Turi – Panwaslu Kecamatan Turi mengadakan Sosialisasi Peran Organisasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Rabu (2/5) di Rumah Makan Sedang Kumitir Kembangarum.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Kecamatan Turi Martono, Ketua FKT Kecamatan Suharman, forum pelajar, Tagana, dan ormas kepemudaan lainnya. Sedangkan dari pemerintahan, hadir pula kasi trantib, kasi pelayanan masyarakat, dan Camat Turi Abdul Haris Sunarya. Dalam sambutannya, Haris berharap dengan adanya sosialisasi peran ormas dalam pengawasan pemilu ini nantinya pemuda dan ormas bisa ikut mengawasi jalannya pemilu mulai dari pendataan pemilih sampai hari pemilihan nanti.

“Di samping itu dengan sosialisasi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagaimana pemilu yang jurdil, dengan memilih calon legislatif maupun presiden yang mempunyai visi dan misi yang baik dan yang paling utama hindari politik uang,” ungkap Haris.

Haris juga berpesan kepada semua ormas untuk benar-benar ikut mengawasi jalannya pemilu dikarenakan jika hanya mengandalkan petugas panwaslu tidak akan sanggup dengan jumlah TPS di Kecamatan Turi yang berjumlah 117 tempat.

Sedangkan dari Bawaslu Sleman Suci Herawati yang juga sebagai narasumber menjelaskan tentang tahapan tahapan pemilu, jumlah partai politik yang ikut pemilu, dan tugas Bawaslu yaitu sebagai pengawas, penindakan pelanggaran pemilu.

Selain itu juga dipaparkan mengenai jenis-jenis pelanggaran seperti pasang poster di pohon, politik uang dan lain sebagainya. “Bawaslu meminta pada tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pemilu ini supaya pemilu bisa berjalan dengan langsung umum bebas dan rahasia,” ucap Suci. Suci juga mengatakan bahwa Bawaslu membuka kesempatan pada masyarakat untuk menjadi Bawaslu kabupaten, Bawaslu provinsi, dan menjadi tim pengawas TPS pun sebagai relawan Bawaslu. (Harman)

Turi – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman menggelat Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, Rabu (11/4) pukul WIB di Aula Kecamatan Turi.

Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten, Camat Turi, Sekcam Turi, Trantib, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, Panwascam, dan Panwasdes.

Indra Darmawan, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman menyatakan bahwa Kesbangpol memfasilitasi sosialisasi ini agar dalam pelaksanaan pemilu nantinya dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengantipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Endah dari KPU, Ibnu Darpito Ketua Panwas Kabupaten Sleman, dan Abdul Haris Sunaryo, Camat Turi.

Camat Turi, Abdul Haris Sunaryo menyampaikan terkait Kewilayahan Turi antara lain jumlah desa, kondisi lingkungan, serta keragaman penduduknya. Sedangkan Endah dari KPU menyampaikan beberapa hal mengenai sistem dan tahapan pemilu hingga bentuk partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya, Ibnu Darpito Ketua Panwas Kabupaten Sleman dari Panwaskab menjelaskan mulai dari sejarah Pemilu di Indonesia sampai ketugasannya dalam penyelenggaraan Pemilu. (Suharno)

Guna mengawal tahapan Pemilu serentak 2019 yang semakin dekat, Panwascam se-Kabupaten Sleman membutuhkan keberadaan pengawas di tingkat desa atau Panwaslu desa. Kebutuhan Panwaslu desa ini untuk mengawal pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Presiden-Wakil Presiden yang akan diselenggarakan secara serentak di Indonesia pada 17 April 2019. Adapun pendaftaran Panwaslu desa se-Kabupaten Sleman dibuka secara resmi pada tanggal 19 sd 24 Maret 2018. 

Hari ini, Senin (17/3) adalah hari terakhir pengumuman pendaftaran Panwaslu desa di 86 desa di Kabupaten Sleman.

“Pengumuman sudah tersebar di papan pengumuman strategis di kantor desa/kelurahan bahkan sudah memviral di media sosial,” kata Vici Herawati, Kordinator Divisi SDM dan Organisasi Panwalu Kabupaten Sleman.

