Sleman – Dana Masjid diharapkan dapat dialokasikan untuk kegiatan non fisik sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan Tempel. Hal tersebut ditegaskan Camat Tempel, Wildan Solichin SIP MT disela-sela  Safari Tarawih Keliling Bupati Sleman bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) Kabupaten Sleman di Masjid Baitul Qohhar, Gundengan Kidul, Margorejo, Tempel,  Minggu (12/6) malam.

Menurut Wildan, pengurus masjid bisa bersinergi dengan tim penanggulangan kemiskinan yang sudah di bentuk di tingkat desa maupun padukuhan untuk merealisasikan hal tersebut.

Saat ini beberapa padukuhan di wilayah Tempel diungkapkan Wildan sudah membentuk Lembaga Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

“Selama ini dana masjid banyak dialokasikan untuk kegiatan fisik, namun jika pengurus masjid bisa bergandengan tangan dengan unsur-unsur penanggulangan kemiskinan di desa tentunya masjid akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat,” tutur Wildan.

Sementara itu Bupati Sleman, Drs H  Sri Purnomo MSI  menyampaikan  bahwa pada tahun 2015 di Kabupaten Sleman masih terdapat KK miskin sejumlah KK (11,76%) dari KK. Dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 0,09%. Sedangkan angka kemiskinan tingkat Provinsi DIY tahun 2015 pada persentase 14,91%.

Sedangkan angka kemiskinan di Kecamatan Tempel dari tahun 2013 sampai dengan 2015 telah mengalami penurunan dari angka kk menjadi
KK miskin, atau terdapat pengurangan KK miskin sebanyak KK.

Meskipun demikian secara rata-rata di Kabupaten Sleman, angka kemiskinan di Kecamatan Tempel masih tertinggi dibanding 16 kecamatan lain, yaitu pada angka persentase 20,61%.

“Perlu upaya yang lebih keras lagi untuk menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Tempel, dan upaya tersebut perlu peran aktif masyarakat yang sinergis dengan pemerintah,” kata Sri Purnomo.

Dalam kesempatan tersebut Sri Purnomo menyerahkan bantuan 10 buah rukuh, 5 buah Al Quran beserta terjemahan, dan uang sejumlah Rp yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, BAZNAZ Kabupaten Sleman, Bank BPD Sleman, Kecamatan Tempel, Pemerintah Desa Margorejo, Kemenag, Lumbung Zakat .

Sri Purnomo sebelumnya juga menyerahkan bantuan 10 buah rukuh dan uang sejumlah Rp di Masjid Al Manar Klodran, Sendangarum, Minggir.

Sleman – Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kecamatan Berbah tergolong masih tinggi. Pasalnya, jumlah KK yang masih dibawah garis kemiskinan mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah KK keseluruhan yang mencapai sekitar 14 ribu KK.  Bahkan data dari Kecamatan Berbah tercatat, jumlah KK miskin di wilayah tersebut mencapai KK atau 14,5 persen dari jumlah KK keseluruhan sesuai dengan versi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Sementara menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah KK miskin di Kecamatan Berbah mencapai KK atau 16,3 persen dari keseluruhan KK.

Demikian diungkapkan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Berbah, Setiharno kepada wartawan, Jumat (20/2). Menurut Setiharno, meski jumlah KK miskin di Berbah tergolong tinggi namun berbagai upaya pengentasan kemiskinan sudah gencar dilakukan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kecamatan Berbah.

“Upaya pengentasan kemiskinan di Berbah dilakukan melalui dua cara, yakni melalui bantuan fisik dan pemberdayaan masyarakat,” kata Setiharno.

Untuk fisik, Kecamatan Berbah menggandeng Pemkab dan intitusi swasta dalam bantuannya. Namun bantuan ini bersifat stimulan untuk bangkit dari kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha. Kelompok usaha pemberdayaan masyarakat ini bergerak di bidang ekonomi kreatif. Kelompok ini sendiri sudah ada di beberapa desa seperti Tegaltirto dan Sendangtirto.

Pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan usaha, untuk kemudian akan menjadi modal KK miskin untuk keluar dari kemiskinan asal mau berkembang. Kendati demikian, yang menjadi kendala dari usaha pengentasan ini justru dari mental KK miskin untuk mau bangkit. Sebab biasanya warga yang tadinya tergolong miskin, saat kehidupannya sudah masuk kategori tidak miskin lagi, tetap minta diperlakukan seperti sebelumnya.

Dicontohkan Setiharno, mereka tetap minta adanya bantuan dan hal-hal lain yang mestinya mereka sudah tidak berhak lagi.

“Karena itu, sekarang kami sedang melakukan pendataan untuk update data KK miskin di Berbah. Termasuk mensinkronkan antara data Pemkab dan BPS. Dengan begitu nantinya angka pasti KK miskin hanya ada satu. Sehingga untuk bantuan nanti benar-benar tepat sasaran,” kata Setiharno.