Sleman – Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan mengangkat 6 prioritas pembangunan dengan 15 sasaran daerah dan 30 indikator sasaran dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi SH MH dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman di Aula Kantor Bappeda, Kamis (19/1).

Sumadi menjelaskan bahwa 6 prioritas tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan efektif, mewujudkan kemandirian dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional.

Dan, pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, serta meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender.

Mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2018 diharuskan merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP tahun 2018, RPJP DIY, RPJM DIY, RPJPD Kabupaten Sleman, RPJMD Kabupaten Sleman, dan RKPD DIY tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

“Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman dan RPJDM Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, maka tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2018 adalah meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan sektor unggulan daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya,” jelas Sumadi.

Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Drs Kunto Riyadi MPPM menyampaikan bahwa konsultasi publik penyusunan RKPD 2018 bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pengayaan substansi guna penyempurnaan draft rancangan awal RKPD tahun 2018 yang memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta program pembangunan daerah tahun 2018.

“Hasil yang diharapkan dari forum komunikasi publik RKPD ini adalah penyempurnaan draft rancangan awal RKPD Kabupaten Sleman 2018 untuk menjadi rancangan awal yang akan digunakan sebagai pedoman musrenbang untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2018,” harap Kunto.

Sleman – Harga bahan kebutuhan pokok belakangan terus naik. Salah satu komoditi yang harganya melonjak drastis adalah cabai bahkan untuk jenis rawit, nilai jualnya di sejumlah pasar tradisional telah menembus kisaran Rp per kilogram.‬Sedangkan cabai merah, harga rata-rata Rp , dan jenis hijau Rp

Menurut Kabag Perekonomian Setda Sleman, Ir CC Ambarwati, langkah strategis telah diambil untuk menjaga stabilitas harga. Hanya saja, untuk beberapa jenis kebutuhan pokok seperti bawang merah dan cabai, produksinya sangat minim sehingga harus dipasok dari daerah lain.‬

‪“Untuk komoditi cabai merah, selama Desember 2016 lalu angka ketersediaannya diestimasi minus 657 ton. Kondisi ini dikarenakan faktor cuaca hujan yang turun terus-menerus, dan adanya organisme pengganggu tanaman,” kata Ambarwati, Minggu (8/1).‬

‪Adapun kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas harga, salah satunya program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan-Kawasan Rumah Pangan Lestari (P2KP-KRPL). Kegiatannya antara lain pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman buah dan sayur, yang sampai saat ini telah dilaksanakan oleh 17 kelompok di 17 kecamatan.

‪Masing-masing kelompok mendapat bantuan stimulan senilai Rp 4,5 juta bersumber dari APBD yang diwujudkan dalam bentuk bibit, dan media tanam. Kegiatan lainnya berupa budidaya perikanan, dan peternakan jenis unggas dan hewan ternak sedang seperti kelinci. Bantuan diberikan dalam bentuk bansos sebesar Rp 15 juta per kelompok dengan dana dari APBN.‬

‪“Kami juga melakukan pengembangan tanaman cabai seluas 115 hektare. Hasil panenannya diharapkan menambah stok sehingga harga komoditi dapat terjaga,” terang Ambarwati.‬

‪Terkait upaya menjaga stabilitas harga komoditi beras, di Kabupaten Sleman saat ini terdapat 6 Toko Tani Indonesia. Data terakhir per pertengahan tahun lalu tercatat telah disalurkan beras oleh tiga gapoktan sebanyak 22 ton dengan harga jual Rp ‬

‪Strategi lainnya melalui program inisiasi beras bagi pegawai sebagaimana diterapkan di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Ke depan akan menyasar seluruh PNS di Kabupaten Sleman.‬

‪Lebih lanjut Ambarwati menjelaskan, inisiasi beras bagi pegawai ini merupakan bagian dari program penggunaan produk lokal. Sebelumnya, Pemkab bersama para pengusaha dan UKM juga telah menandatangani MoU untuk mengutamakan pemanfaatan produk lokal, dan menyediakan produk yang berkualitas.‬

Sementara kelangkaan cabai di pasaran yang mengakibatkan harga melambung tinggi salah satunya akibat minimnya pasokan. Banyak petani cabai gagal panen akibat serangan hama patek atau antraknosa. Serangan hama ini menyerang semua varietas cabai, termasuk cabai rawit dan cabai keriting.‬

‪Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Ir Widi SutiknoMSi menjelaskan penyebab penyakit ini adalah anomali cuaca. Yakni, di tengah musim kemarau ternyata masih ada hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi. Akibatnya, kelembaban yang terlalu tinggi.

