Sleman – Jalur pendakian Gunung Merapi ditutup selama bulan November 2015 ini. Rencananya, pendakian baru akan dibuka pada 30 November mendatang. Larangan ini berlaku untuk aktivitas menginap di dalam kawasan hutan Merapi.

Menurut Kepala Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Edy Sutiyarto, alasan penutupan ini demi keamanan pengunjung dan ekosistem hutan. Mengingat selama musim kemarau lalu, kerap terjadi kebakaran hutan.

“Pendakian ditutup sejak tanggal 2 November lalu. Ketika itu terjadi kebakaran hutan yang masuk wilayah Selo, Boyolali,” katanya, Minggu (22/11).

Upaya pemadaman waktu itu membutuhkan waktu hingga beberapa hari, bahkan meski telah diturunkan petugas gabungan TNGM, SAR, relawan, pihak kepolisian, dan TNI. Sementara Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan TNGM, Dhany Suryawan mengatakan, kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu lalu, sebagian masuk kawasan TNGM sementara sisanya merupakan lahan penduduk.

Dari hasil pantauan, luasan lahan yang terbakar mencapai lebih dari 20 hektare.

“Kebakaran beberapa waktu lalu itu, sumber apinya berasal dari lahan warga kemudian merembet ke kawasan TNGM,” katanya.

Pasca kejadian kebakaran, pihak TNGM langsung mengeluarkan larangan pendakian ke Merapi khususnya dari wilayah Selo.

Sleman – Beberapa ruas jalan beraspal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman  kondisinya rusak parah akibat lalu lalang truk angkutan pasir, dibiarkan belum akan diperbaiki.

“Beberapa jalan memang kondisinya rusak parah, jalan yang sebelumnya beraspal saat ini sudah seperti jalan tanah. Namun kerusakan jalan itu sengaja dibiarkan, karena jika diperbaiki nantinya tidak akan bertahan lama, mengingat masih digunakan lalu-lalang truk penambangan pasir,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman, Mirza Anfansury, di Sleman, Minggu (27/9).

Menurut Mirza, kondisi jalan yang rusak tersebut memang banyak dikeluhkan, terutama di sebelah timur Hunian Tetap (Huntap) Pagerjurang Desa Kepuharjo. Selain itu, beberapa jalur yang ada di Desa Glagaharjo dan Umbulharjo juga banyak yang rusak, katanya lagi.

Mirza menjelaskan, pada 2012 DPUP Kabupaten Sleman sempat memperbaiki kondisi jalan yang rusak akibat aktivitas penambangan pasir, namun jalan yang sudah mulus beraspal lagi tersebut juga tidak berusia lama.

“Pada tahun 2012 kami sempat melakukan perbaikan setelah jalan rusak parah akibat lalu-lintas truk pasir, namun pada 2013 jalan mulai rusak lagi karena digunakan untuk akses truk pengangkut pasir,” katanya pula.

Mirza mengatakan, pihaknya selama ini sudah menyarankan agar aktivitas truk pengangkut pasir tidak melewati jalur tersebut, namun saran tersebut tidak dilaksanakan.

“Kami sudah sarankan, tapi tetap saja dilewati. Sekarang pun masih, meski tak sebanyak dulu. Ya sudah, perbaikan jalan ditunda dulu. Kalau pun nantinya diperbaiki, hanya akan sia-sia saja, kami sampai kini belum akan melangkah. Tidak tahu pasti akan sampai kapan,” katanya lagi.

Selain itu, untuk melakukan perbaikan jalan di Kecamatan Cangkringan, sesuai prosedur harus diusulkan terlebih dahulu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kesepakatan ini sudah berlangsung setelah bencana erupsi Gunung Merapi 2010.

“Seluruh jalan di Cangkringan, kesepakatannya harus diusulkan oleh BPBD dulu jika akan melakukan perbaikan jalan,” katanya.

Kepala Desa Kepuharjo, Heri Suprapto mengatakan, jalan yang rusak tersebut dirasakan cukup penting karena selain untuk akses warga Sleman, juga merupakan jalur alternatif dari Klaten.

“Jalan tersebut juga digunakan untuk akses transportasi siswa sekolah. Kerusakannya sekitar empat kilometer,” katanya pula.

Sleman – Satpol PP Sleman terus melakukan operasi dalam pengendalian penambangan liar di lereng Gunung Merapi. Pasalnya, jika tidak ada pengendalian, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan alam.Kepala Satpol PP Sleman, Drs Joko Supriyanto, mengatakan penertiban penambangan liar terus dilakukan hingga saat ini termasuk melakukan patroli di wilayah-wilayah yang disinyalir masih terdapat penambangan liar. Selain itu, pihaknya juga melakukan penyisiran di wilayah penambangan untuk mengantisipasi penambangan dengan alat penambangan yang tidak dilengkapi surat izin.

“Aktivitas penambangan ditindak dinilai ilegal karena di wilayah bukan area penambangan. Sementara untuk di wilayah penambangan harus dilengkapi surat izin, jika tidak ada maka dianggap ilegal,” kata Joko, Rabu (28/1).

Menurut Joko, kesulitan yang dihadapi petugas justru warga pemilik lahan yang menutup-nutupi keberadaan penambangan. Padahal hal tersebut dapat merugikan warga sendiri beserta lingkungannya.

“Bagi penambang sanksinya jelas, berupa kurungan 10 tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar sesuai Perda Nomer 4 Tahun 2013. Sementara bagi warga, kami akan lakukan pendekatan dan pembinaan bahwa menyewakan lahan untuk penambangan pasir itu ilegal,” ujarnya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas SDAEM Sleman, Sapto Winarno, menjelaskan pihaknya juga segera melakukan pemetaan ulang kawasan penambangan pasir dan galian C yang ada di kawasan lereng Gunung Merapi. Hal ini menyusul maraknya kegiatan penambangan ilegal yang bermunculan di kawasan tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memperjelas area mana saja yang boleh dilakukan penambangan maupun area yang terlarang.

