Sleman– Sebanyak 801 orang PNS pejabat struktural lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan dilantik dan diambil sumpah awal tahun 2017 pada hari Selasa  tanggal 3 Januari 2017 di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman.

Pj Sekda Kabupaten Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno menjelaskan bahwa pelantikan tersebut berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Perda tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

“Pelantikan dibagi menjadi tiga gelombang, pertama bagi  JPT Pratama seperti Sekda, Kepala Dinas, dan Kepala Badan sebanyak 29 orang. Gelombang dua bagi pejabat administrator dan sebagian  jabatan pengawas sebanyak 384 orang. Gelombang tiga bagi jabatan pengawas sebanyak 388 orang,” kata Iswoyo kepada wartawan, Jumat (30/12).

Menurut Iswoyo, pasca pelantikan nantinya dapat dipetakan adanya 7 JPT pratama yang kosong di lingkungan Pemkab Sleman. Rencananya akan diadakan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Kekosongan ini terjadi karena pejabat sebelumnya pensiun. Sedangkan berdasar UU No. 8 Tahun 2015 mengatur Bupati tidak dapat melantik pejabat pada 6 bulan pertama kepemimpinannya,” kata Iswoyo.

Selain itu lanjutnya, konsekuensi dari PP tahun 2016 bulan Agustus lalu mengharuskan penataan OPD selesai bulan Oktober. Sehingga untuk efisiensi kita melakukan pelantikan bersamaan pada Januari 2017.

Sedangkan untuk para pegawai atau staff sudah menerima SK penempatan pada Jumat (30/12) sehingga pada Januari 2017 nanti masing-masing SKPD sudah terisi personil.

“Bagi para pegawai yang dirotasi sesuai SK yang telah diterima merupakan kesempatan untuk meniti karir kedepan karena dapat memberikan tambahan wawasan dilingkungan kerja yang baru,” kata Iswoyo.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam kebijakan manajemen pemerintahan, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki berkarier dalam jabatan struktural.

“Kompetensi pegawai menjadi dasar dalam seleksi pegawai untuk menduduki jabatan struktural tersebut,” kata Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi pada Saresehan Hari Ibu di Sleman, Rabu (23/12).

Menurut Gatot, untuk sektor swasta, kebijakan yang diterapkan Pemkab Sleman yaitu setiap perusahaan atau unit usaha swasta yang berinvestasi di Sleman juga dihimbau agar berwawasan gender.

Misalnya dalam kesempatan memperoleh pekerjaan, agar tidak ada diskriminasi pada saat penerimaan tenaga kerja maupun pada saat pemberhentian kerja. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan baik laki-laki mupun perempuan untuk mengikuti pelatihan dan menduduki jabatan.

Gatot mengatakan,”Termasuk dalam hal pengupahan, tidak ada pembedaan antara tenaga kerja pria dan wanita. Semua tenaga kerja diharapkan diikutsertakan dalam program jaminan tanpa terkecuali. Tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui”.

“Pemberian hak cuti haid, cuti hamil dan melahirkan. Menyediakan fasilitas pojok laktasi bagi tenaga kerja wanita yang ingin menyusui bayinya serta tersedianya fasilitas kamar mandi dan ruang ganti baju antara tenaga kerja wanita dan laki-laki secara terpisah,” tambah Gatot.

Gatot juga menambahkan, tugas utama laki-laki dan perempuan sebagai orangtua dalam keluarga adalah bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga dalam segala aspek.

“Jangan hanya terfokus pada aspek ekonomi saja tetapi juga dalam hal pendidikan anak-anak, sosial kemasyarakatan dan juga pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga, diharapkan agar peran laki-laki dan perempuan juga setara dan saling mendukung,” tambahnya.

Gatot mengungkapkan, pekerjaan tidak memiliki jenis kelamin, sehingga baik dijalankan oleh laki-laki ataupun perempuan sama saja. Harus ada saling pengertian, saling mendukung dan saling mengisi serta mengutamakan keluarga.

“Diharapkan setiap kepala keluarga tidak semata-mata menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada kaum ibu saja, melainkan bekerjasama dalam mendidik anak-anak,” katanya.

Ketua panitia sarasehan Hari Ibu ke 87 Erna Iswoyo Hadiwarno mengatakan tujuan sarasehan tersebut untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakaat, berbangsa dan bernegara menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sarasehan diikuti 500 orang terdiri dari BPPM, SKPD, GOW, Dharma Wanita, PKK Kecamatan, PKK Desa, Forans dan masyarakat, kelompok KB pria dan wanita.

Ia mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Ibu antara lain pemeriksaan Papsmaer 25 orang dan donor darah 80 orang.

“Selain itu juga penyerahan bantuan berupa pot di Desa Balecatur dan air bersih di Prambanan, peresmian kebun anggrek dan lainnya,” katanya.