“Patek ini sudah menjadi musuh utama para petani cabai. Bahkan bisa menyebabkan gagal panen,’’ kata Widi.‬

‪Karena itu, Widi mendorong petani melakukan pemantauan secara berkala. Untuk mendukung ini, petani harus mengetahui musim tanam yang tepat. Upaya ini bisa dilakukan dengan berkonsultasi kepada petugas penyuluh kecamatan.

“Ke depan akan dilakukan gerakan pengendaliaan bersama. Untuk tahun lalu memang tidak optimal, karena hujan berlangsung sepanjang tahun. Akibatnya jadi lembab dan  hama patek berkembang dengan subur,” tuturnya.‬

Sleman– Sebanyak 801 orang PNS pejabat struktural lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan dilantik dan diambil sumpah awal tahun 2017 pada hari Selasa  tanggal 3 Januari 2017 di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman.

Pj Sekda Kabupaten Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno menjelaskan bahwa pelantikan tersebut berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Perda tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

“Pelantikan dibagi menjadi tiga gelombang, pertama bagi  JPT Pratama seperti Sekda, Kepala Dinas, dan Kepala Badan sebanyak 29 orang. Gelombang dua bagi pejabat administrator dan sebagian  jabatan pengawas sebanyak 384 orang. Gelombang tiga bagi jabatan pengawas sebanyak 388 orang,” kata Iswoyo kepada wartawan, Jumat (30/12).

Menurut Iswoyo, pasca pelantikan nantinya dapat dipetakan adanya 7 JPT pratama yang kosong di lingkungan Pemkab Sleman. Rencananya akan diadakan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Kekosongan ini terjadi karena pejabat sebelumnya pensiun. Sedangkan berdasar UU No. 8 Tahun 2015 mengatur Bupati tidak dapat melantik pejabat pada 6 bulan pertama kepemimpinannya,” kata Iswoyo.

Selain itu lanjutnya, konsekuensi dari PP tahun 2016 bulan Agustus lalu mengharuskan penataan OPD selesai bulan Oktober. Sehingga untuk efisiensi kita melakukan pelantikan bersamaan pada Januari 2017.

Sedangkan untuk para pegawai atau staff sudah menerima SK penempatan pada Jumat (30/12) sehingga pada Januari 2017 nanti masing-masing SKPD sudah terisi personil.

“Bagi para pegawai yang dirotasi sesuai SK yang telah diterima merupakan kesempatan untuk meniti karir kedepan karena dapat memberikan tambahan wawasan dilingkungan kerja yang baru,” kata Iswoyo.

Sleman – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes Aegypti  saat ini cukup memprihatinkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Mafilindati Nuraini MKes menyampaikan bahwa  kasus DBD banyak terjadi di daerah dengan populasi dan mobilitas penduduk yang tinggi. Seperti halnya di Sleman, tahun 2016 ini Kecamatan Depok sebagai kecamatan dengan populasi penduduk terbanyak di  Sleman menduduki peringkat pertama kasus DBD.

“Kecamatan Depok sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat di Sleman menjadi peringkat pertama dengan 123 kasus DBD. Disusul Godean dengan 109 kasus, Gamping 97 kasus, Kalasan 96, dan Mlati 70 kasus,” kata Linda disela-sela audiensi Wakil Bupati Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun MKes dengan Project Leader EDP di ruang kerja Wakil Bupati Sleman, Kamis (15/12).

Melihat keprihatinan akan kasus DBD di Sleman tersebut, Sri Muslimatun menyampaikan bahwa Pemkab Sleman sejak tahun 2014 telah bekerjasama dengan Eliminate Dengue Project (EDP) sebagai program kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan mengembangkan metode alami untuk mengurangi penyebaran virus dengue menggunakan bakteri  Wolbachia.

