tetenger itu ada bekas jalur lahar panas yang masih alami dan belum tersentuh aktivitas penambangan,” tutur Edy.

Namun sayangnya, sisa material erupsi yang terletak di Dusun Bakalan itu belum tertata dengan baik. Karenanya perlu kerjasama lintas sektor termasuk dengan Disbudpar Sleman dan  BPPTKG Jogja.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menegaskan intensitas hujan yang masih cukup tinggi di kawasan utara masih menjadi ancaman banjir lahar dingin di sejumlah sungai berhulu Gunung Merapi.‬

‪”Kesiapsiagaan masyarakat harus ditingkatakan dalam melakukan mitigasi bencana,” kata Sri Purnomo, Kamis (17/3).

‪Menurut Sri Purnomo, mitigasi dan penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas bersama terutama masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.‬

‪”Relawan kini bisa memantau potensi banjir lahar dingin dari ketinggian yang cukup baik. Sebab sudah ada pos pemantau dan di pos tersebut  juga disediakan teropong untuk memantau pergerakan air maupun lahar dingin dari Merapi,” kata Sri Purnomo.‬

‪Keberadaan pos pemantauan ini yang pertama dibangun di kawasan sungai-sungai besar yang berhulu di Gunung Merapi.‬

‪”Meski begitu, tidak mengurangi pengawasan terhadap aliran sungai lainnya. Sebab, warga sudah ada yang secara swadaya mendirikan perangkat Early Warning System (EWS) di sejumlah titik,” kata Sri Purnomo.‬

‪Sri Purnomo mengatakan, Pemkab Sleman juga sudah memasang kamera CCTV di beberapa titik untuk memantau aliran sungai berhulu Merapi.‬

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MM mengatakan, sungai Gendol saat ini relatif lebih aman setelah dilakukan normalisasi aliran pascaerupsi Merapi 2010‬

‪”Namun masyarakat masih harus waspada terhadap ancaman banjir lahar dingin karena masih ada sekitar 20 juta meter kubik material Merapi yang masih tertahan di puncak Merapi,” kata Julisetiono.‬

Melalui pos pemantauan ini maka diharapkan ancaman bencana dapat diminimalisir karena pergerakan air dari puncak Merapi dapat terpantau.‬

Sleman – Tingginya intensitas curah hujan belakangan ini dapat menyebabkan terjadinya banjir lahar dingin di beberapa sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi dan dapat mengancam jiwa para penambang pasir.

Terkait dengan ancaman banjir lahar dingin tersebut, Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi membuat larangan seluruh aktivitas penambangan pada sejumlah sungai yang berhulu di Gunung Merapi.‬

‪”Sedimen di puncak merapi masih ada 40 juta meter kubik yang sewaktu-waktu kalau turun hujan dipuncak Merapi dengan intensitas hujan cukup tinggi bisa meluncur ke sungai. Saya ingin penambang saat ini tidak beraktifitas,” tegas Gatot Saptadi, Jumat (18/12). ‬

‪Sejumlah sungai yang berpotensi teraliri lahar di Sleman seperti sungai Gendhol, Opak serta Boyong saat ini dalam kondisi normal, meski demikian jika luncuran banjir material Merapi dalam volume besar tetap membahayakan masyarakat dikawasan bantaran sungai.‬

‪”Pemkab Sleman telah mengerahkan seluruh potensi penanggulangan bencana, sehingga dapat melakukan aksi tanggap secara cepat jika terjadi peristiwa bencana,” kata Gatot.