Gamping – Selasa (30/1) pukul WIB digelar Musrenbang RKPD Kabupaten Sleman di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Kecamatan Gamping. Musrenbang tahun ini mengambil tema “Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Sleman yang Berbudaya”.

Acara ini dihadiri oleh Camat Gamping Abu Bakar, Sekcam Rasyid Ratnadi, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman Yustina, Kapolsek Gamping Kompol Herwinedi,  perwakilan Koramil 17 Pelda Sumarjo,  3 anggota DPRD Sleman Hasto Pariyantono, Vika,  Gustan Ganda,  Kades Ambarketawang Sumaryanto,  Kades Banyuraden Sudarisman,  sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemda Sleman antara lain Dinas PU,  Tata Ruang,  Kebudayaan, Dukcapil,  Perhubungan, Kesehatan,  serta P3AP2KB.  Perwakilan dari HIMPAUDI, FKDM, dan KIM Gamping juga hadir bersama para tamu undangan yang berjumlah 90 orang.

Dalam paparannya, anggota DPRD Sleman Hasto Pariyantono berharap adanya program persiapan mentalitas bagi masyarakat Gamping. Hal ini diperlukan agar pesatnya perkembangan fisik/teknis di Gamping bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kemajuannya menjadi milik masyarakat Gamping bukan milik investor.

Di sesi selanjutnya, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman Yustina menyarankan agar desa bisa mengakses program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui pengajuan proposal pembangunan fisik masing-masing desa di wilayah Gamping. Pengajuan proposal paling lambat pada bulan Maret 2018. Proposal yang sudah diketahui oleh Kepala Desa kemudian diserahkan ke BAPPEDA Sleman yang dilanjutkan kepada dinas yang dirujuk.

Adapun BKK Kecamatan Gamping tahun 2018 sebesar Rp ,00 yang diperuntukkan bagi 5 desa di Gamping. Selain itu dipaparkan juga prioritas 9 perencanaan yaitu pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, pengembangan potensi lokal, lingkungan hidup,  peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah,  tata kelola pemerintah serta budaya. Sedangkan tema spesifiknya adalah isu kemiskinan, daya saing ekonomi lokal dan persoalan ketimpangan sosial yang terjadi. (Adnan Nurtjahjo)

Turi – Selasa (16/1), Pemerintah Kecamatan Turi mengadakan rapat pra Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) 2019 pada pukul WIB di Ruang Rapat Kecamatan Turi. Rapat dihadiri oleh semua kepala desa se-Kecamatan Turi (Wonokerto, Girikerto, Donokerto, Bangunkerto), dan lembaga-lembaga/instansi lainnya, yang ada di Kecamatan Turi.

Camat Turi, Siti Anggraeni, dalam sambutannya berharap kelada desa untuk merencanakan pembangunan dengan skala prioritas, yaitu dengan mendahulukan tempat-tempat yang memang  harus segera dikerjakan atau diperbaiki, juga semua jenis kegiatan harus bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menambah ekonomi masyarakat sehingga bisa mengurangi dan mengentaskan kemiskinan

Dalam pra Musrenbang ini semua desa masing-masing memaparkan hasil Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) 2019 antara lain, pembangunan talud jalan, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, serta pelatihan-pelatihan baik untuk karang taruna maupun PKK.

Hasil rapat pra Musrenbang ini akan menjadi acuan Musrembang Kecamatan Turi 2019 sehingga jika ada program yang kurang atau belum masuk masih bisa direvisi atau diubah. Diharapkan rencana pembangunan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Turi. (Harman)

Ngaglik – Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana jalan, Sabtu (2/9) dilakukan pengecekan tahap awal lokasi rencana perluasan dan peningkatan jalan provinsi di Dusun Sawahan, Wedomartani, Ngemplak yang terhubung dengan Dusun Karanglo Desa Sukoharjo, Ngaglik.

Jalan ini merupakan jalan alternatif menuju Kota Yogyakarta untuk mengurangi arus kepadatan Jalan Kaliurang. Di samping itu juga untuk percepatan evakuasi apabila ada bencana Gunung Merapi serta sebagai jalan alternatif untuk pengungsian di Stadion Maguwoharjo.

Pengecekan ini dihadiri langsung Kepala Desa Sukoharjo, Hadi Subronto beserta perangkat desa terkait serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Ini agar masyarakat baik Karanglo dan juga Sawahan dapat melihat langsung sekaligus tersosialisasi terhadap pembangunan ini.

Kepala Desa Sukoharjo mengharapkan keikhlasan dan kesadaran masyarakat untuk ikut memberikan dukungan dan partisipasi dalam pembangunan jalan ini. Diharapkan pula apabila jalan telah selesai dibangun dapat lebih memperlancar pembangunan, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat,

Hadi juga menuturkan, apabila ada masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini namun masih belum jelas, bisa berkonsultasi kepada pihak Desa Sukoharjo untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya demi kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan ini.

Sementara itu, Dukuh Karanglo, Dikabetus Rahardian, menyambut baik diperluasnya jalan ini sehingga masyarakat Dusun Karanglo nantinya bisa menikmati dan merasakan kelancaran jalan dengan harapan bisa meningkatkan ekonomi rakyat untuk menuju keluarga yang sejahtera.

