Sleman- Sebagai tindak lanjut dari proses penganugerahan badan publik terkait standar pelayanan informasi publik, Komisi Informasi Daerah (KID) DIY melaksanakan visitasi ke 8 badan publik di Sleman, Senin (11/9).

Sebelum sampai di tahap visitasi ini, Suharnanik Listiana, selaku Komisioner KID DIY mengakui bahwa setiap badan publik harus melalui tiga tahapan. “Pertama adalah self assessment, yang kedua adalah verifikasi website, yang hari ini adalah visitasi. Ini adalah proses akhir,” jelasnya saat ditemui di sela-sela visitasinya di Dinas Kominfo Sleman.

Adapun tujuan dari visitasi ini disampaikan oleh Nanik adalah untuk melakukan penilaian kesesuaian antara pengisian self assessment questioner dan yang ada di website dengan kenyataan di lapangan. “Apakah itu sesuai dengan kondisi yang ada di badan publik ataukah tidak,” tutur Nanik.

8 badan publik yang divisitasi ini dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, PPID Pembantu Kabupaten/Kota yang mana di Pemda Sleman ada tiga, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan Dinas Kominfo. Sementara untuk kategori kedua adalah kategori kecamatan, yang mana ada 4 kecamatan yang lolos, yakni Kecamatan Godean, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Ngaglik.

“Kita lakukan hari ini di Godean, besok kita lakukan visitasi di 3 kecamatan lain, yaitu di Depok, Ngemplak, dan juga Ngaglik,” terang Nanik.

Nanik menambahkan, bahwa di Sleman ada satu kategori lagi yang menjadi tujuan visitasi KID DIY, yaitu Bank Sleman. “Bank Sleman ini adalah PPID Mandiri,” tambah Nanik.

Rakhmat Sutopo, yang juga menjabat sebagai Komisioner KID DIY menunjukkan apresiasi atas perkembangan Sleman pada pemeringkatan PPID ini. “Perbandingan dari tahun kemarin, Sleman perkembangannya termasuk luar biasa. Sebelumnya jumlahnya tidak begitu banyak tapi sekarang banyak,” ungkap Sutopo.

Sutopo berharap melalui penilaian ini dapat diketahui peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi di tahun berikutnya. “Mudah-mudahan hasilnya memuaskan,” tambah Sutopo.

Lebih lanjut disampaikan, setelah proses visitasi berakhir, tim penilai akan mengumpulkan penilaian dari semua badan publik baru kemudian mengumumkan badan publik mana yang menjadi pemenang nominator.

“Setelah itu, kita akan melakukan penganugerahan yang rencananya di bulan Oktober, langsung dengan Gubernur,” beber Nanik.

Sleman – Kabupaten Sleman menjadi Kabupaten dengan nominator terbanyak dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Badan Publik tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sleman, Dra Sri Winarti di Kantor Bagian  Humas Setda Kabupaten Sleman, Rabu (7/9) menyampaikan bahwa Kabupaten Sleman terpilih 11 SKPD yang menjadi nominator untuk dievaluasi.

Sri Winarti menjelaskan bahwa 11 SKPD tersebut yaitu KPU Kabupaten Sleman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinar Perindustrian, Perdagangan.

Dan, Koperasi (Disperindagkop), Bappeda, Badan Penanggulanhan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pasar, PPID Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, dan 4 Kecamatan yaitu Gamping, Depok, Pakem, Tempel.

“Terpilihnya 11 SKPD ini melalui proses seleksi yang dilakukan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui quisioner yang dilakukan beberapa waktu lalu kemudian dilakukan visitasi untuk evaluasi kesesuaian data,” jelas Sri Winarti.

Sedang Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi  Komisi Informasi DIY, Warsono SH menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan 5 hari yaitu tanggal 1,2,6,7,8 September 2016. Dari hasil visitasi yang sudah dilakukan menurut Warsono, tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil pengisian quisioner.

Namun menurutnya ada beberapa catatan terutama belum tersedianya informasi deteksi dini terhadap bencana seperti pemasangan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul di beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Sleman. Selain itu rekap laporan pelayanan informasi tidak hanya jumlah saja, akan tetapi juga ditampilkan waktu penyelesaian informasi.

“Secara keseluruhan 11 SKPD di Kabupaten Sleman yang kami visitasi berdasarkan monitoring dan evaluasi tidak terlalu banyak perbedaan yang kami temui. Hanya beberapa catatan saja agar seperti deteksi dini terhadap bencana dan jangka waktu penyelesaian informasi belum ada. Karena total rekap permintaan informasi menurut amanat undang-undang harus disampaikan ke Komisi Informasi,” jelas Warsono.

Sementara itu  Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, Edukasi Komisi Informasi DIY, Suharnani Listiana SSos menjelaskan bahwa ada tiga variabel kriteria pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama adalah mengumumkan informasi baik lewat website maupun ditempel pada papan pengumuman.

Kedua adalah menyediakan, yaitu melihat apakah informasi benar-benar disediakan oleh badan publik kaitannya dengan standar layanan informasi. Ketiga adalah melayani, yaitu bagaimana pelayanan yang dilakukan serta ada atau tidaknya petugas yang melayani.