“Terlebih kondisi lingkungan penambangan sudah berubah, ada material yang masih melimpah ada juga yang sudah sangat menyusut. Perlu dilakukan penyesuaian di masing-masing wilayah penambangan. Sehingga dampak penambangan berupa kerusakan lingkungan dapat dicegah,” paparnya.

Sleman– Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Tegal, belum lama ini, mengadakan audiensi dengan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI, yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman Ir Widi Sutikno MSi.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya audiensi tersebut karena SUPMN Tegal yang pada tahun ajaran 2011/2012 menerima siswa-siswi yang berjumlah 25 orang, yang merupakan korban erupsi Merapi tahun 2010, bantuan pendidikan tersebut diberikan kepada korban bencana alam.

Bantuan pendidikan tersebut juga diberikan kepada anak-anak korban bencana lainnya seperti korban bencana tsunami Mentawai dan juga korban bencana banjir bandang Wasior.

Rombongan SUPMN Tegal tersebut dipimpin oleh Kepala SUPM Tegal Anasri.  Ia melaporkan bahwa siswa-siswi korban erupsi Merapi 2010 yang menempuh pendidikan di SUPM Tegal tahun ajaran 2011/2012  dari 25 orang siswa-siswi yang dibina di SUPMN Tegal, 14 orang berhasil lulus dan akan diwisuda, sementara 11 orang mengundurkan diri selama proses belajar mengajar berlangsung.

Dari 11 orang yang mengundurkan diri tersebut karena masih mengalami trauma terhadap kejadian erupsi Merapi tahun 2010, sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri sehingga dapat bersama keluarga mereka masing-masing.

Dari 14 orang yang meneruskan pendidikan hingga lulus, 2 peserta didik yang berasal dari korban erupsi Merapi tersebut menjadi lulusan terbaik, Lulusan terbaik pertama adalah Uswatun Khasanah dan lulusan terbaik kedua adalah Winarni.

Pihak SUPMN Tegal kemudian menyalurkan lulusan terbaik I-III untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, Uswatun Khasanah melanjutkan ke Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, sedangkan Winarni memilih tidak meneruskan studi karena sudah diterima bekerja pada Perusahaan bergerak pada industri hasil pengolahan perikanan yang ada di Jakarta.

Selain itu siswa-siswi yang lulus juga disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang telah menjadi mitra pihak SUPMN Tegal, bahkan ada 2 orang siswa korban erupsi Merapi  yang langsung diterima oleh perusahaan pengolahan ikan yang ada di Jepang.

Kepala SUPMN Tegal, Anasri mengundang Bupati Sleman Sri Purnomo agar dapat menghadiri wisuda 14 siswa-siswi tersebut sekaligus menerima penyerahan siswa-siswi korban erupsi Merapi tersebut oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan sangat berterima kasih kepada pihak SUPMN Tegal yang telah membimbing siswa-siswi korban erupsi merapi hingga dapat menyelesaikan studi.

Bahkan ada salah satu siswa menjadi lulusan SUPMN Tegal, tentunya hal tersebut sangat membanggakan. Walaupun demikian, Sri Purnomo tetap menyayangkan adanya 11 siswa yang mengundurkan diri, tetapi hal tersebut memang bisa dimaklumi karena memang kondisi mental anak-anak tersebut masih sangat trauma akibat erupsi Merapi 2010.

Sri Purnomo berharap agar kerjasama SUPM Tegal dapat terus terjalin dan dapat ditingkatkan pada masa mendatang.

Sleman, – Balai Sabo Yogyakarta, bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengembangkan aplikasi mitigas bencana banjir lahar dingin, bernama Si Jawah Sabo (Sistem Informasi Hujan Yogyakarta dan Jawa Tengah).

Launcing dilakukan di Balai Sabo Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, Kamis (17/4). Kepala Puslitbang SDA Bambang Haryono HE MEng mengungkapkan, aplikasi tersebut memanfaatkan teknologi radar dan bisa menampilkan sebaran hujan secara real time.

“Masyarakat juga bisa mengaksesnya melalui internet maupun smarphone. Dengan radar cuaca, maka wilayah yang tidak terjangkau alat penakar hujan konvensional, dapat dipantau secara cepat,” katanya.

Potensi bencana di daerah Yogyakarta dan sekitarnya cukup tinggi. Contoh nyata dari erupsi Gunung Merapi 2010 lalu, dimana masih menyisakan 80 juta meter kubik material.

“Beberapa sungai yang berhulu di Gunung Merapi harus terus dipantau. Sebab banyak masyarakat yang tinggalnya di bantaran sungai,” katanya menambahkan.

Sistem informasi terpadu ini, menurut Bambang, memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya mampu memantau curah hujan terkini dalam jangkauan radar dan memantau pergerakan wilayah hujan. Data yang diperoleh lalu diolah melalui komputer dan ditampilkan melalui website.

“Data yang kami informasikan dalam sistem ini, diharapkan bisa menjadi peringatan dini lahar dingin dari Gunung Merapi. Diharapkan, baik penambang maupun warga setempat bisa lebih waspada dan mempersiapkan diri terhadap bencana,” jelasnya.

Bambang juga mengungkapkan, selain mitigasi bencana banjir lahar hujan, Si Jawah Sabo ini juga dapat dimanfaatkan untuk antisipasi tanah longsor, banjir hingga kekeringan di berbagai daerah.

Selanjutnya, aplikasi ini akan menampilkan hasil prakiraan banjir lahar yang merupakan keluaran dari sistem perkiraan banjir berbasis data radar.