“Dari evaluasi penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa bakteri Wolbachia mampu menurunkan atau menghambat penularan virus dengue. Saya berharap penelitian ini dapat terus dilanjutkan dan dapat diaplikasikan di seluruh wilayah Sleman sebagai upaya mengantisipasi dan menurunkan penularan virus dengue yang dibawa nyamuk Aedes Aegypti,” jelas Sri Muslimatun.

Sedang  Prof  dr Adi Utarini MSc MPH PhD selaku Project Leader EDP-Jogja menjelaskan bahwa Wolbachia merupakan bakteri alami yang terdapat pada lebih dari 60% jenis serangga seperti kupu-kupu, lalat buah, capung, kumbang, dan sebagian nyamuk yang menggigit manusia.

“Wolbachia aman bagi manusia, hewan dan lingkungan. Bakteri ini mampu menekan replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk sehingga diharapkan dapat menurunkan kemampuan nyamuk untuk menularkan DBD dari satu orang ke orang lain,” kata Utarini.

Utarini mengatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan dengan pelepasan nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia di wilayah Nogotirto dan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada bulan Januari-Juni 2014 didapatkan hasil bahwa nyamuk Aedes Aegypti ber Wolbachia mampu berkembang biak di lingkungan alaminya namun tidak mampu menyebar dan berkembang biak di luar wilayah pelepasan.

Bakteri tersebut terbukti mampu menghambat perkembangan virus dengue dan tidak ada bukti penularan lokal ketika frekuensi Wolbachia di populasi nyamuk Aedes Aegypti mencapai tingkat yang tinggi.

Dari hasil penelitian di kedua wilayah tersebut didapatkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman kasus DBD pada tahun 2013 di Desa Trihanggo sebanyak 21 kasus dan Nogotirto sebanyak 19 kasus.

Setelah dilepaskan nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia pada awal 2014 jumlah kasus DBD menurun hanya terjadi 2 kasus di Desa Trihanggo saja. Pada 2015 hingga 2016 tidak ditemukan adanya kasus DBD di kedua wilayah tersebut.

Sleman – Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sleman yang merata dan menyeluruh sebagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman  menandatangani MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Aula Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu (14/12).

Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menyampaikan bahwa dalam kerjasama tersebut Pemkab Sleman mendaftarkan jiwa warganya untuk peserta PBI APBD. Sedangkan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kolektif sebanyak jiwa.

Menurut Sri Purnomo, komitmen kerjasama melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPJS Kesehatan tentang Integrasi Pelayanan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sleman ini berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia, dan penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Saya berharap kerjasama ini dapat menjadi media strategis dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui integrasi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Sleman,” kata Sri Purnomo.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI dr Aris Jatmiko MM AAK menyampaikan bahwa warga yang didaftarkan sebagai peserta PBI APBD Kabupaten Sleman adalah warga miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan baik dari Jamkesmas (PBI APBN) maupun kepesertaan JKN non PBI.

Sedangkan warga yang didaftarkan sebagai peserta PBPU kolektif adalah dari unsur kader, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, perangkat desa diluar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan anggota keluarga,” jelas Aris.

‪Aris menjelaskan bahwa kepesertaan di wilayah Kabupaten Sleman per 31 Oktober 2016 telah mencapai jiwa atau telah mencakup 66% dari total  penduduk Kabupaten Sleman sebanyak jiwa.

Rincian jumlah peserta PBI APBN  sebanyak jiwa, PPU Pemerintah jiwa, Bukan Pekerja (BP) jiwa, PPU non pemerintah jiwa dan Peserta Mandiri (PBPU) jiwa.

Menurut Aris jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman yang saat ini telah bekerjasama yaitu 25 Puskesmas, 48 dokter umum, 17 dokter gigi, 19 klinik pratama, 3 faskes milik TNI Polri. Sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang telah bekerjasama yaitu 5 rumah sakit pemerintah dan 17 rumah sakit swasta.

“Menindaklanjuti kerjasama yang disepakati  antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, kami akan terus melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan Pemkab Sleman baik dalam hal pelayanan maupun kepesertaan sehingga kami berharap dengan kerjasama ini dapat mengakselerasi tercapainya cita-cita bersama yaitu Indonesia Universal Health Coverage pada tahun 2019,” jelas Aris.