Vici menambahkan bahwa keberadaan Panwaslu desa ini sangat penting dan akan menjadi ujung tombak pengawasan sekaligus penentu kualitas pemilu di tingkat desa. Dengan pentingnya hal tersebut, Vici mengharapkan masyarakat untuk berpartsisipasi aktif menjadi pendaftar dan bisa bergabung dengan lembaga kepengawasan pemilu di tingkat desa. “Semakin banyak pendaftar tentunya semakin banyak pilihan dan mereka yang beintegritas yang akan dipilih,” tuturnya.

Karim Mustofa, Koordinator Divisi Hubungan antar Lembaga Panwaskab Sleman mengatakan jumlah Panwaslu desa ini terdiri dari satu orang di tiap desa atau kelurahan. Namun begitu, Panwaslu desa saat Pemilu 2019 tetap bisa maksimal karena akan dibantu oleh Pengawas TPS. ”Proses seleksi Panwaslu desa akan digelar secara transparan dan profesional oleh Panwas kecamatan,” imbuh Karim.

Waktu pengumuman dibukanya pendaftaran seleksi Panwaslu desa mulai 14-17 Maret 2018 dilanjutkan pendaftaran dan penerimaan berkas 19-24 Maret. Untuk pengumuman hasil penelitian berkas administrasi tanggal 31 Maret 2018. Adapun mereka yang lolos seleksi administrasi akan diikutkan pada seleksi wawancara pada 4 April 2018 dan hasilnya akan diumumkan 5 April 2018. Mereka yang lolos sebagai calon Paswaslu desa akan dilakukan pelantikan pada 7 April 2018 mendatang. (Kareem Mustofa/Panitia Panwaslu Kabupaten Sleman)

Gamping – Senin (18/12) pukul WIB untuk pertama kalinya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Gamping menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Tahapan Pemilu di Banyumili Resto Kwarasan, Nogotirto, Gamping.

Kegiatan ini dilaksanakan guna menyongsong pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Acara dihadiri oleh 20 orang peserta yang terdiri dari unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Kepala Desa se-Kecamatan Gamping. Sebagai narasumber Rakor kali ini adalah Panit Binmas Polsek Gamping, Ipda Totok Subiyantoro, Wadanramil Gamping Kapten, (inf) Suwardi, dan Panwascam Gamping Divisi Penindakan, Kurniawan Prihandoko.

Dalam paparannya narasumber menyampaikan pentingnya pola-pola pengawasan dan cara berpikir pengawas yang ideal. Pengawas juga harus didukung dengan anggaran yang memadai. Pada bagian lain disampaikan pula bahwa pengawas harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap situasi di lapangan, tetap mengedepankan pencegahan dan melakukan penindakan ketika upaya pencegahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, semua pihak baik komisioner maupun kesekretariatan panwaslu kecamatan untuk tetap bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

Tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pengawasan setiap tahapan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, untuk merumuskan strategi penguatan kinerja pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah masing-masing serta untuk mengetahui capaian kinerja panwaslu kecamatan dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. (Adnan Nurtjahjo)

Gamping – Sabtu (16/12) pukul WIB, Panwaslu Kecamatan Gamping mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) Pembinaan Administrasi Keuangan Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Daerah Istimewa Yogyakarta gelombang II yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Yogyakarta.

Bimtek ini diprakarsai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembukaan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Bagus Sarwono, didampingi oleh Kasubbag Administrasi dan Umum Bambang Untoro, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Mujiono.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Bimtek Sudarmanto, peserta gelombang II dari Panwaslu Kabupaten Sleman sebanyak 55 orang dari 17 kecamatan dan Panwaslu Kota Yogyakarta sebanyak 46 orang dari 14 kecamatan. Narasumber berasal dari Staf Keuangan Bawaslu RI Yayan yang menyampaikan materi tentang Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS). Materi ini penting sekali karena dukungan anggaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan menjadi tolok ukur keberhasilan pengawasan pemilu.

Ibarat mata uang, Panwaslu kecamatan terdiri dari Komisioner dan Kesekretariatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung (tidak ada yang paling penting di antara keduanya).

Target Bawaslu DIY pada pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah sukses dalam pengawasan (indikatornya pengakuan dari masyarakat dan akademisi serta sukses di bidang pengelolaan administrasi dan keuangan). Khusus untuk pengelolaan keuangan di audit oleh BPK/pengawas internal dengan indikator WTP. (Adnan Nurtjahjo)