Setelah pengukuran ini selesai, pembangunan akan segera dilaksanakan di tahun 2017 ini.

Sleman – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman mengadakan Workshop Penanganan Permasalahan Pasca Rehab-Rekon (RR)/ Rekompak Merapi Tahun 2017 pada Rabu (30/8) di The Sahid Rich Hotel Jogja.

Dihadiri oleh 85 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, workshop ini selain bertujuan untuk mendapatkan informasi riil dan menyetujui startegi penanganan dari permasalahan yang masih tersisa pada kegiatan RR/Rekompak juga untuk mendapatkan prioritas penanganan masalah yang bisa diselesaikan pada tahun 2017 ini.

Kunto Riyadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman menyampaikan meskipun program REKOMPAK sudah selesai pada bulan Juni 2015, beberapa perkara masih memerlukan penanganan agar hasil-hasil yang dicapai dapat berlanjut.

“Ada desakan yang kuat di antara warga untuk kembali ke lokasi asal atau area terdampak langsung. Karena itu perlu ditangani segera,” terang Kunto. Kunto menambahkan proses kembalinya masyarakat ke lokasi asal ini bisa saja menjadi semakin sukar apabila permukiman terlanjur berkembang di masa mendatang.

Sementara itu, proses rehab rekon yang dijalankan oleh Pemkab Sleman selama ini menurut Kunto sudah mempertimbangkan berbagai hal, seperti struktur bangunan lebih tahan gempa, tata ruang memperhitungkan zona risiko, dan warga memiliki kesadaran dan ketahanan yang didukung sistem peringatan dini dan evakuasi. Bahkan, diakui atau tidak rehab–rekon yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat ini saat ini mulai menjadi rujukan bagi penanganan bencana yang sejenis dengan penyesuaian di sana-sini sesuai dengan kondisi bencana dan kondisi lokalitas.

Selain itu, ada harapan bahwa model penanganan pasca rehab-rekon yang telah dilaksanakan di Kawasan Merapi bisa menjadi raw model atau menjadi diarus-utamakan dalam penanganan kebencanaan di seluruh Indonesia.

Namun demikian, sampai dengan 2 tahun setelah selesainya, ternyata masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang bisa menjadikan model penanganan RR/ Rekompak ini masih kurang layak untuk diarus-utamakan.

“Masih ada 607 KK  (Kepala Keluarga-red) yang belum terlayani oleh REKOMPAK karena memutuskan untuk tetap bertahan di area rawan bencana. Sejumlah keluarga sebenarnya sudah siap untuk relokasi namun terlambat mendaftarkan diri ke REKOMPAK,” urai Kunto. Padahal, tambah Kunto, masih tersedia lahan sekitar 5Ha untuk menampung sebagian warga yang berminat.

Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber, yakni Dr. Eko Teguh Paripurno, MT selaku Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN, Drs. Krido Suprayitno, SE. selaku Kepala BPBD DIY, dan perwakilan dari Badan Nasional Penanganan Bencana dan BPPTK DIY serta dari Kementerian PUPERA .

Melalui workshop ini, Pemda Kabupaten Sleman dan Pemerintah DIY bermaksud mengajak warga dan semua pihak yang terkait untuk menyamakan persepsi tentang masa depan wilayah sekitar Merapi dan menyepakati perangkat implementasi dan pengendalian pembangunan yang perlu dikembangkan.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI  mengungkapkan temu kangen pejabat dan mantan pejabat merupakan kegiatan yang sangat berarti karena dapat memberikan semangat baru bagi pejabat yang masih aktif untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Sleman.

“Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, hasil yang dicapai hari ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan di masa lalu. Sehingga hasil pembangunan saat ini juga merupakan kerja keras bersama dari pemerintahan di masa yang lalu,” kata Sri Purnomo di Karangsari, Karanggeneng, Purwobinangun Pakem Sleman, Kamis (12/5).

Sri Purnomo menambahkan bahwa secara makro perkembangan ekonomi Sleman dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan.

Data terakhir IPM Kabupaten Sleman menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,47 poin dari 80,29 pada tahun 2013 menjadi 80,73 pada tahun 2014.

Sementara Drs Kriswanto MSc, selaku ketua Paguyuban Purna Bakti PNS Sleman mengatakan temu kangen dihadiri mantan Bupati Sleman Drs H Ibnu Subiyanto Akt (2000-2010) dan H Arifin Ilyas (1990-2000) serta para pensiun pejabat dan yang masih aktif tersebut merupakan acara rutin yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Sleman tiap tahunnya dalam menyambut hari jadi Kabupaten Sleman.

Menurut Kriswanto tujuan  temu kangen adalah untuk menjalin silaturahmi lintas generasi baik pejabat dan staf yang purna tugas maupun masih aktif di lingkungan Pemkab Sleman.

“Temu kangen ini  berkaitan dengan 1 abad Sleman yang diantaranya mengusung tema budaya, menghormati orang yang lebih tua juga merupakan budaya dalam berinteraksi dengan sesama,” kata Kriswanto.